Bagaimana Negara-Negara Muslim Merespon Kampanye Militer Israel di Gaza
Para pemimpin Arab dan Muslim memerlukan waktu 35 hari sejak perang berkecamuk di Gaza untuk mengadakan "pertemuan darurat" guna membahas kampanye militer Israel di Gaza. Keterbatasan kemampuan mereka untuk mempengaruhi perkembangan terlihat jelas ketika mereka akhirnya berkumpul akhir pekan ini di ibukota Saudi, Riyadh.
Begitu pula dengan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai upaya-upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi ketegangan regional secara berkelanjutan tanpa menyelesaikan perselisihan dan konflik mendasar.
KTT gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara, yang mencakup semua negara Arab, didominasi oleh seruan wajib untuk gencatan senjata segera, penyediaan bantuan kemanusiaan tanpa batas, pembebasan 240 sandera oleh Hamas, sebagian besar warga sipil, dan resolusi konflik Israel-Palestina, serta kecaman atas tindakan Israel dalam perang Gaza.
Sebuah ironi, Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang mengobarkan perang selama satu dekade yang didukung Rusia dan Iran melawan pemberontak yang menentang rezimnya dengan cara yang sama seperti Israel menyerang Gaza, menghadiri pertemuan puncak di Riyadh.
Negara-negara Arab mengembalikan Assad ke negara Arab sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi ketegangan regional dan memastikan ketegangan tidak lepas kendali. Liga Arab membekukan Suriah pada tahun 2011 pada awal perang saudara.
Dalam pidatonya di KTT tersebut, Presiden Iran Ebrahim Raisi menjelaskan pemulihan hubungan diplomatik antara republik Islam Iran dan Arab Saudi yang dimediasi China pada awal tahun ini sebagai bagian dari upaya deeskalasi regional. Sayang Iran dan Saudi tidak melakukan apa pun untuk mengubah kebijakan yang ada. Yang adalah akar dari banyak permasalahan regional.
Yang pasti, sebagian besar pemimpin Islam dan Arab hanya terinspirasi oleh dukungan Raisi terhadap gencatan senjata segera di Gaza dan keinginannya untuk mencegah perang meluas secara regional.
Namun di situ pulalah desahan lega mungkin berhenti, sebab sebagian besar pidato Raisi menekankan hal-hal yang paling dikhawatirkan oleh negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, khususnya dalam hal menyoroti perbedaan kebijakan yang mendasar.
Raisi memuji Hamas dan milisi Syiah Lebanon, Hizbullah, yang merupakan aktor non-negara yang dipandang di Riyadh dan Abu Dhabi sebagai proksi Iran yang dirancang untuk mencampuri urusan dalam negeri Arab, dimana Raisi memuji tangan Hamas atas perlawanannya terhadap Israel.
Selain itu, Arab Saudi dan UEA, meski dikejutkan oleh pemboman Israel yang tidak pandang bulu dan tiada henti di Gaza, tidak ingin Hamas, kelompok yang mereka pandang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, selamat dari perang.
Serangan brutal Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, warga Israel, menimbulkan kekhawatiran dunia Arab, sementara Houthi yang didukung Iran di Yaman, mencoba belajar dari kemampuan Palestina untuk menembus pertahanan Israel.
Selain itu, Raisi tidak sejalan dengan sebagian besar negara-negara Arab dengan menyerukan pembentukan negara Palestina "From River To The Sea" atau "dari Sungai ke Laut" yang akan menggantikan Negara Israel dan bukannya resolusi dua negara, yang melibatkan negara Palestina merdeka di samping negara-negara Arab dan negara Israel.
Terlepas dari pernyataan Raisi, pandangan mayoritas pada KTT tersebut tetaplah akan berlaku dan komunike akhir menyerukan solusi dua negara.
Lebih jauh, Raisi juga mengritik negara-negara Arab dan mayoritas Muslim yang telah mengakui Israel dengan menyerukan agar mereka memutuskan hubungan diplomatik. Dari lima negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel, hanya Yordania yang menarik duta besarnya, seraya meminta Israel tidak memulangkan dubesnya ke Amman.
