Ada penggalan pernyataan yang cukup menarik saat Jokowi membawakan pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden pada 2014 lalu. "Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia."
Pidato tersebut sekaligus membuka lembaran baru perjalanan Indonesia yang sejak lama terjebak dalam visi agraris menjadi visi maritim. Jokowi, dalam berbagai kesempatan berikutnya, selalu membeberkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Karenanya, Jokowi menghendaki agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Singkat kata, Indonesia mempunyai lautan lebih luas ketimbang daratan. Sehingga dengan demikian, visi maritim dinilai lebih cocok daripada agraris. Meskipun pada kenyataannya pula, sektor agraris tetap menjadi prioritas Jokowi yang dibuktikan dengan upaya mencapai program swasembada pangan. Sektor agraris akhirnya berjalan beriringan dengan sektor maritim.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, gebrakan demi gebrakan telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Sebut saja, program tol laut yang menyasar kawasan Indonesia bagian Timur. Harapannya, tol laut akan memangkas disparitas harga antara Sabang dan Merauke.
Upaya tak kalah penting, dan yang mungkin luput dari perhatian publik adalah kerja keras pemerintahan Jokowi untuk menjadi salah satu anggota Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO). IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.
Keseriusan Jokowi agar diakui di IMO telah dibuktikan dengan melakukan kunjungan ke Sekretariat IMO di Inggris, 2016 lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan kembali posisi strategis maritim Indonesia di panggung dunia. "Oleh karena itu, pemerintahan saya berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidiri kami sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia," ujar Jokowi dalam bahasa Inggris.
Sebetulnya, apa sih keuntungan Indonesia masuk sebagai anggota IMO? Sebagai anggota IMO, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. Di sisi lain, dengan menjadi anggota IMO, Indonesia selalu mengikuti perkembangan bisnis maupun hukum pelayaran di dunia internasional.
Hal ini pulalah yang ditegaskan kembali Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam pidatonya saat sidang IMO Assembly ke 30 yang dipimpin Presiden IMO Assembly ke-30 Rolando Drago Rodriguez dari Chile di Markas besar IMO, pada Selasa (28/11/2017). Budi mengatakan komitmen Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia untuk terus mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global.
Dan baru saja, Indonesia terpilih kembali  menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Kategori C untuk periode 2018--2019 dalam sidang pemilihan yang berlangsung Markas Besar IMO di London, Jumat (1/12/2017).
Laksamana (Purn) Dr Marsetio yang dipercaya sebagai Utusan Khusus (Special Envoy) Pemerintah Indonesia untuk International Maritime Organization (IMO) mengaku bangga atas keberhasilan Indonesia yang kembali terpilih menjadi anggota IMO kategori C, periode 2018-2019.
Indonesia dipastikan menjadi anggota IMO kategori C setelah proses voting yang dipimpin langsung Sekjen IMO Kitack Lim di kantor IMO, Albert Embankment, Lambeth, Inggris, Jumat (1/12/2017) petang waktu setempat. Kategori C adalah kategori untuk negara-negara anggota yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan geografis utama dunia.
Marsetio yang juga menjabat Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mengungkapkan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota IMO, merupakan buah dari diplomasi yang dilakukan delegasi ke para negara anggota. Selain itu, Indonesia juga melakukan langkah nyata dengan melakukan ratifikasi aturan maupun protokol yang diterapkan IMO.
Diketahui, Indonesia menjadi negara IMO sejak tanggal 18 Januari 1961. Indonesia pertama kali mencalonkan dan menjadi anggota Dewan IMO kategori C pada tahun 1973, untuk periode kepemimpinan 1974-1975 dan 13 tahun periode berturut-turut berhasil kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO untuk kategori C.
Referensi: