Kritik terhadap Jokowi datang dari berbagai kalangan dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini membuat kritik terhadap Jokowi menjadi lebih kompleks dan beragam.
Kritik tsb diamini Jokowi sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, dimana masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
Tapi perlu diingat bahwa kritik tsb harus dilakukan secara konstruktif dan obyektif. Masyarakat harus menilai kinerja Jokowi secara keseluruhan, tidak hanya berdasarkan satu atau dua kebijakan saja.
Tudingan dinasti politik
Dinasti politik dan keluarga politik memiliki beberapa perbedaan mendasar. Dinasti Politik didasarkan pada hubungan darah dan keturunan, terjadi pewarisan kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga, keahlian dan kompetensi tidak selalu menjadi faktor utama dalam pewarisan kekuasaan, kekhawatiran akan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Contoh Kesultanan Yogyakarta dan beberapa kerajaan di Eropa.
Keluarga Politik. Keanggotaan tidak terbatas pada darah, tapi juga bisa melibatkan anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah, seperti menantu, ipar, atau bahkan orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali, anggota keluarga terlibat dalam politik secara individu, tidak sebagai satu kesatuan keahlian dan kompetensi yang menjadi faktor penting dalam pencapaian politik. Contoh Keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Keluarga SBY di Indonesia.
Dari deskripsi tsb, absolutely Presiden Jokowi tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari dinasti politik karena tidak ada pewarisan kekuasaan dari generasi ke generasi dalam keluarganya.
Memang terdapat beberapa anggota keluarga Jokowi yang terlibat dalam politik, yaitu Gibran Rakabuming Raka, putera sulungnya, menjabat sebagai Walikota Solo; Kaesang Pangarep, putera bungsunya, Ketum PSI sekarang; Bobby Nasution, menantu Jokowi, menjabat sebagai Walikota Medan.
Sama seperti orang lain, anggota keluarga Jokowi memiliki hak untuk terlibat dalam politik. Masyarakat dapat menilai kinerja Jokowi dan keluarganya secara objektif dan menentukan apakah mereka pantas untuk terus terlibat dalam politik.
Road-Map menjadi Presiden RI pasca Pilpres 2024
Yang perlu kita soal sekarang adalah Road-Map Pasca Pilpres 2024 untuk menjadi Presiden. Barangkali inilah maunya publik luas di negeri ini setelah mencermati semua kritik dari kalangan akademisi di negeri ini.