Raisi juga menyerukan boikot ekonomi dan komersial terhadap Israel. Hal ini bertentangan dengan negara-negara Arab yang telah berdamai dengan Israel yang tak ingin melakukan itu, karena jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi mereka.
Para pejabat Iran, yang didukung oleh Libya, Aljazair dan Lebanon, dalam perundingan awal sebelum KTT menuntut agar negara-negara Arab menutup wilayah udara mereka dengan Israel, menghentikan transfer senjata dari pangkalan AS di wilayah tersebut ke Israel, dan menghentikan ekspor minyak ke Israel.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berbicara tepat sebelum Raisi, tidak memasukkan posisi Iran dalam sambutannya. Namun, langkah Turkilah yang paling mendekati pemenuhan tuntutan pemimpin Iran tersebut.
Turki telah menarik duta besarnya untuk Israel dan, awal pekan ini, menangguhkan perundingan energi dengan Israel.
Raisi baru saja berbicara ketika anggota Biro Politik Hamas yang berbasis di Beirut, Osama Hamdan, mengulangi kata-katanya dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera.
Hamdan mengatakan "kita bicara soal aksi, kita tidak perlu pidato," Pada saat yang sama, Hamdan menyampaikan sentimen yang lebih luas di dunia Arab dan Muslim, dengan menambahkan, "Jika (para pemimpin Arab dan Muslim) bertindak, saya yakin akan ada tanggapan dari Amerika Serikat. Tindakan apa pun akan berdampak."
Apa yang disarankan Hamdan adalah bersuara tegas dan mengambil Tindakan nyata, betapapun kecilnya. Para pemimpin Arab dan Muslim dapat mengambil tindakan di Washington yang sejauh ini mendukung hak Israel untuk berperang melawan Hamas, bahkan para pejabat AS sekarang semakin banyak yang mengritik korban jiwa akibat kampanye militer Israel di Gaza.
Perbedaan pendapat ini sulit dicegah untuk memaksa para pemimpin Arab dan Muslim mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan tuntutan wajib para pemimpin. Pernyataan yang direlease kemudian tidak berisi petunjuk bagaimana hal tersebut dapat dicapai.
Pada konferensi pers setelah KTT, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan berusaha memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa tanpa tindakan internasional yang terpadu untuk memaksa Israel, arsitektur keamanan internasional dunia, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, taka da gunanhya. PBB perlu diubah, direformasi. Tapi how?
Semua perhatian dalam beberapa hari mendatang akan tertuju pada pertemuan Dewan berikutnya yang dijadwalkan untuk membahas rancangan resolusi lain yang diprakarsai oleh Malta dan UEA. Rancangan tersebut akan fokus pada penderitaan anak-anak yang dilaporkan menyumbang setengah dari seluruh korban jiwa di Gaza.
Titik fokus lainnya adalah pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan mitranya dari Indonesia, Joko Widodo. Presiden Jokowi melakukan perjalanan dari KTT Riyadh ke Washington sebelum KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) minggu ini di San Francisco. Biden memang telah mengarahkan agar Indonesia di bawah Jokowi dapat berperan lebih besar dalam menengahi konflik ini. Tapi how, taka da penjelasan lebih rinci tentang hal ini, sementara Indonesia sejauh ini tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, so bagaimana mau jadi broker perdamaian, apalagi kalau sudah menyangkut two states solution.
Bagi para pemimpin Arab dan Muslim, mereka semakin terjepit di antara meningkatnya kemarahan publik terhadap serangan Israel, terbatasnya pilihan, dan perjuangan untuk mencegah Gaza mengubah paradigma yang menjadi dasar strategi kelangsungan hidup mereka, sehingga mendorong AS untuk secara paksa menghentikan tindakan Israel yang tidak pandang bulu dalam melakukan pemboman, memastikan akses terhadap personel dan instrumen kemanusiaan, dan mencapai pembebasan sandera. Semuanya itu adalah hal yang sangat penting.
