Pilihlah Pemimpin Strategik
Burhanuddin Muhtadi seorang yang biasa-biasa saja beberapa waktu lalu kini menjadi tak biasa. Bukan karena dia sudah dikukuhkan sebagai seorang Professor, tapi karena kepiawaiannya menelusuri hasil survey tentang apa bagaimana seseorang itu menjadi elektabel dalam Pilpres.
Kalangan akademisi dan kalangan terpelajar lainnya bisa saja ngamuk karena Gibran Rakabuming Raka putera kandung Jokowi diloloskan oleh pamannya Anwar Usman yang Ketua MK menjadi Cawapresnya Prabowo. Cukup dengan menciptakan norma baru bahwa seseorang yang sudah berpengalaman ikut pemilu legislatif dan menjadi kepala daerah berhak nyapres-nyawapres pada Pilpres 2024.
Meski pamannya kemudian dicopot dari jabatan Ketua MK dengan digelarnya sidang MKMK di bawah Jimly Asshidiqie, tapi norma baru itu sudah berlaku dan tak bisa lagi diubah.
Kalangan idealis, khususnya kalangan akademisi, pun meledak. Bermunculanlah istilah seperti politik dinasti, bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya melalui Prabowo-Gibran. Yang lucu, Ade Armando seorang yang tadinya influencer dan kini jadi anggota PSI, terpeleset saking bersemangatnya membela Gibran bahwa yang perlu diusut soal politik dinasti adalah Kesultanan Yogyakarta bukannya Jokowi. Tapi Sultan Yogya memang santun orangnya. Ia hanya menjelaskan bahwa kehadiran Kesultanan DIY dalam sistem kita justeru sesuai konstitusi. Ade pun terpaksa harus belajar lagi tanpa harus minta maaf kepada Sultan Yogya.
Mengapa soal Gibran sekarang adem-adem aja, Muhtadi menegaskan keputusan MK itu tak ada efeknya terhadap populasi secara keseluruhan. Itu hanya bergaung di kalangan terbatas saja, yi kalangan idealis, itu pun terbatas di Jabodetabek saja. Sejauh ini rakyat tetap respect sama Jokowi, terbukti popularitasnya di kalangan rakyat tetap bertengger di angka 80.
Mengapa Jokowi tetap populer, meski ia banyak diejek karena telah bergeser bahkan dipandang berkhianat terhadap PDIP, lalu diam-diam berkonspirasi dengan Prabowo dan merestui Gibran sebagai Cawapresnya Prabowo.
Opini dan pandangan terhadap seorang pemimpin politik utama ternyata monolitik di negeri ini.
Meskipun ada kritik terhadap Jokowi, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa popularitasnya tetap tinggi. Jokowi dapat mempertahankan popularitasnya melalui prestasi dan kinerjanya sebagai presiden. Banyak yang melihat bahwa pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah positif dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pencapaian nyata ini dapat memperkuat dukungan publik.
Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, dengan citra sebagai orang yang sederhana dan mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat. Citra ini membuatnya tetap populer di kalangan masyarakat yang merasakan bahwa pemimpin tsb benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Meskipun terdapat perubahan aliansi politik, Jokowi berhasil mempertahankan stabilitas politik di Indonesia. Keberlanjutan kebijakan pemerintah dan stabilitas politik dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
Menangani pandemi Covid-19 merupakan tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Respons pemerintah terhadap pandemi ini mempengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Ia sejauh ini dianggap efektif.
Jokowi telah menunjukkan komitmennya pada pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Peningkatan infrastruktur dapat dianggap sebagai langkah positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan pragmatis Jokowi dalam bekerja dengan berbagai pihak dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kombinasi faktor-faktor di atas dapat menjelaskan mengapa popularitas Jokowi tetap tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.
