Tak Ada Kendala : Klise atau Bagaimana
Soal pembebasan lahan yang banyak dituding sebagai faktor penghambat utama kelancaran pembangunan jalan tol Bocimi. Mengutip Hergun anggota Komisi XI DPR RI asal Fraksi Partai Gerindra kepada pelitasukabumi.com belum lama ini bahwa Kemenkeu telah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan jalan Tol Bocimi  seksi III (Cibadak-Sukabumi Barat). Bahkan untuk tahun 2022, Kemenkeu melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) telah menganggarkan dana pengadaan tanah tol Bocimi sebesar Rp 830,77 miliar.
Hergun dengan kata lain menepis kabar yang menyatakan bahwa pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III macet karena terkendala refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Sebagaimana diketahui pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III menjadi prasyarat penting untuk melanjutkan rangkaian pembangunan Tol Bocimi. Perkembangan termutakhir, pengerjaan konstruksi jalan tol Bocimi Seksi II (Cigombong-Cibadak) direncanakan selesai pada akhir tahun ini. Diharapkan, Seksi II dapat beroperasi pada awal 2022.
Bila pembebasan lahan Seksi III katakanlah selesai, maka rangkaian pembangunan jalan tol Bocimi bisa langsung dilanjutkan dengan pembangunan Seksi III Cibadak-bagian barat kota Sukabumi sepanjang 13,7 kilometer.
Bersamaan dengan pembebasan lahan seksi III, LMAN juga sedang menempuh proses tahapan pembebasan tanah Tol Bocimi seksi IV (Kota  Sukabumi Bagian Barat-Kota Sukabumi Bagian Timur) sepanjang 13,05 kilometer.
Mengutip pelitasukabumi.com tahun ini LMAN telah mengalokasikan anggaran pendanaan untuk pembebasan lahan proyek pembangunan tol Bocimi sebesar Rp 1,46 triliun yang realisasi pembayaran sampai dengan 10 September 2021 mencapai sebesar Rp 1,29 triliun. Jadi masih ada saldo untuk proyek tol Bocimi kira-kira Rp 0,17 triliun atau Rp 170 miliar.
Kalau itu memang harapan nyata, tinggal sekarang pelaksanaan pengadaan lahan di lapangan. Saya pikir, di samping menyesuaikan dengan proses pembangunan konstruksi tol Bocimi terkini, masalah pembebasan tanah yang adalah domain tim pembebasan lahan yang terdiri dari unsur BPN setempat, PPK Pengadaan Tanah, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) perlu diawasi langsung oleh garda depan komunitas Bogor-Sukabumi pro percepatan Tol Bocimi.Â
Ini pasti ada aktivisnya yang sungguh-sungguh dan tak punya niat apapun selain Tol Bocimi cepat selesai. Singkatnya domain strategis ini harus bebas dari konflik kepentingan di internal mereka dan terbebas sepenuhnya dari broker-broker tanah rakyat. Dan dalam rangka mencegah munculnya spekulasi dan informasi yang simpang siur terkait pembebasan lahan jalan tol Bocimi, sebaiknya para pihak terkait duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Diproyeksikan secara keseluruhan pembangunan jalan Tol Bocimi tuntas pada 2024. Keberadaan jalan tol yang membentang dari Ciawi hingga Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini dipastikan dapat memacu perekonomian dan meningkatkan pariwisata di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pembangunan yang dekosentrik dan berkelanjutan di daerah Sukabumi pun dapat dilanjutkan dengan cara dan semangat baru yang tak boleh lagi dengan cara lama yang kumuh itu.
