Provinsi Danau Toba (PDT). Itulah nama calon provinsi baru yang sedang digadang-gadang sejumlah putera terbaik Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Namanya juga masih digadang-gadang, tahap yang sudah dilalui sejauh ini baru sebatas penjajakan. Mengumpulkan tokoh-tokoh Sumut baik yang berada di wilayah Sumut maupun di tanah rantau khususnya Jakarta. Belum ada tahap yang terbilang formal secara hukum.
Walau masih sebatas kongkow, tetapi tokoh-tokoh yang berminat atas pembentukan provinsi baru sudah cukup banyak. Dikomandoi Edison Manurung yang saat ini dipercaya sebagai Staf Khusus Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), kepanitiaan pembentukan PDT telah mengantongi akte notaris alias sudah berbadan hukum. Namanya Komite Provinsi Danau Toba, yang diketuai Edison Manurung, Tonny Rons Hasibuan (Sekretaris Umum), Martin Hutabarat (Bendahara Umum), serta sejumlah tokoh Batak lainnya yang juga didapuk sebagai pengurus.
Mengawali disahkannya Komite PDT, penggagas PDT telah melakukan rapat dengan mengundang sejumlah tokoh Batak ke Gedung DPD di Senayan, Jakarta. Rapat tersebut diharapkan menjadi awal yang baik untuk mempersatukan visi demi terwujudnya PDT. Adapun daerah yang konon siap bergabung dengan PDT terdiri dari 8 kabupaten yakni, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, dan Karo.
Rencana memekarkan Sumut memang bukan kali ini. Bahkan, sudah berlangsung cukup lama. Wacana itu akhirnya mencapai puncak ketika proses pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) berakhir tragis di DPRD Sumut hingga merebut nyawa Ketua DPRD Sumut kala itu. Sejumlah penggagas Protap juga harus rela mendekam di balik jeruji penjara.
Anehnya, ketika PDT mulai digagas, berita soal akan disahkannya Protap juga muncul di media massa. Adalah Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan yang menyebut pengesahan Protap kini tinggal menanti persetujuan Presiden dan DPR. Dengan kata lain, persetujuan pembentukan Protap telah melewati tahapan di DPRD Sumut.
Adapun daerah yang dinyatakan siap bergabung dengan Protap terdiri dari 5 kabupaten yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Samosir, Humbahas, dan Toba Samosir. Dari sisi persyaratan, kelima kabupaten ini memang sudah memenuhi aturan untuk membentuk provinsi baru.
Persoalannya, PDT dan Protap mengklaim 4 kabupaten yang sama sebagai calon "pengikutnya". Yakni Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dengan PDT dan Protap? Mana yang sebetulnya akan terwujud?
Bila menilik sejarahnya, tampaknya Protap yang paling mungkin terwujud. Walaupun harus diakui, mewujudkan Protap dengan komposisi lima kabupaten tadi, bukan pula persoalan mudah. Masalahnya selalu klasik, yakni penentuan ibukota provinsi. Masing-masing kabupaten khususnya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah sama-sama merasa paling tepat dijadikan sebagai ibukota.
Walau begitu, potensi konflik di Protap rasanya lebih sedikit bila dibandingkan dengan PDT. Dengan masuknya Dairi, Pakpak Bharat, dan Karo, sangat sulit menghindari adanya perbedaan tajam khususnya dalam penentuan ibukota. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik ketiga kabupaten tersebut dengan lima kabupaten lainnya. Bahkan, dari sisi penamaan saja, Dairi, Pakpak Bharat, dan Karo kemungkinan besar sulit menerima PDT lantaran mengandung kata "Toba" di dalamnya.
Namun terlepas dari dinamika yang bakal terjadi pada saat penentuan ibukota nanti, kini tampak jelas putera terbaik Sumut belum sepenuhnya sepakat untuk membentuk provinsi baru. Protap yang telah diperjuangkan dalam waktu lama saja hingga kini masih belum terwujud. Lalu kenapa PDT harus digagas kembali?
Kalau sudah begini, pembentukan provinsi baru di Sumut ibarat satu ranjang dua mimpi. Kabupaten yang mau digabung itu-itu saja, tetapi nama provinsinya kok ada dua?
