Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Berkelanjutan atau Agenda Populis?

Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan utama yaitu makanan, makanan merupakan sumber kebutuhan utama manusia untuk mendukung tahap perkembangan manusia dan keberlangsungan hidup. Bahagianya, kebutuhan tersebut didukung dan dipenuhi oleh pemerintahan era saat ini yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengadakan program makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar di Indonesia. Program ini dilakukan dengan cara membagikan makan siang gratis dan susu gratis kepada pelajar-pelajar, Santri, dan ibu hamil di Indonesia. Menurut mereka, program makan bergizi gratis (MBG) ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi angka kematian pada ibu hamil, mengatasi anak kurang gizi, menegah risiko terjangkitnya penyakit, mengatasi stunting pada anak, menghilangkan kemiskinan ekstrem pada masyarakat, dapat menyerap hasil panen petani dan nelayan, dan berbagai manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Program makan gratis ini juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Selain itu, program makan bergizi gratis (MBG) ini juga diyakini dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, generasi yang cerdas, terampil, dan generasi dengan produktivitas yang meningkat.

Pada debat kelima Pilpres 2024 yang diadakan pada Minggu, 4 Februari 2024, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan dibagikan kepada masyarakat Indonesia antara lain anak usia Pra-SD sebanyak 30 juta anak, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 24 juta peserta didik, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9,8 juta peserta didik, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 10,2 juta peserta didik, Santri di Pesantren sebanyak 4,3 juta Santri, dan ibu hamil sebanyak 4,4 juta orang, total dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG) ini adalah sebanyak 82,9 juta orang. Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan disasarkan pada beberapa guru yang memiliki penghasilan rendah. Dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) ini, Prabowo dan Gibran telah membentuk badan nasional terpusat sebagai pelaksana program ini. Untuk melancarkan program makan bergizi gratis (MBG) ini, badan nasional terpusat akan berkoordinasi dengan badan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi sebagai penyedia produk lokal dalam melancarkan program makan bergizi gratis (MBG) ini. Selain itu juga program makan bergizi gratis (MBG) ini juga didukung dan didampingi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tentunya dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam melancarkan pelaksanaan programnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) dari Prabowo – Gibran yang bernama Eddy Soeparno menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini akan dijalankan dengan total anggaran sebanyak Rp 400 Triliun. Eddy Soeparno juga menyatakan bahwa anggaran tersebut dapat diperoleh selama 2 hingga 3 bulan setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah yang diambil untuk melancarkan pendapatan anggaran tersebut yaitu dengan cara meningkatkan rasio pajak, dan mengurangi subsidi bahan bakar. Eddy Soeparno menjelaskan bahwa Prabowo – Gibran akan melancarkan berjalannya program makan bergizi gratis (MBG) ini dari pendapatan pajak. Pihak Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio pajak atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) agar dapat menyamai dengan negara berkembang yang lain. Mereka memastikan agar peningkatan rasio pajak yang didapat bukan dengan cara menaikkan tarif pajak bagi masyarakat. Selain itu, Eddy Soeparno juga menambahkan bahwa dana anggaran yang akan didapatkan oleh Prabowo - Gibran untuk melancarkan jalannya program makan bergizi gratis (MBG) ini juga akan didapatkan dari hasil evaluasi subsidi bahan bakar yang diterima oleh masyarakat. Menurut Eddy Soeparno, subsidi bahan bakar yang diterima oleh masyarakat Indonesia masih belum tepat pada sasarannya, yang dimana seharusnya subsidi bahan bakar ini diterima oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM), masyarakat miskin atau kurang mampu, dan yayasan kemanusiaan lainnya, namun masih juga diterima oleh kalangan masyarakat mampu yang dimana seharusnya tidak mendapatkan subsidi bahan bakar tersebut. “Saat ini Indonesia punya anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. Sebanyak 80 persen dari subsidi itu dinikmati mereka yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi, kami akan melakukan penyesuaian terhadap subsidi itu,” ujar Eddy Soeparno. Maka dari itu, pihak dari Prabowo – Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi bahan bakar tersebut hingga tepat sasaran, namun Eddy Soeparno juga menjelaskan bahwa pihak Prabowo – Gibran tidak akan memangkas subsidi bahan bakar. Selain itu, pihak Prabowo – Gibran akan melakukan penyempurnaan peraturan dan kebijakan terkait kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi bahan bakar serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan dan kebijakan tersebut. "Kalau itu dilakukan, otomatis kebutuhan untuk subsidi energi menciut. Dari saat ini Rp 350 triliun, misalnya, setelah dilakukan efisiensi, menjadi hanya Rp 100 triliun. Ini contoh saja. Jadi, konteksnya itu penghematan anggaran subsidi.” Hasil dari evaluasi subsidi bahan bakar tersebut akan menciptakan efisiensi jumlah penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji gas 3 kg.

