Dalam perspektif ini, dalam situasi air keruh paruh tahun ini, langkah penguatan Koalisi yang diprakarsai oleh SBY adalah strategi brilyan dan terpuji demi pembangunan bangsa secara keseluruhan dan berjangka panjang, tidak hanya jangka pendek sektor politik yang sedang memburuk. Memang hakikat sekretariat bersama adalah duduk bersamanya SBY bersama para pimpinan partai masing-masing untuk menyikapi ruh pembangunan bangsa.
Pertikaian elite antara Sri Mulyani dan Ical haruslah diselesaikan oleh SBY dengan baik karena antar keduanya tidak bisa berdamai sendiri. Perselisihan keduanya menjadi sasaran empuk mereka-mereka yang menginginkan kekacauan pemerintahan SBY. Baik barisan sakit hati, media-media yang mudah manas-manasi, maupun sekian pihak yang kurang berpikir jangka panjang demi kepentingan bangsa tetapi bersumbu pendek baik pandangan maupun ucapannya.
Setelah situasi mendingin dan mereda, barulah satu persatu proses hukum dan introspeksi internal partai-partai terkait di koalisi dilakukan.
Urusan Ical yang kemungkinan hanya berhasrat dalam mengulangi lagi sukses melipatgandakan keuntungan saham Bumi-nya sehingga akan merugikan trilyunan rupiah para pemegang sahamnya seperti terjadi tahun 2008, bisa diwaspadai nanti oleh SBY dan Menkeu baru. Karena terbukti Sri Mulyani mampu mencegah SBY menuruti Ical agar negara menalangi trilyunan kerugian para investor saham Bumi (padahal Ical sudah mengantongi trilyunan keuntungan sebelumnya). Atau 'rewel'nya Sri Mulyani menagih tunggakan pajak trilyunan rupiah grup Bakrie harus diteruskan penagihannya oleh Menkeu baru.
Urusan Misbakhun yang diselesaikan secara hukum tanpa PKS kehilangan kewibawaan partainya.
Urusan pembersihan penegakan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh rencana reformasi jajarannya.
Semuanya hanya mungkin terlaksana apabila air mulai ditenangkan dan dijernihkan. Jangankan kasus-kasus terbaru, tumpukan hutang masalah di negara ini masih menggunung, baik masalah pelanggaran HAM serius 1998, maupun BLBI jilid 1.
Semoga langkah politis melalui pembentukan Sekber ini memang adalah upaya menjernihkan air agar pembangunan bangsa bisa dilanjutkan. Perlu bantuan banyak orang pintar untuk menyarankan dan memberi banyak masukan kepada SBY karena cap rezim bodoh dan bebal terlanjut disematkan oleh berbagai media massa yang semuanya terkait kualitas manusia dan kebijakan berbagai subordinat di bawah SBY.
Overacting bawahan dalam kasus rekayasa Antasari, rekayasa kriminalisasi Bibit-Chandra, penangkapan Susno sang whistle-blower, pemilihan menteri-menteri yang rangkap jabatan ketua parpol, overacting Kejaksaan dan Kepolisian, semuanya adalah penyumbang predikat negatif rezim SBY. Hal-hal seperti ini adalah pekerjaan rumah SBY yang tidak juga berhasil diringankan oleh Partai Demokrat. Maka semoga melalui Sekber ini bisa diselesaikan dan diringankan.
Fungsi Checks and Balances DPR masih harus terus dilakukan karena DPR adalah wakil rakyat bukan wakil partai, seharusnya anggota DPR tidak lagi tunduk kepada suruhan elite-nya apabila bermuatan pribadi. Misal muatan pribadi bisnis Ical tidak serta merta bahkan tidak boleh dituruti oleh DPR fraksi Golkar. Muatan pribadi Mega tidak serta merta dituruti oleh DPR fraksi PDIP dan seterusnya.
Sekber dimaknai hanya sebagai ajang komunikasi antara Presiden SBY dengan para elite partai koalisi untuk penyampaian solusi atas masalah pembangunan kepada anggota partainya di DPR dan konstituennya. Semua untuk membangun bangsa.
Cukup sudah pertengkaran yang membelah bangsa ini.
