Saat Rumah DP Nol Rupiah Digugat ke KPPU

Impian memiliki rumah dengan uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 0 di Jakarta sepertinya akan sedikit tertunda. Alih-alih ingin cepat merealisasikan salah satu janji kampanye Anies-Sandi semasa Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu, ganjalan demi ganjalan dating silih berganti.

Salah satunya, yang cukup ramai diberitakan media daring hari ini, adalah terkait penunjukan langsung dalam proses tender pembangunan rumah vertikal itu. Menurut Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono seperti dilaporkan Kontan.co, pembangunan rusun Klapa Village yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur diduga bermasalah. Klapa Village adalah salah satu rumah DP dengan nol rupiah yang telah diresmikan Gubernur Anies, beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan KAKI, pembangunan Klapa Village harus ditinjau ulang karena Pemprov DKI tak melakukan tender, tetapi melalui penunjukan langsung kepada PD Pembangunan Sarana Jaya. Kemudian, kontrak ini juga diberikan kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar. Padahal, menurut Keppres 80,2003 tentang pengadaan batang dan jasa oleh pemerintah dengan nilai dibatas Rp 50 juta harus melalui tender.

KAKI pun telah melaporkan temuan itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain tanpa tender, KAKI menyebut kontraktor Totalindo Eka Persada memiliki jejak rekam yang kurang baik selama mengerjakan proyek Rusunawa DKI Jakarta. Salah satunya proyek 14 tower Rusunawa Nagrak di Marunda, Jakarta Utara.

Program rumah dengan DP nol rupiah sempat menimbulkan kehebohan luar biasa. Banyak yang meyakini, program tersebut sangat sulit terlaksana dengan alasan mahalnya harga tanah di Jakarta. Namun belakangan, rumah yang dijanjikan Gubernur Anies semasa kampanye ternyata berbeda dari prediksi banyak pihak. Rumah itu bukanlah rumah tapak melainkan rumah vertikal alias rumah susun.

Namun, meski ternyata berbentuk rusun, antusiasme masyarakat Jakarta tetap terbilang tinggi. Mereka ingin memiliki rumah walau hanya rumah susun. Hitung-hitung, investasi untuk anak-cucu. Sayang, impian itu agaknya masih belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Masih ada persoalan yang harus dituntaskan Pemprov DKI terlebih dahulu.