Kali ini saya dukung Bang Edy azzalah. Marah juga ada koyok khas Medannya kan. Saya pikir, yang terpenting kemarin-kemarin adalah Gubsu sudah tegur keras para Bupati selingkar Toba agar jangan hanya pandai korup doang di daerahnya masing-masing. Mereka para komandan kabupaten yang ditegurnya itu adalah daerah-daerah yang ber-PAD rendah. Dengan gebrakan Jkw-Luhut dalam destinasi Toba sekarang, tunggu apa lagi, ya pinter dikitlah bagaimana agar 7 kabupaten selingkar Toba dapat memanfaatkan peluang itu untuk meningkatkan PADnya masing-masing dari sektor pariwisata beserta segala ikutannya. Jangan seperti katakanlah Taput. Semua tahu, PAD disini seumur republik selalu minim dan minim. Sialnya apapun yang digagas selama ini di Taput nggak ada yang goal, baik itu Pembangkit Listrik Geothermal di Pahae, Agrobisnis seantero Taput ntah itu Kopi, Jeruk, Cocoa, Kayu Manis dll. Boro-boro meningkatkan PAD Taput dari daerah Muara yang berlokasi di tepi destinasi Toba itu. Lelang mobil-mobil dinas malah yang digedein, meski masih mulus meski tak mentul. Apalagi kalau bukan akumulasi untuk harpen alias hari pensiun bos besar. Makjang!
Kalaulah mau disadari oleh para komandan dan para wakil rakyat di 7 kabupaten selingkar Toba itu, semua yang minus di daerahnya selama ini ditutupi daerah lain dari hasil ekstraktif kekayaan alam kita ntah itu di Ersberg, Papua, ntah itu dari kekayaan laut Banda, ntah itu dari kekayaan Batubara di Kalimantan, ntah itu pajak CPO dari Riau Daratan dan perpajakan nasional kita dst. Itulah yang disebut anggaran berimbang yang ditetapkan pemerintah untuk daerah minus. Bukan anggaran yang turun dari langit biru begitu saja.
Jadi kalau Gubsu Edy marah sembari koyok-koyok, maka sadarlah wahai para pemberang tak jelas di DPRD Sumut dan para kuli tinta, janganlah semua omongan politisi itu dianggap benar. Kalaupun ada jalan yang rusak. Itu pasti ada di seantero Sumut. Tapi mulusnya lingkar Toba sekarang sudah sangat berarti sebagai pemicu untuk perbaikan prasarana perhubungan di seantero Sumut tahap demi tahap. Bukan semuanya harus diurusin presiden. Kan ada jalan negara, ada jalan propinsi, ada jalan kota/kabupaten, ada jalan rumdis hanya untuk rumahtangga kepala daerah masing-masing. Semua sudah ada pengaturannya. Tinggal bagaimana kita menarik picu sesuai program/proyek yang kita tetapkan jauh hari sebelumnya. Kalau tekor karena dikorupsi daerah, jangan langsung minta presidenlah dan cari kambing hitam yang inilah yang itulah jadi ngono ngene nggak keruan.
Gubsu Edy saya pikir sudah banyak mengalah dengan hanya menggunakan APBD Perubahan yang tak seberapa itu untuk memoles hanya sedikit saja dari istana rakyat Sumut. Paling tidak beliau sudah untuk kesekian kalinya menunjukkan tekad bahwa Sumut bukan lagi Semua Urusan Melalui Uang Tunai.
Horas Sumut ..
Depok Bolanda, Thu', Dec' 16, 2021
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
