Merger Kemenristek dan Kemendikbud Menjadi Kementerian Investasi: Apakah Solusi atau Masalah?

Selain itu juga penyetaraan infrakstruktur disetiap sekolah yang dibangun harus sama. Oleh karena itu, misalnya, pemerintah tidak terlalu mudah memberikan ijin pembukaan sekolah kalo tidak memenuhi syarat infrakstruktur dasar dalam pendirian sekolah dan lain seterusnya. Hal ini adalah hal yang lebih urgen untuk diselesaikan diseluruh Indonesia, sehingga pemerataan pendidikan serta infrasturktur standard pendidikan merata diseluruh Indonesia.

Bila pendidikan dan penelitian yang bersinambungan berjalan secara baik dan menjadikannya budaya pendidikan dan penelitian secara baik maka ini akan mengarah ke inovasi yang dimimpi-mimpikan. Jadi inovasi tidak datang dari pendidikan dan penelitian yang instan dan jangka pendek tapi inovasi datang dari penelitian dan pendidikan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Hal inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dan anggota dewan di Senayan seharusnya. 

Budaya penelitian dan pendidikan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya akan memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa, bukan inovasi Indonesia yang selama ini diberitakan media  di Indonesia, dimana hal-hal riset sederhana disebut inovasi, dimana sudah banyak negara-negara lain mampu memproduksinya. Kalo itu yang kita lakukan maka sudah barang tentu inovasi kita sudah kalah bersaing dengan negara lain. Harusnya pemerintah memikirkan bagaimana peneliti Indonesia bisa menghasilkan inovasi memiliki daya saing secara internasional bukan hanya lokal. Jadi ini paradigma ini juga harus diubah agar Indonesia bisa maju dalam penelitian dan inovasi.

Dengan inovasi-inovasi yang seperti ini maka akan berdampak kepada ekonomi dan investasi di Indonesia. Jadi jawabannya bukan membuka kementerian investasi, yang mungkin mendatangkan investasi luar ke Indonesia. Satu hal yang dicatat adalah bahwa sumber daya alam tanpa sumber daya manusia yang mumpuni akan menjadi korban globalisasi dan kapitalis. Artinya, investasi yang terlalu besar dari luar Indonesia juga akan potensial menimbulkan masalah ekonomi baru dan masalah lainnya yang berkaitan. Penulis berharap bahwa pemerintah telah mempertimbangkan hal-hal yang penulis utarakan diatas. 

Dengan alasan diatas, ada baiknya pemerintah bisa tetap meneruskan kemenristek dan kemendikbud dengan catatan fokus penelitian dan pendidikan yang penulis sebutkan diatas agar segera dituntaskan bahkan kalo bisa diperkuat dan dipercepat agar budaya penelitian dan pendidikan di Indonesia cepat terjadi. Selain itu Pemerintah, misalnya, juga  bisa melakukan penambahan divisi di kemenristek yang memiliki fungsi dan wewenang berkaitan dengan investasi. Mungkin ini bisa menjadi solusi yang meminimalisasi masalah dibandingkan membuka kementerian investasi baru.