Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM: “Pemerintah Harus Berpihak Pada Rakyat Miskin”

press release aksi "TOLAK KENAIKAN HARGA BBM" KAMMI Daerah Bogor

Sudah saatnya pemerintah berkaca diri terhadap tugas yang diemban, yaitu “menyejahterakan rakyat miskin”. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya bukan hanya berdasarkan akal dan hawa nafsu semata tetapi dengan hati nurani mereka. Fakta memperlihatkan sejak subsidi terhadap BBM dikurangi, dampak dari kebijakan ini hanyalah penderitaan rakyat miskin yang semakin bertambah dan nyata-nyatanya kebijakan ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Lalu dengan alasan apalagi pemerintah ingin menaikkan harga BBM? Alasan yang mereka ungkapkan hanya omong kosong belaka, mata hati mereka telah mati. Sisi kemanusiaan mereka telah habis dimakan oleh kekuasaan, ketakutan hilangnya jabatan dan ketamakan diri.
Pemerintah tidak peduli dengan tarif dasar listrik yang akan naik kemudian, “ketertinggalan” rakyat miskin semakin menjadi, dimana lampu petromak bahkan mungkin cahaya sudah tak pantas lagi untuk rakyat miskin. Lantas “Status Miskin” juga akan semakin menjauhkan kesehatan dari meraka karena ketidakmampuan untuk membayar biaya pengobatan. Bahkan mungkin rakyat harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer karena ketidaksanggupan membayar jasa transportasi yang semakin tak terkendali. Rakyat akan dibuat berpikir secara singkat bagaimana mendapatkan uang, keputusasaan akan tingginya harga “buku” dan gerbang sekolah akan memprimitifkan pemikiran mereka yang akhirnya tato, senjata, penindasan terhadap kaum yang lemah dan kekerasan hidup akan menjadi pilihan dan kepribadian sehari-hari. Apakah rasa cemas yang ingin dihadiahi oleh pemerintah terhadap rakyatnya? Kecemasan dan ketakutan terhadap kekerasan dan budaya “balik modal/korupsi” yang kini sudah menjadi jati diri bangsa.
Dengan alasan di atas Pengurus Daerah KAMMI Bogor Menyatakan sikap:
1) KAMMI menolak dengan tegas kenaikan Harga BBM dengan alasan apapun,
2) Pengalihan Subsidi terhadap subsidi BBM sebelumnya hanya akan menjadi bibit korupsi selanjutnya
3) Saatnya pemerintah membuat kebijakan atas kepentingan rakyat miskin, bukan segolongan rakyat tertentu.
4) Pemerintah harus memosisikan diri dengan tegas dalam hal kerjasama pengelolaan sumber daya alam dan aset Negara, serta membatalkan semua kerjasama jika terbukti lebih merugikan rakyat kecil
5) Pemerintah harus serius dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan bidang riset dan penelitian agar dapat menopang kemajuan teknologi Indonesia dalam upaya jangka panjang mencari alternatif BBM
6) Jika pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tetap menaikkan harga BBM maka pemerintah telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Bogor, 09 Maret 2012
Pengurus Daerah KAMMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Bogor