Siswa SD Makan Bergizi Gratis (Sumber: CNN Indonesia)

Program makan bergizi gratis (MBG) ini dilaksanakan serenntak di 26 provinsi Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Program makan bergizi gratis (MBG) ini akan diselenggarakan 190 titik di 26 provinsi Indonesia. Pengamat kebijakan dari Universitas Trisakti yang bernama Trubus Rahardiansyah menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini dapat terwujud apabila pemerintah Prabowo – Gibran menjamin bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa tujuan makan bergizi gratis (MBG) ini dapat mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem akan terlihat setelah program makan bergizi gratis (MBG) berjalan selama satu atau dua tahun. Selain itu, pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga menyatakan makan bergizi gratis (MBG) memiliki potensi untuk turut andil dalam penurunan kasus gizi kurang pada anak, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Namun menurutnya, program makan bergizi gratis (MBG) ini terkesan terlalu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya sehingga berpotensi menimbulkan suatu masalah. Menurut Agus Pambagio, program makan bergizi gratis (MBG) ini tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan Presiden (Perpres) yang harusnya program ini diatur melalui Undang-Undang. Agus Pambagio juga menjelaskan bahwa dasar hukum juga penting karena Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis (MBG), namun juga meminta bantuan dari Pemerintah Daerah. Selain itu juga, Agus Pambagio juga berpendapat bahwa tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sama untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Agus Pambagio juga melanjutkan bahwa apabila tanpa aturan yang jelas, maka publik pun akan bertanya-tanya tentang bagaimana pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) ini dan bagaimana apabila suatu saat masyarakat akan mengalami keracunan makanan, atau reaksi lain seperti alergi dan masih belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab apabila masyarakat mengalami hal serupa. Trubus juga menyampaikan suatu kekhawatiran terhadap makan bergizi gratis (MBG) ini, karena tanpa adanya peraturan yang jelas maka program makan bergizi gratis (MBG) ini dapat memberikan celah pada siapapun untuk melakukan penyelewengan dana, korupsi, hingga penipuan. Maka dari itu, ia mendesak Pemerintah untuk segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci terhadap program makan bergizi gratis (MBG) ini.

Saya setuju dan mendukung diadakannya dan dijalankannya program makan bergizi gratis (MBG) ini, karena program makan bergizi gratis (MBG) ini dapat menjadi program yang memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia terutama di kalangan pelajar usia pra-SD hingga usia SMA/SMK, Santri yang berada di Pesantren, dan bahkan ibu hamil. Seperti mengurangi kemiskinan ekstrem pada masyarakat, mengurangi angka kematian pada ibu hamil, mengatasi anak kurang gizi, mengatasi stunting pada anak, mencegah risiko terjangkitnya penyakit, dapat menyerap hasil panen petani dan nelayan, dan berbagai manfaat dari segi ekonomi dan kesehatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Program makan bergizi gratis (MBG) ini telah meraih berbagai respons positif maupun negatif dari masyarakat, dilansir dari goodstats.id yaitu sebanyak 77,6% masyarakat Indonesia yang setuju dan mendukung pelaksanaan dari program makan bergizi gratis (MBG) yang diadakan oleh Prabowo – Gibran saat ini. Dilansir dari idntimes.com, ditemukan sebanyak 86,5% responden masyarakat setuju atas terlaksananya program makan bergizi gratis (MBG), namun ditemukan pula sebanyak 34,4% responden masyarakat yang ragu atas kualitas dan gizi makanan yang disediakan, dan ditemukan sebanyak 33,9% responden masyarakat mempertanyakan bagaimana efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) ini dalam mencegah stunting. Program makan bergizi gratis (MBG) ini juga cukup diharapkan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang memiliki dukungan tinggi. Namun dari berbagai manfaat yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat kekurangan dari segi hukum pada program makan bergizi gratis (MBG) ini. Seperti tidak adanya dasar hukum yang jelas yang tertulis dalam Undang-Undang, tidak adanya teknis yang jelas di lapangan, pemerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Sabang sampai Merauke, bagaimana keberlanjutan program makan bergizi gratis (MBG) ini, dan bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) ini. Sehingga, masih ditemukan berbagai celah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).  Apabila berbagai celah yang ada pada program makan bergizi gratis (MBG) ini tidak segera diperbaiki dan diperbarui, maka akan terjadi berbagai kecurangan dan ketidakadilan dibalik pelaksanaannya, seperti penyelewengan dana anggaran, korupsi, suap-menyuap antar pejabat, dan berbagai kecurangan lainnya yang dapat dilakukan oleh pihak manapun, yang dapat berakibat fatal pada pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) ini hingga berhenti berjalannya program makan bergizi gratis (MBG) ini. Sehingga masyarakat dapat merasa dirugikan atas terjadinya hal-hal tersebut. Celah-celah tersebut yang harus segera diperbaiki dan diperbarui oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar program makan bergizi gratis (MBG) ini dapat menjadi program yang sempurna yang memiliki dampak positif secara signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.