PSI Pilihan Kalangan Milenial dan Gen Z di Malang Raya
Sejak Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, dikukuhkan sebagai Ketum atau Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha akhir September lalu, sepertinya negeri ini terguncang gempa vulkanik meski tak sampai 5 skala richter. Bayangkan, baru kemarin terima KTA atau Kartu Tanda Anggota PSI, besoknya dikukuhkan dan langsung ngeBos di PSI. Ada apa di balik ini?
Saya pikir reaksi itu wajar saja. Maklum 2 pilpres berturut-turut sebelumnya Indonesia benar-benar dilanda gempa vulkanik berskala richter cukup tinggi. Bayangkan lagi bahwa bangsa ini sampai terpolarisasi karena penggunaan politik identitas, meski bukan adu keimanan atau adu pokrol bahwa keyakinankulah yang terbenar. Bukan. Yang terjadi, yi agama tertentu dijadikan tool politik untuk membanjiri jalanan, membanjiri medsos dan membanjiri dunia pemberitaan pada umumnya. Semuanya tak lain soal keimanan baru tentang siapa bakal presiden yang harus dimenangkan, Jokowi atau Prabowo?
Kini, pada perioda kedua Jokowi, suasana semakin tenang dan tenang di negeri Konoha ini, apalagi Prabowo yang semula lawan kini menjadi kawan Jokowi dan duduk di kursi Menhan lagi. Damai sepertinya sudah membumi.
Di tengah kedamaian tapi gersang jelang akhir kekuasaan Presiden Jokowi, kita sekarang menuju pemilu serentak 2024. Manuver PSI tentu tak bisa disalahkan, karena memang setiap parpol bebas menentukan siapa Ketumnya. Mereka punya aturan internal tentang itu dan tak ada aturan yang mengikat tentang apa siapa dan bagaimana model ketumnya, kecuali tentang pemilu itu sendiri.
Mengapa negeri ini terkesan gersang, meski hujan sudah mulai turun sejak Nopember ybl. Kita terlena dan lupa memupuk tanaman politik kita di masa damai itu. Dunia politik memang unique. Tiba-tiba muncul Kaesang, dan tiba-tiba muncul nama Gibran Rakabuming Raka. Keduanya anak kandung Presiden Jokowi. Yang satu bim sala bim jadi Ketum PSI dan yang kedua bim sala bim jadi Cawapres Prabowo.
Ingat, ketika PSI via pembinanya Grace Natalie tiba-tiba meradang karena kepongahan PDIP yang mengacuhkan PSI begitu saja. PSI gerah, karena itikad baik PSI baik dalam Projo maupun pencalonan Capres Ganjar Pranowo sama sekali tak direken oleh partai berlambang banteng merah bermoncong putih ini.
Ketika Prabowo menyambangi PSI, menyemburlah dari cangkem Grace bahwa Ok kita nggak digubris PDIP soal sikap politik kita. Itu nggak masalah, karena kita sekarang Stand With Gerindra, dimana bos besarnya malah mendatangi kita untuk bersama-sama mengayuh perahu politik kita masing-masing menuju pemilu serentak 2024.
Benar PDIP kini partai besar setelah mengarungi lautan politik Indonesia sejak Orba hingga sekarang. Kita bisa membayangkan bagaimana tragedi kemanusiaan yang dihadapi oleh PDIP ketika markas besarnya di Salemba diserbu "aparat" pada peristiwa Kudatuli 1996, 2 tahun jelang Soeharto lengser dari kekuasaannya. Bagaimana saat Megawati Soekarno dihadang dimana-mana. Bahkan di era reformasi saja Mega dan PDIP masih dikuyo-kuyo. Lihat misalnya seorang politisi PPP yang menyatakan Mega tak layak jadi Presiden RI, karena ia hanyalah seorang Perempuan yang menurut tafsir agama tertentu tak layak jadi pemimpin.
Sayang di tengah kematangannya kini sebagai sebuah parpol pejuang, ternyata ada semacam stagnasi wawasan di PDIP, karena sedikit telmi atau telat mikir soal terminologi politik, misalnya "petugas partai" dan telat-telat lainnya yang tak perlu semuanya dibeberkan disini.
Maka jadilah Kaesang Ketum PSI, jadilah Gibran Rakabuming Raka Wacapres Prabowo, jadilah politik dinasti dikoarkan dimana-mana, jadilah Presiden Jokowi dikuyo-kuyo, jadilah keonaran tak perlu di antara sesama nasionalis. Siapa yang diuntungkan dari perkembangan terbaru ini. Nggak ada! PDIP terpancing tanpa disadari oleh amarah para kadernya yang tak berdasar terhadap Jokowi. Mereka tergiring oleh sebuah arus perubahan yang mereka sendiri nggak tau.
Akankah PDIP dapat bertahan pada arus perubahan sekarang yang tak dimengertinya, kecuali menyorong satu isu yi politik dinasti. Adakah politik semacam itu di negeri Konoha ini. Ada, yi Kesultanan Yogyakarta di DIY, tapi itu jelas diamanatkan dalam UUD 45. Sedangkan selebihnya adalah "keluarga politik" dan bukan dinasti  politik. Bisa itu keluarga Jokowi sekarang, bisa itu keluarga Esbeye, bisa itu keluarga Megawati dst. Sepertinya tak ada yang menyorongkan nih anak gue harus kalian pilih jadi Presiden RI pada Pilpres 2024.
