Mohon tunggu...
Pangeran Mns
Pangeran Mns Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Indonesia, Negara Kaya Namun Rakyatnya Miskin

7 Juni 2018   13:53 Diperbarui: 7 Juni 2018   14:00 4089
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika kita kaji lebih jauh dan mendalam, kemiskinan menjadi pemicu dari serangkaian kasus kriminal di negara ini, dari mulai pencopetan, penjambretan, pembunuhan, pemerkosaan dll yang tidak jarang banyak menelan korban dan berimbas pada terganggunya stabilitas nasional.

Menurut data dari BPS sendiri, kelompok rakyat miskin di indonesia hanya berpenghasilan Rp.11.000/hari. Hal ini menunjukan betapa sengsaranya nasib rakyat indonesia sebagai pemilik sah atas kekayaan alam di negara ini.

Bagaimana mungkin dengan penghasilan Rp.11.000 seseorang dapat menyantap lauk 4 sehat 5 sempurna,karena untuk sekedar bertahan hidup pun ia harus memutar otak terlebih dahulu agar perutnya tetap terisi sampai esok hari. Lalu apakah Rp.11.000 itu cukup bagi seorang pria yang sudah memiliki istri dan anak yang setiap malam menunggu kehadirannya untuk sebungkus nasi dan segelas susu?

Menjadi suati hal yang sangat ironi. Ditengah tangisan dan air mata rakyat jelata justru pemerintah sibuk dengan pembangunan infrastruktur yang notabene dananya berasal dari pinjaman dan investasi luar negeri .

Dalil yang diberikan pemerintah yaitu atas nama dan demi kepentingan rakyat atau sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Benar adanya jika pembangunan infrastruktur dalam hal berkaitan dengan fasilitas publik memang memudahkan sekolompok masyarakat untuk menjangkau berbagai wilayah. Akan tetapi realitas yang ada menunjukan bahwa sebenarnya pembangunan infrastruktur tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infratruktur yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah pada dasarnya bukanlah suatu upaya untuk menurunkan atau bahkan meniadakan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur justru membuat rakyat kita semakin tercekik dan terbelenggu oleh hutang luar negeri ataupun oleh investasi dari kerjasama bilateral yang persante keuntungannya lebih kecil dari persentasi kerugiannya dalam hal memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional.  

Bahkan saya melihat bahwa pembangunan infrastruktur adalah upaya para pemilik modal untuk mempercepat perputaran kapitalnya dengan membangun berbagai akses transportasi baik jalan tol, mrt dan lrt yang hendak mengangkut alat-alat dan bahan-bahan produksi serta para pekerja yang bermodalkan tenaga sehingga dapat tepat waktu untuk menghasilkan produk-produk kapitalis.

Hutang indonesia yang saat ini mencapai 4.915 Triliun merupakan bukti nyata tentang kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam indonesia yang melimpah ruah. Walaupun sudah dieksploitasi ratusan tahun lamanya oleh bangsa asing, sumber daya alam indonesia seakan tidak ada habisnya sehingga negara lain masih berbondong-bondong menjadikan indonesia sebagai santapan atau sapi perahnya. Dan posisi bangsa indonesia hanya sebagai penonton atas kenikmatan yang dirasakan oleh bangsa asing yang telah mengambil hak bangsa indonesia untuk hidup sejahtera dan layak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945 dan butir ke 5 Pancasila yang diantaranya mengandung makna keadilan atas hak ekonomi .

saya pribadi meyakini, bahwa sebenarnya yang menjadi sumber penyebab adanya kemiskinan itu sendiri bukanlah ketidakmampuan sumber daya manusia indonesia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam indonesia yang selama ini dijadikan sebagai dalil dan seakan dikampanyekan oleh pemerintah sehingga menimbulkan rasa pesimistis dan ketidakpercayaan diri pada kualitas SDM indonesia sendiri.

Yang menjadi penyebab utama kemiskinan dan atau kesenjangan sosial adalah ketidak berpihakan pemerintah dalam hal ini kepada rakyat untuk mendorong mereka menjadi bagian dari penggerak ekonomi nasional dengan memberikan bantuan dana, fasilitas dan mempromosikan produk hasil kerjanya untuk dijadikan sebagai komoditas prioritas dibandingkan dengan produk asing.

Salah satu contoh dari ketidakberpihakkan pemerintah khususnya pada petani adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengimpor 500.000 ton beras pada awal tahun 2018 ketika beras nasional justru mengalami surplus. Selain itu, Indonesia pun masih mengimpor barang kebutuhan pokok yang seharunya mampu dihasilkan, diproduksi serta di distribusikan oleh pengusaha lokal seperti kedelai, garam dan singkong.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun