Memilih Lima Artikel Terbaik Sepanjang 2017

Ada-ada saja "ulah" admin Kompasiana. Di ujung tahun, saat banyak orang berlibur, Kompasianer malah diberi tugas tak ringan, yakni membuat kurasi artikel yang telah ditayangkan di Kompasiana selama 2017. Tentu itu bukan pekerjaan gampang, apalagi dibumbui kata "Lomba" dengan hadiah lumayan. Praktis, seluruh Kompasianer akan berjibaku menyajikan kurasi terbaiknya.

Sekali lagi, pekerjaan kurasi itu cukup rumit. Kian rumit jika harus mengkurasi artikel karya pribadi sebab mirip mengevaluasi diri sendiri. Sulit, bukan? Tapi tak apalah, hitung-hitung sebagai ajang belajar dan siapa tahu beruntung pula menerima transfer rupiah hadiahnya. Baiklah, kali ini saya memilih 5 karya artikel berkategori "Regional" untuk dikurasi.

Saya menggaet "Regional" karena memuat isu yang cukup beragam dan sifatnya masih aktual hingga sekarang. Antara lain, Presiden Jokowi yang rajin ke Sumatera Utara (Sumut), wacana pemindahan Ibu Kota, kesiapan menjelang Asian Games 2018, tentang pelebaran jalan sepihak tanpa sosialisasi, serta polemik seputar Mandailing Bukan Batak.

1. Pak Jokowi, Kapan Blusukan ke Parsoburan?

Bocah Parsoburan (Pribadi)

Kedatangan Presiden Jokowi wilayah ke Sumatera Utara (Sumut) sangat menarik perhatian karena dilakukan cukup sering. Tetapi sayang, Presiden belum sempat berkunjung ke Parsoburan, tanah kelahiran saya. Langkah Jokowi hanya berpusat di seputar Balige, ibukota Kabupaten Tobasa. Padahal, kalau mau jujur, penyokong utama Tobasa dari sisi pertanian adalah wilayah Habinsaran, Borbor, Nassau (Habornas), tiga kecamatan yang sebelumnya beribukota di Parsoburan.

Hasil tani seperti padi, kopi, karet, kemenyan, hingga kelapa sawit berasal dari Habornas. Sayangnya, perhatian ke sana masih tergolong minim. Itu dibuktikan dengan belum tersedianya infrastruktur jalan yang memadai. Dalam rangka upaya perbaikan sarana infrastruktur tersebut, sejumlah upaya sudah dilakukan masyarakat setempat dibantu anak rantau, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Pemkab Tobasa berkelit, jalan penghubung Balige-Parsoburan adalah tanggung jawab Pemprov Sumut karena statusnya sebagai Jalan Provinsi bukan Jalan Kabupaten.

Ada harapan, apabila Presiden Jokowi berkenaan 'blusukan' ke Parsoburan, pembenahan infrastruktur barangkali akan lebih diperhatikan pemerintah setempat. Dengan kata lain, hanya perintah Jokowi yang sepertinya mampu mewujudkan impian warga Habornas.

Selengkapnya

2. Nawa Cita dan Untung-Rugi Pemindahan Ibu Kota

Senja di Jakarta (Pribadi)

Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta juga menarik disimak. Ada untung-rugi yang perlu dikaji lebih mendalam sebelum memutuskan kebijakan krusial itu. Salah langkah bisa repot. Ketimbang memindahkan ibukota, alangkah lebih baik membenahi pembangunan di daerah seperti yang dilakukan Presiden Jokowi sejauh ini. Membangun bandara, pelabuhan, jalan tol, termasuk mewujudkan tol laut sepertinya lebih tepat.

Hal ini juga sejalan dengan Nawa Cita yang diusung Jokowi, yang salah satu poinnya menekankan pentingnya membangun dari pinggiran. Jika salah satu tujuan pemindahan ibukota adalah membendung urbanisasi ke Jakarta, memperkuat pembangunan di daerah justru menjadi jawaban yang paling tepat.

Sebab dengan bergeraknya perekonomian di daerah hingga terciptanya lapangan kerja yang luas, Jakarta otomatis akan kehilangan statusnya sebagai kota impian.

Selengkapnya

3. Demi Kepentingan Umum, Bolehkah Melanggar Perpres?

Proyek tanpa Sosialisasi (Pribadi)

Pembangunan yang tidak disertai sosialisasi juga cukup menyita perhatian. Apa jadinya jika pelebaran jalan yang mengorbankan lahan milik warga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu? Itulah yang terjadi di pelosok Tobasa, dan kebetulan pula salah satu pemilik lahan terdampak itu adalah keluarga saya sendiri.

Pemkab Tobasa, sang pemilik proyek, enggan menjalankan kewajiban sosialisasi. Usut punya usut, proyek pelebaran jalan itu ternyata direstui anggota DPRD Tobasa yang berasal dari daerah pemilihan lokasi proyek. Lengkap sudah, Pemkab dan DPRD bersepakat untuk menghiraukan permintaan sosialisasi dari masyarakat pemilik lahan. Alasannya, demi pembangunan apa sih salahnya warga berkorban?

Sengkarut ini pun akhirnya sampai di meja Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik, ORI diharapkan mampu mengintervensi Pemkab Tobasa untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selengkapnya

4. Tengok Kesiapan LRT dan Hotel di Palembang Jelang Asian Games 2018!

Bandara dan Proyek LRT Palembang (Pribadi)

Sejumlah persiapan menjelang Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang terus dikebut. Khusus di Palembang, LRT yang dibangun rasanya akan mubazir usai perhelatan olah raga se-Asia itu. Kesimpulan ini saya peroleh saat berkunjung ke Palembang. Hampir tidak ada kemacetan di sepanjang lokasi pembangunan proyek yakni dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga ke Stadion Jakabaring.

Itu artinya, volume kendaraan belum terlalu padat sehingga ruas jalan yang menyempit tidak terlalu mempengaruhi laju lalu-lintas. Pertanyaannya, usai perhelatan Asian Games 2018, apakah kegunaan LRT yang dibangun itu akan signifikan terhadap masyarakat setempat? Atau sebaliknya, proyek LRT tersebut kurang diminati sehingga rawan dimanfaatkan lawan politik dengan menyerang kebijakan Jokowi menjelang Pilpres 2019 nanti.

Sorotan terhadap kesiapan hotel di Palembang guna menampung ribuan tamu dari berbagai negara saat Asian Games 2018 nanti juga perlu dipertimbangkan. Perbandingannya, acara yang menampung tamu kurang-lebih seribu orang saja, hotel di Palembang sudah mengalami full-booked. Tentu akan merepotkan nantinya apabila tamu dari berbagai negara tidak mendapat tempat menginap. Citra Indonesia tentu akan ikut buruk.

Selengkapnya

5. Fenomena "Bukan Batak" dan Pilgub Sumut 2018

Anak SD di Sumut (Pribadi)

Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution beberapa waktu lalu, selain menghadirkan sukacita bagi masyarakat Sumut, juga tak luput dari isu soal Mandailing Bukan Batak. Walau debat soal "Bukan Batak" ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi momentum pernikahan Kahiyang Ayu yang seorang puteri Presiden dengan seorang putera Mandailing, cukup efektif untuk menimbulkan polemik baru.

Tak hanya Mandailing, tetapi Karo dan Simalungun juga berharap serupa. Bahwa mereka bukan bagian dari Batak melainkan suku yang berdiri sendiri. Sementara Toba, tetap mengakui kebatakannya sekaligus tidak mempersoalkan Mandailing Cs bila ingin berdiri sendiri.

Tetapi perlu juga diwaspadai, jangan sampai isu "Bukan Batak" tersebut diboncengi pihak-pihak tertentu guna kepentingan politik dalam perhelatan Pilgub Sumut 2018 nanti. Akan sangat menyedihkan seandainya masyarakat "Batak" tercerai-berai hanya karena isu identitas yang dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu.

Selengkapnya

Salam Kurasi

Ishak Pardosi