GIMANA SIH!! Cara Menyelesaikan Konflik Pewarisan Tanpa Merusak Hubungan Kekerabatan

Selain melalui pengadilan, penyelesaian konflik pembagian harta warisan juga dapat dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan. Agar konflik tidak berkepanjangan, maka resolusi konflik dapat dilakukan dengan negosiasi antara ahli waris secara kekeluargaan ataupun dengan melibatkan mediator dari tokoh masyarakat atau tokoh agama. Musyawarah keluarga ini dilakukan untuk mencapai mufakat di antara ahli waris dengan tujuan menjaga hubungan keluarga agar tetap terjalin dengan baik. Adapun yang penyelesaian nya denga nada sebagai berikut ini Bentuk penyelesaian konflik secara adat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau Dewan Adat yang paham terhadap hukum adat daerahnya. Menyelesaikan konflik melalui Dewan Adat dinilai lebih mudah dan praktis pengurusannya serta lebih cepat dalam penyelesaiannya.

KESIMPULAN:

• konflik harta waris masih banyak terjadi di Indonesia yang disebabkan karena keserakahan dalam mengambil harta warisan dan terjadi adanya kesalahpahaman ahli waris dan adanya pembagian harta dalam bentuk hibah atau wasiat tidak merata juga dapat menimbulkan konflik.
• Penyelesaian konflik pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui non litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu upaya menyelesaikan sengketa berdasarkan prosedur di pengadilan, adapun penyelesaian menempuh jalur non litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa.
• Untuk mencegah adanya konflik ada berbagai upaya yang dapat dijalani seperti harta warisan dibagi saat masih hidupnya pewaris dengan tujuan agar konflik antara ahli waris setelah pewaris meninggal tidak terjadi, membagi warisan melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan dalam hukum Islam, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi terkait pembagian harta warisan kepada masyarakat dan melaksanakan distribusi harta warisan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk hukum Indonesia.