Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Berkelanjutan atau Agenda Populis?

Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan utama yaitu makanan, makanan merupakan sumber kebutuhan utama manusia untuk mendukung tahap perkembangan manusia dan keberlangsungan hidup. Bahagianya, kebutuhan tersebut didukung dan dipenuhi oleh pemerintahan era saat ini yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengadakan program makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar di Indonesia. 

Program ini dilakukan dengan cara membagikan makan siang gratis dan susu gratis kepada pelajar-pelajar, Santri, dan ibu hamil di Indonesia. Menurut mereka, program makan bergizi gratis (MBG) ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi angka kematian pada ibu hamil, mengatasi anak kurang gizi, menegah risiko terjangkitnya penyakit, mengatasi stunting pada anak, menghilangkan kemiskinan ekstrem pada masyarakat, dapat menyerap hasil panen petani dan nelayan, dan berbagai manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

Program makan gratis ini juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Selain itu, program makan bergizi gratis (MBG) ini juga diyakini dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, generasi yang cerdas, terampil, dan generasi dengan produktivitas yang meningkat.

Pada debat kelima Pilpres 2024 yang diadakan pada Minggu, 4 Februari 2024, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan dibagikan kepada masyarakat Indonesia antara lain anak usia Pra-SD sebanyak 30 juta anak, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 24 juta peserta didik, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9,8 juta peserta didik, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 10,2 juta peserta didik, Santri di Pesantren sebanyak 4,3 juta Santri, dan ibu hamil sebanyak 4,4 juta orang, total dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG) ini adalah sebanyak 82,9 juta orang. Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan disasarkan pada beberapa guru yang memiliki penghasilan rendah. 

Dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) ini, Prabowo dan Gibran telah membentuk badan nasional terpusat sebagai pelaksana program ini. Untuk melancarkan program makan bergizi gratis (MBG) ini, badan nasional terpusat akan berkoordinasi dengan badan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi sebagai penyedia produk lokal dalam melancarkan program makan bergizi gratis (MBG) ini. 

Selain itu juga program makan bergizi gratis (MBG) ini juga didukung dan didampingi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tentunya dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam melancarkan pelaksanaan programnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) dari Prabowo – Gibran yang bernama Eddy Soeparno menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan dijalankan dengan total anggaran sebanyak Rp 400 Triliun. 

Eddy Soeparno juga menyatakan bahwa anggaran tersebut dapat diperoleh selama 2 hingga 3 bulan setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah yang diambil untuk melancarkan pendapatan anggaran tersebut yaitu dengan cara meningkatkan rasio pajak, dan mengurangi subsidi bahan bakar. 

Eddy Soeparno menjelaskan bahwa Prabowo – Gibran akan melancarkan berjalannya program makan bergizi gratis (MBG) ini dari pendapatan pajak. Pihak Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio pajak atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) agar dapat menyamai dengan negara berkembang yang lain. 

Mereka memastikan agar peningkatan rasio pajak yang didapat bukan dengan cara menaikkan tarif pajak bagi masyarakat. Selain itu, Eddy Soeparno juga menambahkan bahwa dana anggaran yang akan didapatkan oleh Prabowo - Gibran untuk melancarkan jalannya program makan bergizi gratis (MBG) ini juga akan didapatkan dari hasil evaluasi subsidi bahan bakar yang diterima oleh masyarakat.