Harus diakui Jokowi adalah seorang Maestro dalam perpolitikan Indonesia. Ia tak mesti harus cawe-cawe mengendorse Prabowo, atau repot-repot ngurusin Gibran, atau diam-diam katakanlah begitu, berkomunikasi dengan Megawati mengapa ia harus berpisah dengannya sekarang ini.
Melihat situasi di mana Jokowi memiliki kebijakan pragmatis dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, sementara Megawati memiliki sikap yang stubborn, ini menciptakan dinamika politik yang justeru menarik.
Kemaestroan Jokowi dalam politik. Terutama karena kemampuannya meraih dukungan lintas partai dan mendapatkan hasil positif dalam berbagai kebijakan. Keterampilan tsb dapat diapresiasi oleh masyarakat yang melihatnya sebagai pemimpin yang efektif dan mampu beradaptasi dengan dinamika politik yang berkembang.
Meskipun Megawati terkenal sebagai sosok yang stubborn, boleh jadi ada elemen kestabilan dan konsistensi dalam pandangan politiknya. Namun, tantangan bagi partai dan pemimpin politik adalah mengakomodasi kebebasan dan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasar. Disini Mega tidak bisa tidak harus lebih fleksibel dalam berpolitik, dan bukan lagi meneriakkan yel yel ini dan itu seakan hendak menjatuhkan regime Orba.
Contoh seperti Budiman Soedjatmiko yang meninggalkan PDIP dan membentuk Prabu menunjukkan bahwa perubahan aliansi politik dapat terjadi. Hal ini mencerminkan dinamika politik dan perbedaan pandangan di dalam sebuah partai.
Integrasi kekuatan nasionalis untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum merupakan hal yang penting. Kunci utama di sini adalah bagaimana memadukan kekuatan nasionalis dari berbagai partai dan golongan untuk menciptakan visi bersama yang dapat memenangkan dukungan masyarakat.
Menilai kepemimpinan secara strategis adalah langkah yang tepat. Memilih pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mampu mengatasi tantangan, dan bersedia berkolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan stabilitas.
Masyarakat perlu memiliki sikap terbuka terhadap dinamika politik yang terus berubah. Memahami bahwa perubahan aliansi atau koalisi adalah bagian dari proses demokrasi, dan penting bagi pemilih untuk terus melakukan evaluasi kritis terhadap para pemimpin dan partai.
Zaman sudah banyak berubah. Kebebasan kini sudah full, tak ada yang masalah dengan pemerintahan sekarang, kecuali menyempurnakannya oleh pengganti Jokowi ke depan pasca pilpres 2024 ini.
Berkaca dari berpisahnya Budiman Soedjatmiko dengan PDIP. Budiman adalah pembaca setia Bung Karno, mulai dari Indonesia Menggugat pidato pembelaan Soekarno ketika diadili di Bandung, hingga Di Bawah Bendera Revolusi ketika ia masih belia sekali.
Sekalipun tidak lagi di PDIP, bahkan tidak atau belum berpartai hingga saat ini, tapi ia konsisten sebagai seorang nasionalis sebagaimana halnya Megawati dll. Gerindra pun nasionalis, Golkar juga demikian dst. Yang penting sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan kekuatan nasionalis ini untuk memenangkan Pilpres dengan memilih Kepemimpinan Strategis. Siapa lagi yang mempunyai visi seperti itu dan mampu berlaga dengan visi itu di pentas internasional. Rakyat sepertinya sudah tahu siapa itu.
Sudah saatnya kita memilih Kepemimpinan yang Strategik, sehubungan trend dunia yang tak menentu, mulai dari perang hingga pemberontakan selatan-selatan yang menuntut agar hubungan internasional harus diarahkan kepada hubungan multipolar dan bukan hegemonik, kita juga tengah bergulat dengan bagaimana cara kita mengamankan sumberdaya alam kita, termasuk bagaimana mengamankan perairan kita hingga ke Laut China Selatan.
Joyogrand, Malang, Mon', Jan' 15, 2024
