Pengacara seperti Hotman Paris mengatakan masalah Rocky Gerung adalah masalah ITE. Seharusnya Pak Jokowi yang melaporkannya. Kalaupun laporan ini nantinya disetujui pihak kepolisian, maka mereka pasti akan sowan ke Pak Jokowi untuk menanyakannya. Bukti yang ada sekarang di tangan pelapor dan di tangan kepolisian, itu adalah bukti digital yang sah.
Kebebasan berpendapat adalah prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Kritik atau pernyataan seseorang bisa saja kontroversial atau merangsang emosi, tapi tuntutan yang kelewat ekstrem  dapat dianggap sebagai pembatasan berlebihan terhadap hak asasi individu untuk menyampaikan pandangannya.
Yang diperlukan disini adalah bagaimana memfasilitasi ruang diskusi dan debat yang terbuka, bahkan jikapun pandangan yang disampaikan kontroversial atau berbeda. Ini dapat membantu masyarakat untuk memahami berbagai sudut pandang, mendorong pertukaran gagasan, dan memungkinkan evaluasi kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Sebaliknya, jika ada konten atau pernyataan yang secara tegas melanggar hukum, menimbulkan kegaduhan publik sebagaimana narasi Rocky terhadap Presiden Jokowi, ini pasti ada dasar hukum untuk tindakan hukum tertentu, seperti dakwaan pidana atau perintah pengadilan secara terbatas terhadap individu tersebut. Tapi larangan seumur hidup untuk berbicara di semua forum akan sangat sulit dipertahankan dalam kerangka demokrasi yang menghormati hak asasi individu.
Kita percaya Pemerintahan Jokowi saat ini sudah bisa diandalkan dalam memanage keseimbangan antara melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa batas-batas hukum dan etika dijaga dengan baik. Hal ini memungkinkan untuk mempertahankan ruang untuk diskusi terbuka dan adanya beragam pendapat tanpa mendorong kekerasan atau pernyataan yang merugikan.
Kegaduhan yang muncul akibat kritikan keras dan kontroversial serta respon publik yang berang terhadap Rocky Gerung adalah fenomena umum dalam masyarakat yang memiliki kebebasan berpendapat.
Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam peradaban politik kita sekarang :
Pertama, Kebebasan Berpendapat dan Kritisisme. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghargai kebebasan berpendapat. Kritikan terhadap pemerintah atau pemimpin adalah bagian alami dari proses demokrasi. Namun, kritikan harus disampaikan dengan bahasa yang bermartabat dan konstruktif, tanpa unsur penghinaan atau kata-kata kasar.
Kedua, Toleransi Terhadap Pandangan Berbeda. Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk dapat menerima pandangan berbeda. Publik yang bereaksi dengan beragam cara terhadap kritikan atau pernyataan kontroversial adalah hal yang wajar. Toleransi terhadap pandangan berbeda, bahkan jika mereka tidak sejalan, merupakan ciri penting dari keberagaman dan demokrasi.
Ketiga, Konteks Budaya dan Bahasa. Apologi atau penjelasan tentang kata-kata kontroversial bergantung pada konteks budaya dan bahasa. Terkadang, penggunaan istilah atau idiom tertentu dalam bahasa dapat memiliki konotasi yang berbeda di berbagai konteks. Namun, ini tidak selalu membenarkan penggunaan kata-kata kasar atau menghina sebagaimana halnya Bajingan Tolol dari narasi Rocky Gerung.
Keempat, Tanggapan Pemerintah. Respon pemerintah atau pemimpin terhadap kritikan dapat bervariasi. Beberapa pemimpin mungkin memilih untuk tidak merespon secara langsung terhadap setiap kritikan, sementara yang lain mungkin memilih untuk memberikan tanggapan yang lebih formal. Setiap tanggapan atau ketidakresponsifan pemerintah dapat membentuk persepsi publik.
