Ketika ber-empati atas kematiannya. Saya membayangkan betapa sepi beliau meninggalkan dunia fana ini dalam "sepi integrasi" yang sebelum dan sesudah kematiannya terbukti sudah banyak diludahi oleh elite bangsa sendiri yang lidahnya sungguh tak lagi bertulang.
Tapi saya yakin ketika melanjutkan hidupnya di Kupang dari perempat terakhir 2004 hingga 17 Juni 2007, Abilio tentu masih sempat mengenang integrasi Timtim kedalam NKRI pada 17 Juli 2005 dan 30 tahun integrasi pada 17 Juli 2006,
 karena ratusan ribu rakyat Timtim eks Indonesia yang eksodus pasca jajak pendapat 1999 diarahkan untuk bermukim di bilangan Atambua, tak jauh dari Motaain yang adalah tapal batas terdekat dengan Timorleste sekarang, juga tempat yang paling bersejarah sebagai salah satu pintu masuk Indonesia pada Desember 1975.
Kenangan di seputar Abilio mengingatkan saya dua hal penting yang takkan pernah saya lupakan.
Pertama cita-citanya yang belum terwujud hingga kini yi membangun Monumen Integrasi Timtim di Motaain (tapal batas Timtim-Timbar). Dalam kliping koleksi pribadi saya dari STT (Suara Timor Timur) edisi 30 Maret 1993. Abilio dan Hendrikus Fernandez Gubernur NTT ketika itu sepakat monumen itu nanti sebagai fakta sejarah integrasi Timtim kedalam NKRI sekaligus menunjukkan bahwa Timtim dan NTT adalah bersaudara.Â
Kedua wilayah itu hanya dipisahkan oleh penjajahan Belanda dan Porto. Kesepakatan tsb dicetuskan dalam rapat pembahasan tapal batas kedua propinsi yang berlangsung di aula Pemda TK II Belu NTT pada senin 29 Maret 1993, yi tahun kedua periode pertama jabatan Abilio sebagai Gubernur Timtim.
Kedua adalah pernyataan politik PDIP yang seirama dengan apa yang bergolak dalam jiwaraga Abilio yi nasib Timtim yang akan dijajakpendapatkan oleh seorang BJ Habibie yang secara resmi diumumkan oleh Menlu Ali Alatas pada 27 Januari 1999,Â
tak lama setelah BJ Habibie selaku Wapres melanjutkan kepresidenan Soeharto yang mengundurkan diri dari kekuasaan karena turbulensi politik yang takkan mungkin diredamnya. Kalaupun diredam paksa dengan kekuatan militer, maka itu akan berkonsekuensi berat pertumpahan darah habis-habisan.
Dalam pernyataan politik yang direlease pada 29 Januari 1999 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum dan Alexander Litaay sebagai Sekjen PDIP. Dapat kita lihat, betapa di bagian inilah BJ Habibie terbukti sebagai seorang presiden yang sangat naif soal  politik apalagilah soal geopolitik internasional.Â
