Tak heran Indonesia masih terjebak dalam kardus kelalaian sebelumnya, meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi 11% ketika Jokowi menjadi presiden pada 2014 dan turun lagi menjadi 9% ketika ia terpilih kembali pada tahun 2019. Banyak orang Indonesia yang hidupnya membaik, berada di atas garis kemiskinan tetapi lagi-lagi jatuh miskin di saat terongrong penyakit, dimakan siklus ekonomi itu sendiri, atau ditimpa kemalangan lainnya. Ketika Covid-19 merebak pada awal 2020, menteri keuangan mengingatkan bahwa hal itu akan menghentikan perjuangan mengatasi kemiskinan selama satu dekade Jokowi.
Hanya 52 juta orang Indonesia yang diklasifikasikan sebagai "aman secara ekonomi" oleh Bank Dunia. 80% penduduk lainnya adalah kelompok marginal yang beranekaragam, bekerja sebagai petani subsisten, pekerja konstruksi informal, operator gerobak makanan dll (lih Nikkei Asia  https://tinyurl.com/2znc5y2p).
Masalah reformasi, model ekonomi dan intrik di nucleus birokrasi pemerintahan
Setelah terpilih kembali pada tahun 2019, Jokowi mengatakan dia dapat menarget reformasi ekonomi yang sulit karena batasan dua masa jabatan di Indonesia yang membuatnya bebas dari beban untuk mencalonkan kembali. Tapi reformasi seperti apa, dan ekonomi seperti apa yang sebenarnya diimpikan Jokowi?
Fokus presiden pada infrastruktur tidak didorong oleh komitmen ideologis terhadap ekonomi pasar bebas. Jokowi adalah seorang developmentalis yang percaya pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan legitimasi politik. Tetapi tanpa visi yang jelas tentang bagaimana dia ingin mengubah ekonomi, Jokowi telah berjuang dengan kontradiksi mendasar yang telah menahan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945.
Indonesia membutuhkan investasi asing dan kecanggihan ilmu pengetahuan untuk dapat berkembang, tetapi anehnya banyak politisi dan pengusaha yang menolak sistem sosialis tapi hidup kesehariannya sangat kapitalis. Hebatnya mereka begitu setianya memandang liberalisme ekonomi sebagai alat penindasan kolonial.
Jokowi adalah pemimpin yang taktis dan agak strategis. Dia telah berjuang untuk meningkatkan keberhasilan individu kedalam program terkait untuk mewujudkan potensinya dan memastikan masa depan yang layak bagi puluhan juta orang yang masih hidup bak telur di ujung tanduk.
Kepemimpinan yang berhati-hati memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada orang-orang di sekitarnya, membuat Jokowi menghindari jenis unit pelaksana kebijakan pusat yang diandalkan banyak pemerintah untuk memantau dan menerapkan perubahan. Ada berbagai organisasi dan kementerian yang dimaksudkan untuk memiliki peran koordinasi tersebut. Namun, dalam praktek mereka meragukan. Tak heran menteri bersaing keras sebagaimana mereka bekerjasama. Jokowi mengelola kabinetnya seakan kantor kerajaan daripada kantor kepala eksekutif.
Lagi-lagi para analist barat dan lawan-lawan politik Jokowi dari kubu konservatif, me3nuding Presiden semakin bertingkah seperti raja. Para Menteri Kabinet takut menantang keputusannya. Berbeda dengan Esbeye. Dia peragu, dan ketika dikritik, dia akan berpikir ulang. Lain halnya dengan Jokowi yang cepat dan bergaris lurus dalam mengeksekusi apa pun.
Presiden cenderung mengandalkan kepribadian daripada proses. Dia bersandar pada pemecah masalah kecil dan kadang-kadang berputar untuk menyelesaikan sesuatu. Pemimpin di antara mereka adalah Luhut Pandjaitan perwira tinggi militer pensiunan dan pengusaha, yang pertama kali ditemui Jokowi pada 2007 ketika mereka mendirikan usaha pengolahan kayu bersama.Â
