Kemudian Ijtimak Ulama II pun digelar pada 16 September 2018. Gelaran itu merevisi rekomendasi dukungan sesuai pilihan Prabowo dengan sejumlah syarat. Sikap politik PA 212 dan GNPF Ulama pun semakin kentara setelah itu. Beberapa tokoh, seperti Slamet Maarif, Yusuf Muhammad Martak, Eggi Sudjana, dan Al Khaththath masuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hal ini menimbulkan perpecahan kembali di tubuh PA 212. Sejumlah tokoh memutuskan keluar dari PA 212.
Yang terbaru, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam memilih memilih mundur dari jabatan anggota Penasihat PA 212 karena menilai gerakan PA 212 sudah terkontaminasi dengan politik praktis dan menghilangkan perannya sebagai pengawal syariat Islam.
Jejak forensik yang cukup panjang di atas jelas jejak politis dan bukan jejak teologis. Tugas aparat hukum sekarang agar meluruskan bagaimana seharusnya jejak teologis itu dan bagaimana seharusnya  jejak politis yang sejalan dengan konstitusi nasional kita. Indonesia jelas-jelas adalah negara konstitusi dan bukan negara agama. Soal pemimpin bisa siapa saja sejauh memenuhi syarat konstitusional. Kalaupun ada orang yang tak memilihnya karena tak seiman, itu adalah masalah subyektif semata, bukannya harus diperpolitisir. Demokrasi modern dimanapun sudah mulai menerapkan azas ini. Lih Walikota London yang asal Pakistan dan Islam. Lih juga Presiden Singapore Halimah yang Melayu dan Islam dst. Berpolitik ya berpolitik-lah tak perlu harus mengorbankan agama sebagai tunggangan politik karena hanya faktor kemudahan menunggangi dan menggiring massa dengan hasutan berhubung rakyat masih bodoh.
Gerakan hasut-menghasut ini belum juga memudar, meski aksi 212 2 Desember ybl berhasil surut dari garis finish Monas dan Patung Arjuna Wiwaha. Tapi pembisik mereka serta pengipas yi para poliyo dan partai-partai yang sudah lapar karena sudah lama tak comot bolu APBN dari kementerian yang didudukinya. Coba Demokrat kan sebetulnya nasionalis. Tapi lapar ya tetap lapar. Nah yang lapar-lapar inilah yang selalu menjadikan agama sebagai tool politik dalam exercise of power di negeri ini. Semakin dekat ke pemilu 2024, genderang fundamentalistik seperti yang lalu-lalu akan kembali berdentam-dentam membuat berisik jalanan Jabodetabek dan jalanan lain di kota-kota besar Indonesia. Repot!
Saya pikir itu semua hanya bisa diakhiri dan kita bisa beralih ke perkusi Sambiano-nya Dave Valentin, tentu setelah pengadilan oknum-oknum bahkan gembong-gembong seperti Munarman dan Rizieq dan sebangsanya juga dapat menyeret para poliyo sebangsa Rais, Sudjana dll.
Dengan rekam jejak mereka yang dipastikan terforensik dimana-mana, akan mudah sesungguhnya bagi kita untuk mempertajam tudingan terhadap Munarman dan sebangsanya bahwa di balik itu semualah mereka berkiprah. Jejak digitalnya sejauh yang saya tahu sangatlah lengkap, termasuk medan pelatihan terror di Sumatera dan Sulawesi. Munarman selaku Sekretaris FPI tentu akan memanfaatkan moment yang cukup panjang itu untuk semakin membesarkan FPI dan memanfaatkannya untuk dibaiat sebagai bagian dari ISIS di Irak dan Syria dan NIIS di Indonesia. Kita tahu bahwa pengumpulan dana dari umat yang nggak tahu apa-apa ternyata cukup dahsyat dan itu semua disalurkan ke arah ISIS di Syria dan ke kantong-kantong pribadi sebangsa Munarman tentunya. Bagaimana nggak gemuk Munarman dkk disini, sementara sang bos besar yang kini mendekam di penjara dilupakan apakah sudah dijajanin pisang goreng Pahae yang sengaja diterbangkan dari Medan atau Martabak Markobarnya Jkw junior yang pastilah ada di titik-titik elit Jakarta. Tanyakan poliyo sebangsa Zon dan Fachri.
Persidangan Munarman masih akan berlangsung beberapa kali lagi sebelum Hakim memutuskan berapa tahun ia dipenjara. Bagian ini tentu bagaimana JPU dan pembela si tertuding berinteraksi di pengadilan dengan kearifan Hakim nanti memutus setelah mendengar juri.
Nah pada kesempatan inilah saya pikir lobby-lobby hukum serba duit yang hiding selama ini perlu diawasi oleh LSM-LSM yang berfungsi sebagai watchdog untuk itu. Jangan hanya galak di hari buruh doang, juga jangan hanya Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum doang yang diperberat sebegitu rupa. He He ..
Mengapa? Ya, agar masa hukuman Munarman dkk dan kepastian hukum dan efek jeranya akan dapat lebih memastikan keberadaan negara ini apakah temporer atau permanen.
Depok Bolanda, Thu', Dec' 09, 2021
