Gubsu Edy dan Sumut -- Semua Urusan Melalui Uang Tunai
Bukan Medan namanya kalau tak koyok-koyok atau becanda habis atau marah dengan klakson keras-keras di jalanan apabila terasa macet karena memang macet di persimpangan dan asal tau secara keseluruhan Medan ada dalam akronim Sumut atau Semua Urusan Melalui Uang Tunai. Dan ini serupa tapi tak sama dengan KMS atau Kotamadya Surabaya atau lebih disuka arek Suroboyo sebagai singkatan dari Kumpulan Maling Surabaya.
Akronim itu akan lebih berkembang lagi di tangan wong Yogya, apalagi kalau di tangan Butet Kertaredjasa. He He ..
Mengapa dan apa yang terjadi? Sepertinya Gubsu Edy Rahmayadi mantan Pangkostrad yang beberapa waktu lalu diusung Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN dan Nasdem dalam Pilgubsu 2018 dan berhasil menjungkirkan Djarot PDIP dan Sihar Sitorus, jelang Nataru 21-22 ini merasa terusik dengan kritikan terkait pengaspalan jalan keluar-masuk Rumdis Gubsu di Jln. Sudirman 41, Medan. Proyek yang hanya bernilai Rp 2 milyar itu diutak-atik gathuk bahwa itu nggak benar. Pempropsu hanya mementingkan dirinya sendiri sampai-sampai rakyat Liang Melas Datas, Karo, mengadu kepada Presiden Jkw untuk membangun jalan yang rusak parah disana, karena tak lagi banyak berharap kepada Pempropsu tuding Aswan dari PDIP Sumut (detiknews.com, Des' 2021).
Marah sembari keluarkan jurus koyok ala Medan pun menyembur dari Gubsu Edy yang spontan mengatakan bahwa Rumdis Gubsu adalah istananya rakyat Sumut, sama halnya dengan istana negara yang adalah istananya rakyat Indonesia. Mengapa proyek seupil yang hanya bernilai Rp 2 milyar saja disoal, "kalau perlu saya akan bikin anggaran yang Rp 10 milyar, bahkan Rp 100 milyar untuk istana rakyat Sumut itu", kilah Gubsu Edy belum lama ini (kompas.com, 13 Des', 2021).
PDIP boleh jadi masih kesal atas kekalahan Djarot dan Sihar Sitorus 2018 lalu. Tapi dalam kesal berkepanjangan itu, mereka dan para kuli tinta lupa bahwa Rp 2 milyar itu terlalu kecil untuk disoal. Masih banyak masalah terkait proyek yang harus mereka soal. Coba ingat beberapa waktu lalu Gubsu Edy pernah berkata keras dengan nada koyok di hadapan para Bupati selingkar Toba. "Kelen harus bisa memaksimalkan upaya pengembangan Danau Toba selaku DTW utama nasional. Berusaha keraslah, jangan hanya pintar korupsi di daerahnya masing-masing, tapi pintar-pintarlah memanfaatkan peluang yang ada sekarang ini yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat melalui BODT, demikian Edy.
Kalau mau dihitung-hitung berapa sih luasnya pengaspalan jalan untuk Rumdis Gubsu yang berlokasi di Jln Sudirman No. 41 itu? Katakanlah ada jalan keluar-masuk bentuk U sepanjang 1,5-2 Km atau pastikan saja 2 Km. Bukankah Rumdis Gubsu adalah Istana Rakyat Sumut. Kalau jalan keluar-masuknya di bawah 2 Km, itu mah ndek-ndek-an kata wong Jowo. Namanya ja istana. Taruhlah lebar jalannya 3,5 M. Maka angka pengaspalan rumdis itu berluasan kl 7000 M2. Beaya pengaspalan sekarang ini pada kisaran Rp 60.000 -- Rp 90.000 per M2. Katakanlah pengaspalan harus bagus, kuat dan awet, maka kita ambil yang Rp. 90.000 per M2. Maka nilainya : Rp 90.000 x 7000 M2 = Rp 630.000.000. Untuk pengaspalan seuprit gitu saja item-item yang harus dikerjakan cukup banyak bo seperti perapihan badan jalan; leveling kemiringan air (menggunakan batu split jika diperlukan); pemadatan dengan mesin baby roller (bisa juga menggunakan mesin kombinasi jika diperlukan); penyiraman aspal cair emulsi (bisa juga menggunakan aspal bakar jika diperlukan); pengggelaran hotmix dengan ketebalan variabel 2-3 cm; pemadatan kembali dengan mesin baby roller (bisa juga menggunakan mesin kombinasi jika diperlukan); penyiraman kembali dengan aspal emulsi. Belum lagi jaminan garansi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
Jauh sebelumnya Pempropsu menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengaspalan rumah dinas gubernur. Proyek itu menggunakan APBD-P 2021 dan diberi nama pengaspalan rumah dinas gubernur dengan kode tender 21066027.
