Selamat Datang Demokrasi Tantang-Menantang
Jelang pengukuhannya sebagai Presiden terpilih RI pada Oktober yad di IKN Kaltim, Prabowo sudah mencoba melakukan berbagai pendekatan tentang berbagai hal. Mulai dari Megawati hingga suara-suara sumbang tentang koalisi, oposisi, Bung Karno yang seakan jadi milik orang atau kelompok tertentu, menjalin kerjasama dengan semua kelompok dengan kabinet gemuk atau akan diperluas, bahkan ada juga tiktok yang mboten-boten yi meributkan kemungkinan Prabowo akan married dengan Ibunya Elina Gudono atau mertuanya Kaesang Pangarep, sementara Prabowo dan Siti Hedijati Soeharto hanya dapat melongo.
Itulah warna demokrasi Indonesia sekarang, meski masih kefeodal-feodalan, tapi sudah punya ciri yi Demokrasi Liberal versi Asia Tenggara. Bebas merdeka seperti di AS, yang demo pro Hamaslah, yang demo pro LGBT-lah dst, dan sekarang negeri ini mulai beringsut dari Demokrasi Ngomel atau Bersungut-sungut jadi Demokrasi Tantang- Menantang, sebagaimana Ganjar Pranowo yang belum lama ini menyatakan tidak akan ikut dalam pemerintahan Prabowo, dan akan memilih oposisi, sementara PDIP belum menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintahan baru ke depan ini. Lucunya mereka belum mengerti bahwa Founding Father negeri ini telah lama menggariskan bahwa tak ada Oposisi dalam sistem demokrasi kita. Yang ada hanyalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. He He ..
Pemandangan politik tsb menggambarkan dinamika yang kompleks dan beragam di Indonesia menjelang pelantikan Presiden terpilih.
Prabowo melakukan pendekatan yang luas dan beragam, mencoba menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk lawan politiknya seperti Megawati. Upaya ini menunjukkan dorongan untuk membangun konsensus dan stabilitas politik di tengah keragaman pandangan dan kepentingan.
Perubahan politik menuju Demokrasi Liberal versi Asia Tenggara memperlihatkan evolusi dalam partisipasi politik dan pembentukan pemerintahan yang lebih inklusif. Meskipun masih terdapat unsur kefeodal-feodalan, namun adanya kebebasan berekspresi dan pluralisme merupakan langkah positif dalam mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih demokratis.
Keputusan Ganjar Pranowo untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo, serta keputusan PDIP yang belum menyatakan sikapnya terhadap pemerintahan baru ke depan ini, menunjukkan terdapat keragaman pandangan di antara partai politik utama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi yang sehat di mana pihak di luar pemerintahan memiliki peran yang kuat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.
Spekulasi tentang hubungan pribadi Prabowo, seperti kemungkinan menikahi ibu Elina Gudono atau mertua Kaesang Pangarep, mungkin hanyalah gosip yang mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang lebih substansial. Namun, fenomena ini juga menunjukkan minat publik yang besar terhadap kehidupan pribadi para pemimpin politik.
Indonesia really sedang mengalami transformasi politik yang menarik menuju sistem yang lebih terbuka, inklusif, dan dinamis, di mana partisipasi politik masyarakat sangat beragam dan berbagai pihak di luar pemerintahan memiliki peran yang kuat dalam menjaga akuntabilitas dan keadilan politik.
Dari gaya tantang-menantang ini saya lebih memilih pesan video kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai "Masyarakat Papua Anti Toksik Orde Baru" yang beredar belum lama ini di masyarakat. Dalam video itu kelompok tsb mengusung pesan penolakan atas peluang Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kelompok ini mengungkit latar belakang Sjafrie yang dianggap bagian dari orde baru. Mereka juga meminta adanya keterwakilan orang Papua dalam kabinet era Prabowo-Gibran mendatang.
Kelompok Anti Toksik Orde Baru ini juga meminta Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program pemerintahan dari Presiden Jokowi. Menurut mereka Jokowi telah memberikan perhatian khusus kepada kondisi Papua.
Pesan Video dari kelompok "Masyarakat Papua Anti Toksik Orde Baru" ini mencerminkan suara aspiratif dari masyarakat Papua yang ingin mempengaruhi komposisi kabinet dan agenda pemerintahan di masa yang akan datang.
Latar belakang Sjafrie Sjamsoeddin yang dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru menjadi perhatian utama kelompok ini. Ini menunjukkan masyarakat Papua memiliki kekhawatiran terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terkait dengan masa lalu yang dianggap tidak memihak atau tidak memperhatikan kepentingan Papua.
Permintaan untuk mewakili orang Papua di dalam kabinet menyoroti pentingnya inklusi dan representasi yang lebih baik dari berbagai wilayah dan kelompok etnis di Indonesia. Hal ini mencerminkan aspirasi untuk mengakhiri marginalisasi dan mengintegrasikan suara-suara dari daerah-daerah yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Apresiasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya terkait dengan perhatian khusus terhadap Papua, menunjukkan keinginan untuk kelanjutan dan perluasan inisiatif yang dianggap berhasil dan relevan bagi masyarakat Papua.
