Kelebihan dan Kekurangan yang Tertulis dan Tidak Tertulis

Membahas tentang konstitusi, atau dalam pengertiannya adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau undang-undang dasar suatu negara. Terdapat dua konstitusi, yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Disini penulis akan menjabarkan mulai yang pertama terlebih dahulu. 

Konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yaitu suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Semua negara di dunia sekarang ini pada umumnya mempunyai konstitusi tertulis. Ada beberapa kelebihan yang terdapat pada sistem konstitusi tertulis ini.

Pertama, Undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi. Kedua, Pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan lebih cepat. Untuk seorang hakim lebih gampang menafsirkan undng-undang daripada konvensi yang tidak tertulis.

Ketiga, Undang-undang dasar biasanya terang dan tegas perumusannya. Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan, dan kadang-kadang sukar menetapkan kapan suatu kebiasaan menjadi konvensi. Keempat, Adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir yakni, Konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu peraturan yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Pada konstitusi tertulis ini disisi lain memiliki banyak kelebihan tak dapat dipungkiri ada beberapa kekurangan yang ada. Berikut adalah beberapa kelemahan konstitusi tertulis, yang pertama Tidak cocok untuk sistem pemerintahan kesatuan. Kedua, Sifat kaku konstitusi tertulis mempersulit amandemen. 

Ketiga, Menunda fungsi pemerintahan. Tindakan pengadilan yang sering dan pernyataan tindakan pemerintah terburuk yang tidak konstitusional dapat menyebabkan keterlambatan pegawai pemerintah. Keempat, Ada masalah interpretasi, Ini akibat kekakuannya.

Kelima, Kecenderungan menimbulkan ketegangan politik. Konstitusi tertulis dapat menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus terutama jika itu menguntungkan beberapa bagian negara. Dan yang terakhir, karena kesadaran yang ditimbulkannya terhadap hak-hak rakyat, hal itu dapat membawa tentang litigasi konstan (pergi ke pengadilan hukum lebih sering) antara orang-orang atau antara orang-orang dan pemerintah.

Selanjutnya konstitusi tidak tertulis memiliki beberapa sifat, yang pertama Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Kedua, Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan terakhir yakni, Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar.

Ada beberapa contoh untuk konstitusi tidak tertulis ini yaitu konvensi di Indonesia. Yang pertama yakni, Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya. Terakhir yakni, Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Akan tetapi sistem ini dirasa kurang sesuai dengan jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa. Karena itu dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara selama ini selalu diusahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan, dan ternyata hampir selalu berhasil. Pungutan suara baru ditempuh, jikalau usaha musyawarah untuk mufakat sudah tidak dapat dilaksanakan. Hal yang demikian ini adalah perwujudan dari cita-cita yang terkandung dalam pokok pikiran persatuan dan pokok pikiran kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Kita lihat lebih dekat lagi dalam Kawasan negeri kita sendiri, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada konstitusi di Indonesia ini. Ada beberapa kelebihan dari konstitusi di Indonesia yang terus dipertahankan. Pelaksanaan berbagai jenis-jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas-asas pemilu luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) sedangkan lembaga penyelenggara pemilu merupakan KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan dibantu oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).

Terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain sehingga dapat mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Selanjutnya Terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai (Multi partai) sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Adanya penggunaan sistem demokrasi Pancasila sehingga setiap warga dapat terlibat dalam tahap-tahap kebijakan publik sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan begitu baik. 

Diutamakannya persatuan dan kesatuan nasional serta asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Dan terakhir , pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dengan mekanisme ini, akan ada banyak solusi bagi suatu masalah.

Selain memiliki beberapa kelebihan, ada pula beberapa kekurangan mendasar yang dimiliki oleh UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Berikut beberapa kekurangan dari konstitusi yang berada dinegara Indonesia ini. Isi setiap ketentuan di dalam UUD 1945 terlalu singkat, sehingga pengaturan terhadap suatu masalah kurang lengkap dan kurang tegas, hal tersebut membuat kelemahan dari konstitusi itu sendiri.

Adanya kebebasan menyampaikan pendapat yang menyebabkan masyarakat bebas menyampaikan hal negatif. Porsi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam beberapa hal. Kekuatan partai politik sangat mendominasi di kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga memungkinkan kepentingan golongan lebih dibela, pembelaan pada kubu sendiri sering terjadi di kursi DPR. 

Terdapat beberapa ketentuan dalam pasal UUD yang maknanya tidak jelas atau dapat menimbulkan banyak penafsiran seperti masa jabatan presiden. Terakhir masa jabatan para menteri mengikuti kemauan presiden sehingga kabinet mudah goyah karena adanya perombakan cabinet, hal ini atas kekuasaan presiden itu sendiri jadi cabinet dapat berubah sesuai kemauan dan kehendak presiden.