Terasa lebay ya yang koar-koar Rp 630.000.000 untuk rumdis Gubsu. Asal tau, masih ada pos-pos lain dalam anggaran proyek itu yang jatuh-jatuhnya bisa sampai Rp 1,5 milyar. Dan sisanya yang Rp. 500 juta. Dalam SPJ, proyek bernilai Rp 2 milyaran itu akan klaar, sebab itulah nilai keuntungan kontraktor yang masih harus dibagi dengan pengelola proyek yang dalam hal ini adalah Biro Perlengkapan Pempropsu. Emang mereka hanya makan gaji PNS thok yang seupil itu. Ya nggaklah. Maka Gubsu Edy harus berlaku adil untuk urusan perproyekan, apalagi proyek kecil semacam itu untuk rumahtangga kegubernuran. He He ..
Kali ini saya dukung Bang Edy azzalah. Marah juga ada koyok khas Medannya kan. Saya pikir, yang terpenting kemarin-kemarin adalah Gubsu sudah tegur keras para Bupati selingkar Toba agar jangan hanya pandai korup doang di daerahnya masing-masing. Mereka para komandan kabupaten yang ditegurnya itu adalah daerah-daerah yang ber-PAD rendah. Dengan gebrakan Jkw-Luhut dalam destinasi Toba sekarang, tunggu apa lagi, ya pinter dikitlah bagaimana agar 7 kabupaten selingkar Toba dapat memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan PADnya masing-masing dari sektor pariwisata beserta segala ikutannya. Jangan seperti katakanlah Taput. Semua tahu, PAD disini seumur republik selalu minim dan minim. Sialnya apapun yang digagas selama ini di Taput nggak ada yang goal, baik itu Pembangkit Listrik Geothermal di Pahae, Agrobisnis seantero Taput ntah itu Kopi, Jeruk, Cocoa, Kayu Manis dll. Boro-boro meningkatkan PAD Taput dari daerah Muara yang berlokasi di tepi destinasi Toba itu. Lelang mobil-mobil dinas malah yang digedein, meski masih mulus meski tak mentul. Apalagi kalau bukan akumulasi untuk harpen alias hari pensiun bos besar. Makjang!
Kalaulah mau disadari oleh para komandan dan para wakil rakyat di 7 kabupaten selingkar Toba itu, semua yang minus di daerahnya selama ini ditutupi daerah lain dari hasil ekstraktif kekayaan alam kita ntah itu di Ersberg, Papua, ntah itu dari kekayaan laut Banda, ntah itu dari kekayaan Batubara di Kalimantan, ntah itu pajak CPO dari Riau Daratan dan perpajakan nasional kita dst. Itulah yang disebut anggaran berimbang yang ditetapkan pemerintah untuk daerah minus. Bukan anggaran yang turun dari langit biru begitu saja.
Jadi kalau Gubsu Edy marah sembari koyok-koyok, maka sadarlah wahai para pemberang tak jelas di DPRD Sumut dan para kuli tinta, janganlah semua omongan politisi itu dianggap benar. Kalaupun ada jalan yang rusak. Itu pasti ada di seantero Sumut. Tapi mulusnya lingkar Toba sekarang sudah sangat berarti sebagai pemicu untuk perbaikan prasarana perhubungan di seantero Sumut tahap demi tahap. Bukan semuanya harus diurusin presiden. Kan ada jalan negara, ada jalan propinsi, ada jalan kota/kabupaten, ada jalan rumdis hanya untuk rumahtangga kepala daerah masing-masing. Semua sudah ada pengaturannya. Tinggal bagaimana kita menarik picu sesuai program/proyek yang kita tetapkan jauh hari sebelumnya. Kalau tekor karena dikorupsi daerah, jangan langsung minta presidenlah dan cari kambing hitam yang inilah yang itulah jadi ngono ngene nggak keruan.
Gubsu Edy saya pikir sudah banyak mengalah dengan hanya menggunakan APBD Perubahan yang tak seberapa itu untuk memoles hanya sedikit saja dari istana rakyat Sumut. Paling tidak beliau sudah untuk kesekian kalinya menunjukkan tekad bahwa Sumut bukan lagi Semua Urusan Melalui Uang Tunai.
Horas Sumut ..
Depok Bolanda, Thu', Dec' 16, 2021
