Safe Motherhood!
Pemerintah harus Menjamin Kesehatan Ibu dan Anak
Setiap orang sangat mengetahui dengan pasti bahwa setiap tanggal 22 desember merupakan hari ibu. Penetapan sebagai hari ibu tentunya karena merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan setinggi – tingginya kepada seorang ibu yang luar biasa perjuangan dan pengorbanannya dalam mengandung, melahirkan dan mendidik putra – putranya. Selanjutnya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada seorang ibu, masyarakat dunia memasukkan poin kesehatan ibu sebagai tujuan dalam pembangunan milenium dalam DEKLARASI MILENIUM pada tahun 2000 atau yang kita kenal dengan sebutan MDGs (Millenium Development Goals).
Namun, sangat memprihatinkan sekali ketika yang terjadi saat ini di Indonesia adalah angka Kematian Ibu dan Anak yang cukup tinggi. Kematian Ibu dan Anak saat melahirkan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian ekstra, karena sampai saat ini Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia masih menjadi “Juara Satu” di Asia Tenggara. Permasalah ini dari tahun ke tahun seakan hanya menjadi rutinitas untuk di Evaluasi tanpa langkah konkreat yang memadai dan menjangkau, bahkan di kota Jakarta yang dekat dengan pusat pemerintahan.
Berdasarkan data SDKI 2007 menunjukkan AKI sebesar 228/100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB sebesar 34/1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian Ibu menurut provinsi di Indonesia diperkirakan mencapai 11.534 pada tahun 2010. Dari seluruh provinsi, Jawa Barat menduduki tempat pertama untuk jumlah kematian ibu, di ikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, NTT, Banten dan Jatim.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melaporkan bahwa sejak Januari hingga November 2010, tercatat ada 60 ibu meninggal saat proses persalinan dan 300 bayi meninggal dunia dari 77.985 kelahiran. Sedangkan untuk kota Bogor diperoleh informasi sejak Januari hingga pertengahan tahun 2010 angka kematian bayi mencapai 36 dan kematian ibu dalam tiga tahun terakhir mencapai 3-15 orang.
Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan yang tidak sehat, kurangnya asupan Gizi bagi ibu hamil, mahalnya biaya melahirkan di Rumah sakit bersalin, kurang tersedianya Rumah sakit bersalin atau puskesmas yang memadai di daerah-daerah.
Penyebab tidak langsung kematian ibu dan bayi di kabupaten Bogor yaitu rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga terhadap resiko-resiko kehamilan dan persalinan, banyak masyarakat yang menganggap kehamilan dan persalinan sesuai yang biasa saja, tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus, kurangnya pemahaman ibu terhadap pemenuhan gizi pada saat hamil, terlambat dalam pertologan persalinan sebagai akibat dari lambatnya pengambilan keputusan oleh keluarga dan lingkungan sosialnya. Menurut pelacakan kematian ibu di Kabupaten Bogor, keterlambatan pengambilan keputusan memberikan kontribusi besar atas kasus-kasus kematian ibu (58,66%).
Dari kondisi ini harusnya pemerintah dapat memberikan solusi yang riil untuk masyarakat seperti pencanangan dana yang maksimal demi terciptanya Jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia terkait tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak. Dalam kasus-kasus yang sering kita saksikan di Televisi, banyak rumah sakit yang melakukan penahanan terhadap ibu dan anak karena pihak keluarga tidak mampu untuk membayar biaya yang di bebankan oleh rumah sakit. Hal ini mencerminkan dengan sangat jelas bahwa Pemerintah telah gagal memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya.
Di kasus lain, kita juga sering melihat banyak pemberitaan seorang ibu melahirkan anak dengan kebutuhan khusus. Tentunya hal ini tidak lepas dari asupan gizi pada saat sang ibu mengandung. Dan sekali lagi, pemerintah telah gagal memberikan jaminan kesehatan untuk rakyatnya. Tanpa menafikan apa yang telah di upayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyatnya dan Mengingat pentingnya, Penyelesaian terhadap permasalahan Angka Kematian Ibu dan Anak, maka Bidang Pemberdayaan Perempuan KAMMI Daerah Bogor menyatakan sikap :
1. Pemerintah harus menjamin kesehatan ibu dan anak pra dan pasca melahirkan
2. Pemeritah harus menjamin ketersedian rumah sakit bersalin di daerah-daerah yang masih belum mempunyai rumah sakit bersalin atau Puskesmas
3. Pemerintah khususnya pemerintah daerah kota dan kabupaten Bogor harus menjamin biaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat Bogor
4. Pemerintah khususnya pemerintah daerah kota dan kabupaten Bogor harus menjamin biaya bersalin yang terjangkau oleh masyarakat Bogor
5. Pemerintah harus mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak
“kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, BAGAI SANG SURYA MENYINARI DUNIA...”
Bogor, 22 Desember 2011
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Bogor
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan KAMMI Daerah Bogor
Lely Rachma Septiana, S.TP
Mengetahui,
Ketua KAMMI Daerah Bogor
M. Maulana S.A
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