Ironisnya, kampanye militer Israel yang tiada henti, termasuk peningkatan sasaran terhadap rumahsakit, mungkin bisa mencapai apa yang oleh para pemimpin Arab dan Muslim tidak bisa capai, yi para pejabat AS dan Eropa, di tengah protes yang meluas, semakin menuntut Israel secara terbuka untuk segera menghentikan kampanye militernya.
Dalam perubahan terbaru ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan kepada BBC belum lama ini : "De facto, saat ini, warga sipil dibom. Bayi-bayi , wanita-wanita, orang-orang tua dibom dan dibunuh. Jadi, tidak ada alasan untuk itu dan tidak ada legitimasinya. Jadi kami mendesak Israel untuk berhenti."
Dari media independen APNews, evakuasi pasien dari rumahsakit Al-Quds sudah mulai dilakukan setelah pengepungan rumahsakit itu selama lebih dari 10 hari, yang menyebabkan pasokan medis dan kemanusiaan terhambat untuk mencapai rumahsakit.
Juru bicara dewan keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan AS memiliki informasi intelijen bahwa Hamas dan militan Palestina lainnya menggunakan Shifa dan rumahsakit lainnya seperti Rumahsakit Indonesia serta terowongan di bawahnya untuk mendukung operasi militer dan menyembunyikan sandera Israel 7 Oktober lalu.
Informasi intelijen tersebut didasarkan pada berbagai sumber, dan AS secara independen mengumpulkan informasi tersebut.
Kirby juga mengatakan AS tidak mendukung serangan udara terhadap rumahsakit dan tidak ingin melihat baku tembak di rumahsakit dimana orang-orang yang tidak bersalah berusaha mendapatkan perawatan.
Sementara, keluarga dan pendukung dari sekitar 240 orang yang disandera oleh Hamas memulai aksi protes dari Tel Aviv ke Yerusalem. Penderitaan para sandera telah mendominasi wacana publik sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu, dan aksi solidaritas diadakan di seluruh negeri. Para pengunjuk rasa, yang akan pawai hingga Yerusalem, mengatakan pemerintah di bawah Benyamin Netanyahu harus berbuat lebih banyak untuk memulangkan orang-orang yang mereka cintai.
Dan akhirnya kampanye militer Israel sebagaimana dapat dilihat dari video yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan pasukan bergerak melalui kota, menembaki bangunan. Buldoser merobohkan bangunan-bangunan saat tank-tank meluncur melalui jalan-jalan yang dikelilingi oleh sebagian menara yang runtuh.
Video-video tersebut menggambarkan pertempuran dimana pasukan Israel menghancurkan kantong-kantong Hamas dan merobohkan bangunan-bangunan di mana pun mereka menemukannya, seraya membongkar jaringan terowongan kelompok terror tersebut.
Israel mengatakan pihaknya telah membunuh ribuan kelompok Hamas, termasuk komandan penting tingkat menengah, sementara 46 tentaranya sendiri tewas di Gaza. Yang tersisa menurut jubir IDF, tinggal Yahya Sinwar dan pembantu-pembantu terdekatnya.
Dunia tetap menunggu dengan harap-harap cemas apakah Israel dapat sesegeranya melikuidasi Hamas atau malah sebaliknya yi memakan waktu berbulan-bulan karena panjangnya terowongan Hamas yang mengitari seluruh Gaza (kl 500 Km) yang akan diluidasi itu. Pemusnahannya tentu membutuhkan ratusan ribu ton bom bunker, termasuk ribuan ton bom spon untuk menyumbat terowongan terror itu. Ini artinya kampanye militer yang sangat mahal itu takkan mudah dihentikan begitu saja tanpa imbalan yang signifikan terkait keamanan Israel pasca konflik berdarahdarah ini.
Referensi utama :
apnews.com dalam  https://tinyurl.com/yrmw3o6f
modernciplomacy.eu dalam https://tinyurl.com/ywepswge
Joyogrand, Malang, Wed', Nov' 15, 2023.
