Manganlangi dan Bancakan dalam Sistem Presidential Kita
Di Sumatera utara, khususnya di tanah Batak, dikenal istilah "Anlang", dengan bentukan lain "Anlang-hon" dan "Manganlangi". Artinya makan, makanlah dan makan ramai-ramai. Istilah yang tempo doeloenya tak ada masalah itu, kini merujuk pada masalah korupsi dalam proyek-proyek pembangunan, dimana orang bisa makan ramai-ramai sampai kenyang dan sekenyang-kenyangnya.
Istilah manganlangi di tanah Batak ini bermuasal dari kecilnya APBD dan pendapatan asli daerah, sehingga apapun akan dikorupsi asal-lah bisa "mangan" atau makan dan kalau bisa manganlangi atau makan kenyang sekenyang-kenyangnya.
Dalam perjalanan waktu, manganlangi ini menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihapuskan, bahkan di kota Medan istilah manganlangi jauh lebih keras lagi dalam praktek, sampai istilah "sumut" diplesetkan menjadi semua urusan melalui uang tunai, dan karena banyaknya batak-batak perantau di seantero nusantara, maka dalam perjalanan waktu lebih jauh, kebiasaan manganlangi ini merembet hingga ke seluruh kota-kota besar di Indonesia.
Tak heran pulau Jawa yang menjadi pusat pembangunan di negeri ini mengikuti irama manganlangi di tanah Batak. Dalam peristilahan Jawa dikenal istilah "bancakan" (selamatan atau kenduri dan makan ramai-ramai) untuk proyek besar maupun kecil yang dalam pelaksanaannya menjadi katakanlah Nasi Padang yang dimakan ramai-ramai oleh pelaksana proyek dkk.
Singkatnya mangalangi dan bancakan menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihapus dalam proyek-proyek pembangunan di negeri ini. Istilah proyek hanya berarti ada rezeki dan kita bisa kenduri dan makan besar disitu.
Bah holan na mangalangi do ho puang. Piye kabar e cak. Wis wareg toh. Hoi, makan sajalah kerja kau sekarang. Hei bagaimana kabarnya kawan, yang pasti sudah kenyang kan. Batak dan Jawa dalam term itu benar-benar bersanding manis. Ketemu di resto A, ayo makan. Ketemu di Hotel B, ayo makan lagi. Ketemu di lapo tano Batak, anlang hon sude na adong dilapo on asa butongan ho. Ketemu di Lapo atau di warung makan tradisional, ayo habiskan semua yang ada di warung ini, agar kita kenyang betulan. He He ..
Kebiasaan manganlangi dan bancakan ini ntah berangkat dari makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Bang Thoyib pun bingung. Mana yang benar. Idealisme kenyang yang terdegradasi menjadi pragmatisme kenyang. Apakah idealisme kenyang itu hanya berlaku ketika populasi kecil dan begitu membesar dan membesar dan kompleks kemudian berubah dengan sendirinya menjadi pragmatisme kenyang. Wallahualam bissawab waillaihil marji walmaab ..
Bagaimana kita mengatasi ini, kalau bisa memutusnya habis. Apakah harus ke Antropomorfisnya dulu atau ke masalah sosiologisnya dulu. Karena sampai sekarang bancakan dan menganlangi masih berlaku dalam proyek besar maupun kecil. Lihat kasus korupsi terbaru di negeri ini, yi mega proyek BTS Kemenkominfo, dimana negara dirugikan kl 8,2 trilyun rupiah. Sudah cukup lama penganut mazhab manganlangi dan bancakan dalam proyek ini makan besar. Tapi aktor utamanya belum juga kelihatan. Bukankah ini hanya berarti ada yang melindunginya. Biarlah pion-pion yang berguguran, tapi raja, menteri dan benteng harus dilindungi.
Pengadilan untuk kasus mega korupsi BTS Kemenkominfo ini sudah berjalan memang. Kuasa hukum anggaran yi Menkominfo Johnny G.Plate sudah menjalani persidangan, termasuk belasan orang dari pihak kontraktor. Tapi yang terpenting disini cukup banyak yang tahu korupsi BTS yang luarbiasa itu erat kaitannya dengan parpol tertentu. Bukankah penguasa anggaran Menkominfo Johnny G. Plate adalah Sekjen Nasdem. Manganlangi dan bancakan yang dilakukan disini tentu untuk kepentingan Pilpres 2024. Uang yang diembat dipastikan untuk perbohiran Pilpres 2024. Bukankah korupsi mega proyek ini memerlukan penyidikan dan pembuktian lebih jauh. Rp 8,2 trilyun yang raib tak mungkin hanya kerjaan Nasdem sorangan wae. Parpol ybs pasti berkoalisi khusus dalam konteks manganlangi dan bancakan tadi. Bukankah pekerjaan manganlangi dan bancakan ini adalah pekerjaan ramai-ramai.
Manganlangi atau bancakan adalah praktik nepotisme, korupsi, dan suap dalam proyek-proyek pembangunan. Pekerjaan makan ramai-ramai ini dibesarkan di zaman Orba Soeharto. Ketika regime ini tumbang, diupayakan pekerjaan manganlangi dan bancakan ini akan dihabisi pada era reformasi. Tapi apa lacur, kebiasaan buruk ini tak kunjung terkikis habis hingga sekarang.
