Kalau dirunut perjalanan demokrasi di negeri ini pasca Orba, dimulai dari berjalan tertatih-tatih dimasa Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, lanjut Sby dan kini Presiden Jokowi.
Boleh dikata demokrasi kita sekarang adalah demokrasi liberal yang sudah melampaui demokrasi di AS. Apapun bisa dikatakan di ruang publik bahkan kata-kata yang tak senonoh pun dapat saja terlontar.
Ingat mahasiswa pendemo Sby dulu di bundaran Thamrin, Jakarta. Sampai begitu teganya para pendemo ini menampilkan Sby seperti Kerbau yang menyimbolkan kelambatan, keraguan dan maaf kebodohan. Tapi ini tak dipersoalkan Sby, sejauh itu masih dalam koridor kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.
Di zaman Presiden Jokowi. Kita ingat dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi berhadapan dengan Prabowo, dan keduanya dimenangkan Jokowi. Dalam kontestasi ini kita sama-sama tahu bahwa kelompok radikal telah menyusup jauh dalam kontestasi.
Meski demikian, dengan kepiawaiannya dalam memanage elite-elit politik dalam sistem demokrasi Indonesia sekarang, Jokowi berhasil mengatasi plus-minus cara kita berpolitik saat itu. Banyak pembaharuan politik dilakukan, terutama dengan legalitas approach, seperti semakin menyempurnakan UU tentang Pemilu hingga UU tentang Kesehatan, khususnya pelayanan terpadu Kesehatan Masyarakat melalui BPJS. Juga Jokowi berhasil mengatasi masalah perburuhan yang tak pernah lepas dari demo, demo dan demo.
Bukti terpenting salah satunya adalah ketika Pilkada DKI 2017, dimana Anies berhasil mengalahkan Ahok dibantu konsultan politik Eep Syaefulloh Fatah yang mensuggest Anies agar melancarkan kampanye dari seluruh masjid yang ada di DKI Jakarta. Tak heran sejak itu ia disebut sebagai Bapak Politik Identitas. Klimaksnya adalah diangkatnya Prabowo Soebianto  lawan politik utama Jokowi menjadi Menhan di kabinetnya.
Apa yang terjadi. Anies aman-aman saja di kursi kekuasaannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu kita lihat pada periode kedua Pemerintahan Jokowi ini ada semacam rekonsiliasi dalam bangunan demokrasi kita melalui Jokowi-Prabowo, meskipun ada kata tak senonoh dari seorang intelektual tak jelas Rocky Gerung bahwa Jokowi adalah "Bajingan Tolol".
Jadi kalau kalangan politisi dan akademisi banyak yang protes dan menuding Presiden Jokowi mengorkestrasi jalannya perpolitikan sekarang sesuai dengan kepentingan dinasti, oligarki dsb. Ini sudah kebablasan tentunya, tanpa harus mengatakan bahwa ada mix antara politisi yang tak kebagian dengan kalangan akademisi.
Mengapa yang dulu-dulu tidak ada keributan seperti ini, dan mengapa ketika Jokowi akan lengser dari kekuasaannya, justeru semua kalangan di atas angin ini "majut jalan" melabrak semua karya demokrasi yang dibuat Jokowi selama 2 periode ini.
Over khawatir
Kritik itu utamanya muncul karena ada kekhawatiran yang berlebihan akan nepotisme dan oligarki, dimana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil elit. Juga ada manuver politik dari sebagian politisi menjelang Pilpres 2024 bahwa pemilu kali ini dianggap tidak demokratis dan transparan. Dikhawatirkan itu akan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun selama ini. Juga kedekatan Jokowi dengan oligarki dikhawatirkan akan menghambat agenda reformasi dan pemberantasan korupsi. Itu semua  memperkuat anggapan bahwa demokrasi Indonesia hanya dikuasai oleh sekelompok kecil elit.
