Depok Belanda? Sudah saatnya tiba pada tanda "titik habis" apabila telah ditetapkan sebagai kawasan sejarah atau mengutip istilah pak Idris sebagai "Depok Heritage" dengan tentu selamatkan dululah Cagar Alam Cornelis Chastelein yang sejauh ini telah kehilangan lahan seluas kl 4 Ha.
Artinya jangan ada lagi mafia tanah bebas berkeliaran di area konservasi ini. Masak ada kantong-kantong tertentu diklaim sampai 10 pemiliknya. Ya, jadi lahan tidurlah dia daripada bacok-bacokan. Mana gigi pertanahan kota di sini. Unjukin dong!
Jangan dilupakan, karena DAS Ciliwung juga melalui Depok dan cukup banyak kelak-keloknya.
Maka saya pikir DAS itu harus mulai dipikirkan ketentuan yang diberlakukan di situ, mulai dari larangan buang sampah ke DAS Ciliwung, hingga penguatan bibir sungai dengan tanaman-tanaman alam yang akarnya bisa konstruktif sebagai penahan longsor.
Atau kalau memang tak bisa, maka buatlah bahu-bahu sungai yang permanen dengan konstruksi basah yang awet dan langgeng, termasuk DAS Kalibaru yang sudah mulai dikerjakan sekarang.
Khusus DAS Kalibaru, poin terpenting hambatan-hambatan yang dihadapi sekarang seperti penggusuran-penggusuran yang diperlukan dalam rangka pengamanan DAS Kalibaru, Pemkot Depok sudah saatnya tegas dan berani bertindak terhadap siapapun pembangkang yang menghalangi jalannya normalisasi Margonda.
Last but not least adalah perumahan-perumahan yang bukan main banyaknya sekarang ini di Depok, sampai-sampai Citayam yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor pun sudah dipenuhi perumahan dimaksud.
REI setempat harus diberi teguran keras apabila lalai mengontrol para developer entah itu soal kemiringan tanah untuk drainage atau pun kesesuaian dengan fasilitas-fasilitas layanan yang ada di sekitar. Intinya bahwa semua dalam lingkup REI adalah soal kesesuaian lahan-lahan properti dengan RT-RW Kota Depok.
Penataan Margonda Raya kalau kadung sudah ada, saya pikir sudah saatnya diakhiri pasca TA 2022 saja. Depok kini harus bisa melihat jauh ke depan. Jangan karena lama mendominasi Depok, PKS malah terlena.
Pilkada adalah urusan demokrasi dan bukan urusan oligarki hanya karena pengulangan-pengulangan yang menguntungkan segelintir orang. Ingat itu.