Kebiasaan buruk ini malah semakin membudaya. Sebaik dan sehebat apapun Presiden Jokowi, toh musuh negara yang satu ini tak kunjung tersingkirkan. Ini jelas masalah serius yang harus diselesaikan kalau tak mau menjadi senjata makan tuan sebagaimana dikatakan Shang Yang di dalam perut lapar akan ada kekuatan untuk memukul anda. Â Â
Meski telah lama menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi kalau tak mempersoalkan apa dan bagaimana penguasa tertingginya. Mengatasi manganlangi dan bancakan ini hanya sekedar permainan pingpong para penegak hukum bahwa si panganlang atau koruptornya sudah ditangkap dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kenyataannya si panganlang masih bebas berkeliaran. Lihat Harun Masiku, Lukas Enembe, Anas Urbaningrum dll.
Kebiasaan buruk ini merugikan negara dan masyarakat secara signifikan, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Mengatasi masalah korupsi dan praktik-praktik nepotisme atas nama manganlangi dan bancakan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan aspek antropologis, sosiologis, dan hukum. Tidak ada satu jawaban tunggal untuk mengatasi masalah ini.
Memahami akar budaya dan nilai-nilai yang mendorong praktik manganlangi dan bancakan adalah langkah awal yang penting. Ini melibatkan studi budaya, antropologi, dan psikologi untuk memahami mengapa praktik ini terus berlanjut. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang akar budaya, dapat dirancang pendekatan yang lebih efektif untuk mengubah perilaku.
Studi sosiologis dapat membantu mengidentifikasi struktur sosial, kepentingan kelompok, dan faktor-faktor yang memfasilitasi korupsi. Mengidentifikasi dan memahami jaringan kepentingan yang melindungi pelaku korupsi juga penting dalam mengatasi masalah ini.
Menguatkan hukum dan kebijakan yang menentang korupsi serta memastikan penegakan hukum yang tegas adalah langkah penting. Hal ini mencakup penguatan lembaga penegak hukum, perbaikan proses peradilan, dan penyempurnaan regulasi terkait proyek-proyek pembangunan.
Meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan proses pengadaan proyek adalah langkah penting. Publikasi informasi yang lengkap dan terbuka tentang proyek-proyek pembangunan dapat membantu mencegah peluang praktik korupsi.
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan adalah cara untuk mengurangi peluang korupsi. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan praktik korupsi dan menuntut pertanggungjawaban.
Memberikan perlindungan kepada whistleblower yang melaporkan praktik korupsi adalah langkah penting. Ini dapat meningkatkan keberanian individu untuk mengungkap tindakan korupsi.
Program pendidikan anti-korupsi dan kampanye kesadaran masyarakat terus-menerus harus diterapkan untuk mengubah budaya dan nilai-nilai yang mendukung korupsi.
Media independen dan lembaga sipil berperan penting dalam mengungkap dan melaporkan kasus-kasus korupsi. Mereka harus didukung dan diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka.
Korupsi seringkali melibatkan transaksi internasional. Karenanya, kerjasama dengan komunitas internasional dalam mengatasi praktik korupsi adalah penting.
Penggunaan teknologi dan inovasi, seperti blockchain dan aplikasi pelaporan online, dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang korupsi.
Mengatasi masalah korupsi adalah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan komitmen jangka panjang. Tindakan-tindakan tsb harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selain itu, haruslah dipastikan bahwa penindakan hukum dijalankan tanpa pandang bulu dan tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban.
Tapi bagaimanapun, solusi di atas nanyalah hal normatif belaka yang takkan ada gunanya kalau kekuatan presidential dalam sistem kita masih terbata-bata dalam menghajar habis penyakit kronis ini. Dengan segala hormat, Presiden Jokowi belum sepenuhnya berhasil disitu, tapi beliau sudah meletakkan dasar untuk bagaimana ke depan ini kita dapat memfinishing pekerjaan besar itu.
Penguasa tertinggi ke depan ini bukan hanya presiden yang kredible, tapi seorang presiden yang mampu mengorganisir pemerintahan menjadi seiring senada dan sejalan dalam pemberantasan penyakit manganlangi dan bancakan dalam birokrasi pemerintahan kita.
Mengapa tidak kalau dalam sistem pemilu yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nasional ini, kita menyisipkan saja yel terbaru bahwa capres yang diperlukan negara ini bukan hanya pemimpin strategis, pemimpin populis dan pemimpin intelektualistik semata, tapi juga pemimpin yang berwatak kuat yang punya nyali besar untuk menghancurkan tembok hitam manganlangi dan bancakan di negeri ini.
Dengan kata lain, jangan biarkan Ganjar Pranowo, Prabowo Soebianto dan Anies Baswedan berpidato kosong dalam kampanye kepresidenannya, tapi tekanlah sekuat mungkin bagaimana agar capres-capres kita ini menjadi pemain watak yang bernyali besar dan berkemampuan besar untuk menggedor habis monster jahat manganlangi dan bancakan itu.
Joyogrand, Malang, Thu', Sept' 14, 2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
