Tanggapan terhadap kritik PDIP harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan baru perlu memastikan setiap kebijakan dan perubahan hukum dilakukan dengan keterbukaan dan melibatkan partisipasi publik.
Jika kritik PDI-P terhadap sistem pemilu dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan memiliki dasar yang kuat, maka pemerintahan baru harus serius mempertimbangkan reformasi yi memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia.
Hubungan antara PDI-P sebagai oposisi dan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat menentukan dinamika politik Indonesia ke depan. Sementara PDI-P berusaha memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, pemerintahan baru perlu menunjukkan respons yang konstruktif untuk memastikan kepentingan bangsa dan negara tetap menjadi prioritas utama.
Keseimbangan antara kritik dan kerjasama akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia.
PDI-P really harus menjaga paradoks dialektik seperti ini, Semoga semua semangat baru dalam susasana dialektis itu tidak layu sebelum berkembang.
Joyogrand, Malang, Mon', May 27, 2024.
