Petani Milenial Dibahas pada Rapat Terbatas PP Pangan Publik untuk Mukernas dan Isu Nasional

Rapat Terbatas PP Pangan Publik Bahas MUKERNAS Dan Isu Nasional, Termasuk Petani Milenial

Bogor, 15 Februari 2021. Dewan Koordinator Pusat Pangan Publik Indonesia melalui Sekretaris Kabinet (Mayang Sari) melakukan pembahasan beberapa isu krusial (penting) yang perlu segera diselesaikan dalam Rapat Terbatas yang beberapa hari sebelumnya sudah disampaikan melalui undangan kepada setiap Pengurus Pusat Aktif. Rapat Terbatas yang dilakukan PP (Pengurus Pusat) Pangan Publik Indonesia membahas dalam hal spesifik  tentang Pelaksanaan MUKERNAS, Penerimaan Pupuk Bersubsidi, Pemotongan Anggaran Kementan, Profesi Mahasiswa Rumpun Pertanian Pasca Kampus, Penguatan Pengurus Diwilayah dan Pelaksanaan Desa Teladan. Menjadi sorotan dalam rapat ini diantaranya perihal Petani Milenial yang hampir sering didengar, terkhusus penerimaannya dan belum sampai pada penjelasan yang lebih jauh dalam rencana pelaksanaannya, yang kemudian hanya penyampaian hasil akhir yang memuaskan.

PP Pangan Publik mendapati program penerimaan Petani Milenial sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diawali  dengan penyampaian Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui akun pribadi miliknya, serta akun pendukungnya @petanimilenialjabar. PP Pangan Publik sangat mengaspresiasi program petani milenial ini yang dimaksud supaya dapat mempercepat regenerasi petani petani, serta mungkin wilayah Jawa Barat ini bisa menjadi contoh daerah lainnya, karna dipandang dapat memberikan sebagian pengaruhnya untuk produksi hasil pangan pertanian meningkat maupun efesien. 

Beberapa anggota Pangan Publik di Jawa Barat sudah mengikuti alur pendaftaran program Petani Milenial. Namun dilain sisi, PP Pangan Publik memandang perlu adanya kreasi, inovasi dan evaluasi dalam hal membangun basis produksi pangan pertanian lebih optimal, khususnya melalui peningkatan SDM Pemudanya yang disebut Pemprov. 

JABAR sebagai Petani Milenial. PP Pangan Publik sudah menyurati Gubernur Jawa Barat dengan maksud dapat bersilaturahmi untuk mengevaluasi dan memberikan solusi agar program ini dapat menjadi lebih, karna ini salah satu program yang dapat menyentuh Pemuda langsung. Beberapa waktu sebelumnya PP Pangan Publik telah menyurati 2 instansi penting JABAR yang dianggap bertanggungjawab atas hal Petani Milenial, yaitu Gubernur Jawa Barat dengan hasil diterina dengan baik dan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan) Jawa Barat dengan hasil tidak diterima (ditolak), PP Pangan Publik menyayangkan atas tindakan yang dilakukan instansi Pemerintah Provinsi ini, akan tetapi tetap akan menunggu supaya dapat bersilaturahmi langsung dengan Gubernur Jawa Barat dan menolak untuk dialihkan atau dilimpahkan dengan Kedinasan.

Hal pembahasan yang luas (nasional) disoroti PP Pangan Publik sangat disayangkan mengenai adanya pemotongan anggaran Kementerian Pertanian sejumlah Rp. 6 Triliun, disampaikan bahwa PP Pangan Publik belum mendapatkan laporan mendetail mengenai dampak buruknya  dilapangan (masyarakat), akan tetapi secara pandangan ini bisa saja menghambat laju produktivitas hasil pertanian nasional khususnya karena wabah pandemi global masih ada dan kebutuhan tani harus tetap terfasilitasi.

Pada Rapat Terbatas ini PP Pangan Publik pun membahas Mahasiswa Rumpun Pertanian Pasca Kampus yang masih banyak belum terwadahi atau berprofesi serupa studi disiplin ilmu yang dipelajarinya, karena banyak sekali didapati bekerja / profesi pasca kampus itu diluar dari ilmu yang dipelajari, misalkan menjadi guru disekolah, mengajar di les privat, steam motor dst yang mengakibatkan tidak teroptimalnya SDM yang ada. Maka atas dasar itu perlu diambil langkah alternatifnya supaya banyaknya SDM dari lulusan rumpun pertanian ini dapat berguna dalam hal disiplin ilmu pada masyarakat dengan saling menguatkan antara lulusan mahasiswa ini dengan pemerintahan setempat, serta pengawasan pemerintah dan kontribusi pemerintah didalamnya

PP Pangan Publik Indonesia akan melaksanakan MUKERNAS (Musyawarah Kerja Nasional) ke 1 pada 27 - 28 Maret 2021 secara virtual (online), dengan diawali adanya Seminar Nasional yang akan dibawakan oleh pemateri - pemateri ternama dan diharapkan mampu melahirkan ide ide cermelang, terbarukan dan mendobrak kebiasaan kebiasaan lama menjadi hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pangan pertanian, serta mengoptimalkan tugas maupun fungsi organisasi Pangan Publik Indonesia ini dengan sebaik - baiknya.

Rapat Terbatas ini merupakan bagian dalam rangkaian Rapat Rutin Bulan Pengurus Pusat Pangan Publik Indonesia untuk bersilaturahmi, memecahkan masalah, evaluasi dan saling memberikan solusi supaya dapat memperbaiki organisasi agar dapat lebih baik lagi.