Kalaupun sekarang Ade Armando terkena framing sebagai perusak suasana politik menuju pemilu serentak 2024 dengan tudingannya bahwa DIY-lah pusat politik disnasti, mengapa itu tidak dipersoalkan. Ade hanya kurang penjelasan saja bahwa itu adalah amanat khusus konstitusi kita. Sedikit-sedikit lapor polisi adalah sebuah kelatahan bodoh yang harus segera diakhiri.
Bagaimana apakah Kaesang salah, Gibran salah, dan Ade Armando salah besar. Tidak. Itu adalah jalan ninja yang kita nggak tahu, tapi yang pasti itu adalah tanda-tanda zaman bahwa generasi tua dan lansia sudah di ujung senja. Sudah saatnya kalangan milenial dan gen Z mulai diajak tampil dan belajar memimpin mulai sekarang.
Kita lihat Kaesang Pangarep misalnya yang belum lama ini berkunjung ke kota Malang, dimana sebelumnya Gibran sudah bersuara dalam salah satu balihonya bahwa politik adalah jalan ninja kita.
Berada di kota Malang tentu menyenangkan, di samping durian unggul seperti Musang King sudah mulai banyak dibudidayakan, bahkan ada beberapa pekebun yang sudah panen Musang King, juga yang terasyik orangnya ramah-ramah, baik-baik. Anak mudanya kreatif-kreatif. Maklum kota pendidikan dan kota budaya. Juga yang disampaikan dalam tatap muka dengan Kaesang pun tidak ada yang serius, melainkan seru-seruan ketika bertatapmuka dengan Kaesang di MOG yang bersebelahan dengan stadion lawas Gajayana.
Kaesang didampingi Grace menyambangi kota Malang untuk menjumpai beberapa komunitas dan influenser. Pada kesempatan di kota Malang, Kaesang menegaskan koruptor harus dimiskinkan. Kaesang meminta masyarakat mendukung PSI dalam meloloskan RUU Perampasan Aset ketika berhasil maju ke Senayan.
Hal tsb menjadi pesan pertama Kaesang kepada anggota PSI yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. RUU Perampasan Aset adalah kompensasi yang harus diterima oleh para koruptor. Untuk mengesahkan RUU tsb tidak mudah karena PSI bukanlah mayoritas. Saat ini koruptor lebih takut jatuh miskin ketimbang masuk penjara. Kaesang dan PSI berkomitmen tetap memperjuangkan pengesahan RUU Perampasan Aset meskipun bukan hal yang mudah.
PSI, menurut Kaesang, menargetkan kl 10 persen kursi DPR RI dapat diraih dalam Pemilu 2024 nanti. Selain itu meskipun telah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, PSI tetap mendukung dan mengawal siapapun presiden terpilih nantinya.
Soal Parliamentary Threshold, dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017, ditetapkan sebuah parpol harus memperoleh suara sekurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR.
Aturan itu berlaku secara nasional, sehingga partai yang lolos ambang batas parlemen nasional secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sedangkan partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota.
Di DPRD kota Malang hasil pemilu 2019, PSI ada dalam sebuah fraksi bersama Golkar dan Nasdem. Maklum dalam pemilu 2019, PSI tak mencapai parliamentary threshold.
Kini di bawah Kaesang, PSI menargetkan PSI sekurangnya akan meraih 10% dari elektoral nasional. Menaruh harapan pada aura Kaesang, Gibran dan Jokowi, PSI dipastikan akan mulai berkibar di daerah-daerah seperti kota Malang, Kabupaten Malang dan kota Batu.
Di kota Malang Bacaleg PSI pada umumnya kalangan milenial seperti Halomoan Mangasi Siadari yang balihonya cukup banyak di Dapil Lowokwaru kota Malang.
Apakah Kaesang Pangarep dan PSI dapat meraih suara elektoral yang signifikan di Jawa Timur, khususnya di kota Malang, kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ini tentu erat kaitannya dengan arus perubahan sekarang, dimana PDIP masih terbata-bata, sementara Gerindra sudah semakin dewasa, dan Demokrat tak lagi mengobral kata bahwa pembangunan di masa Jokowi tidak atau kurang berhasil
Kaesang Pangarep jelas memiliki popularitas yang tinggi dan citra yang positif di kalangan milenial dan gen Z secara nasional, apalagilah di Malang raya.
Yang terpenting sekarang adalah strategi yang diterapkan oleh kandidat dan partai. Pilihan berkoordinasi, menyampaikan pesan, dan terlibat langsung dengan pemilih akan berdampak positif tentunya.
PSI perlu memahami isu-isu lokal yang relevan di Jawa Timur. Khusus kota Malang, kota Batu, dan Kabupaten Malang, kebijakan partai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilih setempat akan dapat meningkatkan potensi meraih suara.
Faktor-faktor lokal, seperti dinamika politik setempat, kekuatan partai-partai lokal, dan dukungan dari tokoh-tokoh politik setempat, juga dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
Selamat buat Kaesang dan Grace Cs. Semoga bendera PSI semakin berkibar di Indonesia, dan di Malang raya khususnya.
Joyogrand, Malang, Mon', Dec' 11, 2023.
