Akhirnya bagaimana kita mengakomodasi masalah penduduk asli IKN seperti Suku Balik dan Suku Paser.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan : 1). Dialog dan Partisipasi. Pemerintah perlu melakukan dialog terbuka dan transparan dengan Suku Balik dan Suku Paser untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait IKN, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan dan perumusan kebijakan; 2). Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat. Pemerintah perlu memastikan hak atas tanah dan wilayah adat Suku Balik dan Suku Paser diakui dan dilindungi. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan wilayah adat dan pemberian akses yang legal atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat; 3). Kesejahteraan dan Akses Layanan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN membawa manfaat bagi Suku Balik dan Suku Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan; 4). Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal. Pemerintah perlu mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal Suku Balik dan Suku Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang untuk kegiatan budaya, pendidikan budaya, dan pendanaan untuk kegiatan adat; 5). Pemantauan dan Evaluasi. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak membawa dampak negatif bagi Suku Balik dan Suku Paser. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh Suku Balik di Balikpapan belum lama ini menunjukkan masih ada masalah yang perlu diaddressed. Pemerintah perlu mendengarkan dengan seksama aspirasi mereka dan melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain memberikan kompensasi yang adil atas tanah dan sumberdaya alam yang digunakan untuk pembangunan IKN; menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat adat untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja; membangun infrastruktur dan layanan publik yang memadai di wilayah adat; mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat adat.
Pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan dialog yang terbuka, partisipasi yang aktif, dan solusi yang konkret, diharapkan pembangunan IKN dapat membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk Suku Balik dan Suku Paser.
Lihat :
