Masihkah Suara Adian Suara Rakyat?

Lama tak muncul, Adian Napitupulu mendadak tampil menjadi mimpi buruk atas mimpi indah yang telah dibangun Menteri BUMN Erick Thohir selama ini. Adian dengan gaya aktivisnya yang sangat unik dan khas dengan mudah menciptakan persepsi baru. Bahwa ada yang salah atas kinerja Erick. Skor 1-0 untuk kemenangan Adian. Gol pembuka yang terjadi amat cepat.

Harus diakui, manuver politik yang dibangun Adian cukup jempolan. Ia mampu membangun narasi yang sangat enak diikuti, menghanyutkan setiap pembaca tulisannya soal utang BUMN dan bagaimana Erick mengingkari janjinya sendiri lantaran menunjuk komisaris perusahaan pelat merah yang telah melebihi batas usia.

Padahal lihat, Adian hampir luput dari pantauan media sejak Pilpres 2019 usai. Meski sudah cukup lama menepi, Adian terbukti masih digdaya mencuri perhatian publik dalam waktu singkat. Suara rakyat langsung berdiri di belakang Adian. Soal ini, sekali lagi, Adian memang top-markotop. Semua harus mengakuinya, tak perlu malu-malu atau kecil hati.

Tetapi ada tapinya nih, masihkah suara Adian suara rakyat? Pertanyaan ini muncul setelah membaca komentar politisi Gerindra Andre Rosiade yang menduga ada 'udang di balik batu' yang melatarbelakangi kritikan keras Adian.

Jika mencermati komentar Andre, tampaknya Adian menyimpan sakit hati kepada Erick lantaran nama-nama calon komisaris BUMN yang diusulkannya belum diakomodir Erick. Namun tudingan itu buru-buru dibantah Adian. Ketimbang hanya mengomentari rumor, Adian mendesak Andre agar sebaiknya menjawab data dengan data. Adian menyangkal serangan ke Erick dilandasi ketidakpuasan hasrat politik.

Loh, apa hubungannya Adian menyodorkan nama-nama komisaris BUMN kepada Erick? Menurut saya pun tidak ada. Kenapa? Tak lain karena Adian saat ini adalah anggota Komisi VII DPR yang mitra kerjanya di pemerintahan adalah Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, serta lembaga lainnya. Sementara Kementerian BUMN bermitra dengan Komisi VI DPR, bukan Komisi VII DPR.

Memang sih, sejumlah perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN secara teknis juga berurusan dengan Komisi VII DPR karena salah satu bidangnya adalah energi. Namun secara kelembagaan atau apapun istilahnya, Pertamina dan PLN berada di bawah Kementerian BUMN yang bermitra dengan Komisi VI DPR.

Sehingga jelas, Adian hanya bersinggungan secara teknis dengan beberapa perusahaan BUMN lewat Komisi VII DPR. Berbeda dengan Andre yang duduk di Komisi VI DPR, yang secara kebijakan bermitra dengan Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN.

Saya pun bertanya-tanya, kenapa Bang Adian begitu bersemangat mengkritisi Kementerian BUMN yang sebetulnya bukan mitra kerjanya secara langsung? Kan lebih enak seandainya Adian tampil garang mengomentari pembangunan kilang minyak yang hingga kini belum terwujud setelah dijanjikan Presiden Jokowi sejak 2014 lalu?

Atau, kenapa program listrik 35 ribu MW yang juga dicanangkan Presiden sejak 2014 hingga kini nasibnya entah seperti apa? Nah, kritikan-kritikan seperti inilah yang sangat 'nyambung' dengan Adian yang duduk di Komisi Energi DPR.

Ada lagi, sudah sampai mana pemberantasan mafia migas? Pembangunan smelter apa kabarnya? Lalu, kenapa harga BBM tak kunjung turun di tengah melorotnya harga minyak dunia? Dan, saya yakin Bang Adian masih punya banyak pertanyaan yang lebih kritis lagi soal kondisi energi Indonesia saat ini.

Sayang seribu sayang, Adian sepengetahuan saya belum pernah atau kurang bergairah membahas soal itu. Bandingkan ketika era Presiden SBY, Adian Cs sangat vokal ketika pemerintah berniat menaikkan harga BBM. Sementara di era Jokowi yang juga pernah mengerek harga BBM, Adian seperti tak berdaya. Tak percaya? Coba saja telusuri di mesin pencari.

Kembali ke judul: masihkah suara Adian suara rakyat? Saya sendiri sulit menjawabnya. Sebab saya pun tidak punya data seperti yang diminta Bang Adian. Yang saya tahu, rumor adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia politik. Tanpa rumor, politik ibarat sayur tanpa garam. Ambyar...eh hambar...!

Horas, Bang Adian