Tahun 2023 ditandai 2 hal penting. Pertama, diusungnya secara resmi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP. Kedua, dicabutnya status darurat Pandemi Covid-19 yang sangat melegakan setelah masa pemberlakuannya selama 3 tahun (Maret 2023-Juni 2023).
Presiden Jokowi yang menjabat 2 periode terhitung 2014-2019 dan 2019-2024 sudah mendekati akhir. Poling menunjukkan angka kepercayaan masyarakat terhadap sang Presiden pada kisaran 70%. Itu hanya berarti pemilih ke depan ini berharap tongkat estafet dari Jokowi harus jatuh ke tangan Capres yang dapat melanjutkan program Jokowi lebih mantap lagi.
Capres yang bakal jadi Presiden mendatang harus dapat membaca infrastruktur kelautan Indonesia setelah infrastruktur darat, termasuk kereta cepat Bandung-Surabaya setelah lintasan KA cepat Jakarta-Bandung selesai beberapa waktu lalu, dan juga proyek monumental nasional yaknii IKN di Kaltim dan proyek monumental di DKI Jakarta, yakni proyek MRT dan LRT. Dan yang terakhir tapi bukan penghabisan dalam lingkup nasional bahkan internasional adalah mega proyek Baterei Lithium made in Indonesia setelah 10 tahun terakhir ini pemerintah dan stake holdernya mengkampanyekan Mobil, Sepeda Motor dan sepeda ontel bertenaga listrik. Indonesia, mengutip Menkomarvest Pak Luhut dan Menhan Prabowo, sangat berkemampuan untuk itu karena SDA utama untuk itu seperti Nikel, Cobalt dan Phospat ada di perut bumi kita.
Tak heran menyongsong itu semua, peta koalisi parpol semakin dinamis. Nasdemlah yang pertama kali menggelindingkan Capresnya yakni Anies Baswedan, disusul Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra dan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP pengganti Puan Maharani yang elektabilitasnya jeblok dalam beberapa poling. Kini hanya tinggal Cawapres yang ditunggu. Anies sejauh ini belum ada pasangannya, demikian juga Prabowo dan Ganjar.
Koalisi Politik Sebuah Proses Panjang
Kelambanan soal penentuan Cawapres ini tentu tak lepas dari perkoalisian parpol dalam bagi-bagi kekuasaan. Perkoalisian ini tak lepas dari sebuah proses panjang untuk ke depannya menjadi bagian dari budaya politik kita dalam berpemerintahan.
Sejak awal reformasi, khususnya pasca Habibie, koalisi politik cenderung berubah-ubah dan tergantung pada berbagai faktor seperti pergeseran kepentingan politik, aliansi partai, dan kesepakatan politik yang terjadi di antara partai politik. Pada masa lalu, beberapa partai politik telah membentuk koalisi untuk mengusung kandidat presiden bersama dalam Pilpres.
Pada Pilpres 2019 misalnya, terbentuk koalisi antara Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara itu, koalisi pendukung Joko Widodo terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menyongsong peralihan kekuasaan pada penghujung 2024 mendatang, situasi politik dapat berubah secara signifikan, katakanlah dari sifat cair sepanjang 2022-2023 ini menjadi mengental dan akhirnya memadat begitu mendekat ke Pilpres 2024.