Pastinya pesan video tsb mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk memiliki pengaruh dalam pembentukan pemerintahan berikutnya, serta menyoroti pentingnya inklusi, representasi, dan kelanjutan program-program yang dianggap penting bagi kesejahteraan Papua. Ini juga menunjukkan semangat partisipasi politik yang aktif dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.
Ketua Dewan Pakar PAN dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara terkait suara penolakan kepada Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mengatakan Sjafrie memiliki rekam jejak yang mumpuni.
Drajad terlalu jauh dalam hal ini. Berapologi soal Syafri disini adalah semacam kebiasaan ABS, sebab yang tahu persis Syafrie adalah Prabowo sendiri. Dan pernyataan warga Papua soal Toksik Orde Baru harus diwaspadai sejak dini. Meski spanduk yang mereka usung diembel-embeli mendukung Pak LBP, tapi maksud warga Papua lebih jauh dari itu.
Kita tahu di masa Orbalah kekayaan Papua di Erzberg diberikan kepada pihak asing yi Amerika dkk. Dari situlah petaka dimulai dengan tiada hentinya warga Papua menuntut banyak hal kepada pemerintah, sehingga lahirnya OPM sekarang
Drajad Wibowo, sebagai Ketua Dewan Pakar PAN dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, mempertahankan Sjafrie Sjamsoeddin dengan menyatakan Sjafrie memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ini adalah sikap ABS dari seorang yang memiliki hubungan dengan politisi tertentu, di mana mereka cenderung mendukung rekan-rekan mereka.
Drajad Wibowo yang dalam hal ini terlalu jauh dalam membela Sjafrie Sjamsoeddin, seyogyanya bersedia menerima pikiran kritis warga Papua, dan akui sajalah hanya Prabowo yang benar-benar tahu dengan pasti rekam jejak dan kualifikasi Sjafrie.
Suara penolakan dari kelompok "Masyarakat Papua Anti Toksik Orde Baru" menyoroti kekhawatiran masyarakat Papua terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan masa lalu yang dianggap tidak menguntungkan bagi Papua. Ini mencerminkan ketidakpuasan dan kekhawatiran atas perlakuan historis terhadap Papua oleh pemerintah pusat.
Pengingat akan sejarah eksploitasi kekayaan Papua oleh pihak asing, terutama di masa Orde Baru, menambah kompleksitas dalam pemahaman terhadap isu-isu Papua. Isu-isu seperti ini telah menjadi katalisator bagi kelompok separatis seperti OPM.
Masalah yang menyoroti ketegangan antara dukungan politik dan kekhawatiran masyarakat, terutama dari masyarakat Papua, terhadap figur-figur politik yang dianggap terkait dengan masa lalu yang kelam. Ini menunjukkan perlunya evaluasi yang cermat terhadap rekam jejak calon menteri dan pentingnya mendengarkan suara-suara dari berbagai segmen masyarakat dalam pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif.
Bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini, apakah tetap memaksakan harus Sjafrie atau ada alternatif lain, termasuk kesediaan menempatkan tokoh Papua di kabinet mendatang agar isu Papua dapat dituntaskan oleh Presiden terpilih Prabowo Soebianto.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan :
1. Evaluasi kembali calon Menteri. Jika penolakan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin semakin luas dan berdampak negatif pada legitimasi pemerintahan, maka akan bijaksana untuk melakukan evaluasi ulang terhadap calon menteri tersebut. Mengganti calon menteri dengan tokoh yang lebih diterima oleh berbagai pihak dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat stabilitas politik.
2. Peningkatan keterwakilan Papua di Kabinet. Mendukung kesediaan untuk menempatkan tokoh Papua di kabinet mendatang adalah langkah yang positif untuk meningkatkan representasi dan keterlibatan masyarakat Papua dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan Papua dengan lebih baik, karena akan ada suara yang mewakili kepentingan langsung dari masyarakat Papua itu sendiri.
3. Dialog dan negosiasi. Penting untuk memperkuat dialog dan negosiasi antara pemerintah terpilih dengan berbagai pihak, termasuk kelompok yang menolak Sjafrie Sjamsoeddin dan masyarakat Papua. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, dapat dicapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
4. Fokus pada penyelesaian isu Papua. Prioritaskan penyelesaian isu-isu yang berkaitan dengan Papua, termasuk hak asasi manusia, pembangunan, otonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dapat dibangun kepercayaan dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua.
Dengan demikian, pendekatan yang inklusif, berorientasi pada dialog, dan fokus pada penyelesaian isu-isu yang mendasar adalah kunci untuk menyikapi situasi ini secara efektif dan membangun fondasi yang kokoh untuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang stabil dan inklusif di masa mendatang.
Selamat datang demokrasi tantang-menantang. Horas ..
Joyogrand, Malang, Sat', May 11, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
