Jokowi dan Tekad APDESI untuk Penundaan Pemilu 2024

Tapi kalau gerakan penentang semakin massif apalagi bila diujungtombaki mahasiswa dan elemen-elemen radikal seperti Front Persaudaraan Islam yang adalah reinkarnasi alm FPI plus ormas-ormas baru yang tiba-tiba muncul sebagaimana kultur politik jalanan kita yang hidup dari para sponsor, maka tentu keinginan itu harus dibuktikan melalui referendum nasional, dimana sekurangnya 2/3 atau 183,500.000 dari rakyat Indonesia yang kini 275.000.000 itu harus menentukan perlukah jabatan presiden sampai 3 periode. 

Ini tentu sangat mahal dengan segala risiko dalam pelaksanaannya di lapangan. Kalaupun teramandemen nanti, ini juga akan merepotkan dalam menyusun kalimat sakti di bagian penjelasannya. Bagaimana kita dapat menjelaskannya bahwa amandemen itu memang vital bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini. 

Belum lagi perubahan UU Pemilu, ntah threshold-lah atau menyelipkan semacam konvensi sebagaimana di AS misalnya, sehingga rute untuk capres itu jelas di seluruh bagian Indonesia dan pemimpin yang muncul nanti adalah betul-betul pilihan rakyat yang kemudian dipertarungkan dalam pilpres, termasuk disini Jokowi yang katakanlah maju lagi sebagai capres untuk periode ketiga yang telah diizinkan konstitusi yang telah diamandemen dan UU organik yang mengikutinya.

Jokowi dalam berbagai kesempatan - sejak isu ini bergulir beberapa bulan yang lalu -- telah berkata sesimpel mungkin bahwa ia hanya taat pada konstitusi. Lalu dalam bahasa yang halus dan n'jawani Jokowi mengatakan tidaklah mungkin baginya untuk menghalangi wacana semacam ini dalam sistem demokrasi kita. Orang bebas berpendapat sejauh dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di dunia politik. Kata-kata bersayap semacam ini wajar keluar dari seorang presiden yang bervisi demokratis.

Jokowi dan kita semua tahu betapa masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 2 periode saja karena trauma politik orba, dimana kita pernah di bawah sepatu lars Soeharto selama 32 tahun, dimana ABRI yang sekarang adalah TNI menjalankan dwi fungsi ya militer ya parpol terbungkus baju militer. KKN pun merajalela,  Yang menyedihkan TNI kita tak lagi professional karena lebih banyak berpolitik ketimbang latihan militer untuk bela negara dst. Pendek kata ada surplus of power di tangan regime yang semakin membusuk dan represif. Lepasnya Timor Timur pada 1999, disusul chaos nasional jelang tumbangnya regime orba. Itulah pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini.

Saya pikir boleh jadi penggelindingan wacana 3 periode bukanlah datang dari diri pribadi seorang Jokowi. Ini pastilah dari oligarki kita. Misalnya proyek IKN di Kalimantan yang dibudget sebesar Rp 466 trilyun. Ini sangat menggiurkan tentu. Masih di atas kertas saja sudah banyak semut nasional yang mengerubunginya. 

Sekalipun bakal investor pertama yaitu Softbank dari Jepang sudah mundur ntah karena apa, Luhut belum lama ini menegaskan bahwa investor baru sudah bermunculan seperti Arab Saudi dan Abu Dhabi yang akan bekerjasama dengan China. Crowdfunding pun sudah ditawarkan kepada masyarakat.

Bagaimanapun, semuanya tetaplah baru di atas kertas dan kita pun tidak tahu persis siapa saja oligarki dimaksud disini Yang bisa kita pastikan bahwa capres yad yang sudah digadang-gadang sejak kemarin ntah itu Puan Maharani dari trah Soekarno, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, bahkan Prabowo Soebianto. 

Semuanya masih jauh dari selera oligarki yang menginginkan tipe kalem tak menyakiti tapi punya determinasi seperti Jokowi. Ya mereka ingin figur seperti ini tapi tak juga kunjung muncul, maka menggelindinglah wacana ini agar kepentingan mereka dalam pekerjaan IKN dll akan aman dan damai.

Bagaimanapun itu, seraya melupakan sejenak krisis  Ukraina yang bakalan mengubah geopolitik dunia ini, tetaplah kita pegang kata-kata bersayap Jokowi seraya juga memegang kata-kata kelompok penekan bahwa keduanya haruslah taat pada suara rakyat.

Joyogrand, Malang, Sun', Apr' 03, 2022.