Misalnya, dengan menyediakan akses ke perangkat teknologi mutakhir, memperluas jaringan pasar, hingga mempermudah proses perizinan dan legalitas usaha kreatif.
Selain itu, ada realitas yang tidak bisa diabaikan; banyak pekerja kreatif di Indonesia yang sudah bermain di level global. Sebagian dari mereka mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar dari kontribusi di platform mikrostock, menjadi freelancer di berbagai situs kreatif internasional, hingga yang berkutat di belakang layar sebagai pengelola server atau pengembang aplikasi.
Di sinilah pemerintah perlu lebih serius dalam mengelaborasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pelaku industri lokal, tetapi juga mereka yang telah mengibarkan sayap ke pasar internasional.
Misalnya, dengan memberikan insentif pajak bagi pekerja kreatif digital yang sering terjebak dalam birokrasi perpajakan yang ribet, atau menyediakan platform yang dapat mempertemukan pekerja kreatif lokal dengan klien dari luar negeri. Ini akan sangat membantu mereka yang selama ini berjuang sendiri menghadapi persaingan global.
Tentu saja, hal ini bukan berarti kita mengabaikan produk-produk budaya tradisional, tetapi sudah saatnya memberikan ruang yang sama bagi profesi kreatif berbasis teknologi untuk tumbuh.
Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan baru ini juga bisa menjembatani kolaborasi antara sektor kreatif dengan sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan riset. Bayangkan jika ada program yang menghubungkan mahasiswa desain dengan startup teknologi, atau para ilustrator muda dengan rumah produksi animasi yang membutuhkan talenta baru.
Ini akan menjadi simbiosis yang saling menguntungkan, dan yang lebih penting lagi, mampu menciptakan peluang pekerjaan baru di bidang yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan.
Dengan berkembangnya teknologi dan maraknya penggunaan internet, peluang bagi para pekerja kreatif untuk menjual karyanya semakin luas. Tidak sedikit desainer grafis yang karyanya diminati oleh klien internasional, atau programmer yang karyanya dipakai di berbagai aplikasi yang beroperasi secara global.
Tetapi agar para pekerja ini bisa terus berkembang dan tidak berhenti pada level individual saja, mereka membutuhkan dukungan yang lebih terstruktur. Salah satu bentuk dukungan itu adalah adanya regulasi yang mendukung hak-hak pekerja kreatif, mulai dari perlindungan hak cipta hingga pengembangan platform digital yang ramah bagi para kreator.
Selain itu, dukungan berupa infrastruktur fisik seperti ruang kerja bersama (co-working space) yang difasilitasi pemerintah, akses internet cepat yang terjangkau, hingga program beasiswa atau pelatihan yang fokus pada teknologi baru akan sangat membantu. Hal ini tidak hanya mendorong para pekerja kreatif untuk terus berinovasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan.
Kembalinya Kementerian Ekonomi Kreatif ini tentu saja membawa harapan baru. Namun, harapan itu hanya akan terwujud jika pemerintah benar-benar memahami kebutuhan para pelaku kreatif, baik yang bekerja di skala lokal maupun global.
