Kita lihat, meski bukti-bukti tentang nepotisme Hunter Biden di Ukraina sudah didapatkan Trump dari pihak berwenang Ukraina, tapi kenyataannya belum juga ada finishingnya di tangan penegak hukum. Boleh jadi itu hanya jeda sesaat bahwa verifikasi tuduhan harus kuat sekuat paku beton dalam menembus beton terkeras sekalipun.
Joe Biden jelas ayah Ayah Hunter Biden bahkan Presiden Amerika serikat. Maka apa boleh buat tudingan nepotisme dan penyalahgunaan jabatannya semasa masih Wapres di era Obama, masih perlu dibuktikan lebih jauh oleh Trump, termasuk penyalahgunaan dana rakyat AS untuk perang konvensional di mandala Ukraina-Eropa sekarang.
Untuk tidak mengatakan adanya in-efisiensi dalam demokrasi liberal di AS, maka untuk mudahnya kita sebut sajalah kiprah politisi itu sebagai tudingan politis, kontroversi politik, tudingan pribadi yang diarahkan kepada hukum untuk diselidiki dan dilakukan penuntutan hukum, dan itu semua memerlukan proses yang memadai. Penyidikan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan dilakukan secara obyektif, independen, dan transparan. Jika terdapat bukti yang kuat dan memadai, maka penyidikan dapat mengarah pada tindakan hukum yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat luas.
Pengaruh atau kedudukan seseorang, termasuk sebagai Presiden atau keluarga anggota pemerintahan, seharusnya tidak mempengaruhi independensi sistem peradilan atau menghambat proses hukum yang adil. Dalam demokrasi yang kuat, aparat penegak hukum seharusnya dapat beroperasi tanpa adanya pengaruh politik atau intervensi yang tidak pantas. Jelas bahwa equilibrium politik sangat bergantung pada penegakan ugeran atau norma-norma yang berlaku, sejauh mereka yang paling dominan dalam piramida kekuasaan tetap konsisten kepada konstitusi negara.
Kita lihat bagaimana desakan Joe Biden terhadap Trump lawan politiknya bahwa tindakan demo para pendukung Trump akhir 2020 yang lalu adalah tindakan anarkis yang setara dengan kudeta menurut Joe Biden, termasuk yang tercela disini yi soal perselingkuhan Trump dengan bintang porno Stormy Daniel, yang juga juga dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Trump agar tak dapat berkontestasi dalam Pilpres akhir 2024 yad.
Desakan Joe Biden terhadap Trump dan penilaian tindakan demo pendukung Trump pada akhir 2020 adalah pernyataan politik yang spesifik. Tindakan demo di Capitol Hill pada Januari 2021 memang dianggap sebagai serangan yang serius terhadap demokrasi dan kestabilan negara. Tapi pada kenyataannya, pernyataan dan pendapat politik di AS sangat beragam, tergantung pada pandangan dan perspektif masing-masing individu atau kelompok.
Dalam konteks politik, tuduhan dan skandal pribadi juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi opini publik dan menjatuhkan lawan politik. Hal ini bukanlah fenomena yang unik dalam politik dan dapat terjadi di berbagai negara.
Bagaimanapun, penilaian terhadap tindakan dan pernyataan politik harus dilakukan dengan menganalisis fakta, melibatkan berbagai sumber berita yang dapat dipercaya, dan mengadopsi pendekatan kritis. Yang terpenting dalam sistem demokrasi sekarang adalah mencari pemahaman yang mendalam dan beragam tentang isu-isu politik yang kompleks dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan.
Kasus Kokain di sayap barat gedung putih adalah semacam pendahuluan untuk memasuki Pilres AS akhir 2024 yad. Dan berkebetulan Pilpres Indonesia pun demikian juga. Tak salah kalau Indrayana dan Esbeye melempar bola liar ke lapangan. Dan adalah sebuah keberuntungan ketika Menkominfo Johnny G. Plate diciduk KPK karena kasus BTS. Kebetulan ybs adalah petinggi Nasdem, kebetulan pula Surya Paloh sedang menggadang-gadang Anies jadi Capres Nasdem yang harus berkoalisi minimal dengan dua partai lain agar bisa mencapreskan Anies. Dan banyak lagi kebetulan-kebetulan lain yang berguna sebagai bola politik para kontestan pemilu serentak pada akhir 2024 yad.
Jangan-jangan hot news bubuk putih Kokain di Oval Office, Washington DC, AS ini pun adalah faktor kebetulan juga yang menyertai kontestasi serupa di Indonesia. Kokainkah itu atau bukan. Ayo dapatkan political reward untuk itu.
Joyogrand, Malang, Thu', July 06, 2023.
