Hilirisasi Nikel: Penolakan oleh WTO, Hambatan atau Keuntungan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan hilirisasi semua SDA. Tidak hanya untuk wilayah pertambangan, tetapi sektor kelautan dan kehutanan juga.

Hilirisasi adalah strategi suatu negara dalam meningkatkan nilai komoditas barang dengan memproses suatu barang  mentah (raw material) menjadi barang setengah jadi bahkan jadi.   Dengan hilirisasi, tentu saja nilai jual suatu barang akan bertambah.

Salah satu wujud nyata hilirisasi di Indonesia adalah pembatasan produk barang mentah. Bahlil mencontohkan, pada 2017 sebelum boikot, komoditas barang besi dan baja Indonesia hanya USD 3,3 miliar. Kemudian, setelah boikot tersebut, pada tahun 2022 komoditas asli barang besi dan baja tercatat sebesar USD 27,8 miliar.

Jokowi percaya melalui hilirisasi yang handal, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 dengan GDP (Gross Domestic Product) mencapai USD 9 triliun-USD 11 triliun. Apalagi, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan mencapai USD 21 ribu-USD 29 ribu.

Penolakan WTO

Presiden Joko Widodo menganut strategi stop komoditas logam nikel ke Uni Eropa mulai 2020 yang lalu. Strategi ini diambil dengan memikirkan bahwa nilai produk akan lebih berprofit jika logam nikel diubah menjadi barang yang lebih signifikan (barang jadi).

Berdasarkan informasi BPS pada 18 September 2022, nilai produk barang-barang anak perusahaan nikel telah meningkat pada dasarnya sejak otoritas publik memberlakukan pembatasan komoditas mineral nikel pada pertengahan tahun 2020. Hal ini terlihat dari nilai produk barang-barang anak perusahaan nikel pada Januari- Agustus 2022 yang mencapai USD 12,35 miliar atau tumbuh 263% dibandingkan 2019. Sebelum  boikot atau pelarangan komoditas mineral nikel, harga produk hanya mencapai USD 3,40 miliar.  

Pengaturan larangan produk mineral nikel mendapat perlawanan keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Association (WTO). Namun sayangnya, pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah.

Menjawab kekalahan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meminta menteri - menterinya untuk mengajukan banding di WTO.

Keikutsertaan Indonesia di WTO didorong oleh kepentingan publik untuk mendorong pembangunan moneter dan pengentasan kemiskinan. Sedemikian rupa, untuk memperkuat posisi tawarnya, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi ini antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang memiliki kepentingan yang hampir sama. Indonesia secara efektif terlibat dalam pertemuan-pertemuan ini dalam membentuk tempat khas yang berfokus pada development objectives dalam Doha Advancement Plan (DDA). Indonesia juga selalu terlibat secara efektif dengan isu-isu yang menjadi keunggulan fundamental Indonesia, seperti isu perubahan iklim (climate change), pembangunan berkelanjutan, dan perdagangan multilateral.

Jelas, kerugian RI dalam gugatan Uni Eropa itu dipicu karena industri hilir nikel di Indonesia dinilai masih tidak kompeten.

Jokowi mengatakan bila proses hilirisasi barang tambang dan migas di Tanah Air terus berlanjut, diproyeksikan mampu meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) sebesar US$ 699 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 8,8 juta orang.

Manfaat Hilirisasi

Manfaat adanya hilirisasi dipercaya sebagai efek berganda atau multiplier effect. Multiplier effect adalah dampak yang ditimbulkan oleh pergerakan moneter di mana peningkatan belanja publik memengaruhi peningkatan upah dan pemanfaatan. Multiplier effect ini berdampak luas, yang ditimbulkan oleh satu gerakan dan selanjutnya mempengaruhi kegiatan lainnya Kemampuan multiplier effect yang paling banyak digunakan adalah dampak pengganda pada pajak,  investasi, pengeluaran pemerintah, dan subsidi pemerintah. Dengan hadirnya dua usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau kemungkinan partisipasi dengan swasta juga akan sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan dan pemanfaatan kawasan dan bisnis lokal sekitarnya.

Pemerintah terus fokus untuk melanjutkan strategi hilirisasi industri kawasan pertambangan dengan menghentikan secara perlahan komoditas bahan mentah untuk barang tambang. Setelah nikel, pemerintah juga akan segera menghentikan komoditas bahan alam untuk bauksit. Menghentikan produksi bahan baku nikel menghasilkan nilai tambah yang luar biasa dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dimulainya industri penanganan logam nikel lainnya akan memberikan peluang bisnis yang luar biasa besar bagi ribuan atau bahkan sejumlah besar pekerja yang dapat dipilih.  Dipercaya dengan bisnis hilir, semua barang anak perusahaan nikel seperti baja, piring, sendok dan lain-lain bisa diantar. Adanya gerakan inovasi dan berkembangnya organisasi kecil dan menengah di sekitarnya, mempengaruhi perluasan bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Bukan tidak pantas pemerintah memiliki strategi agar barang tambang bisa ditangani menjadi produk yang bernilai tinggi. Dengan berakhirnya produk logam nikel akan digarap usaha pengolahan mineral nikel menjadi barang yang bernilai tinggi, misalnya feronikel dengan nilai tambah berlipat ganda dari logam nikel dengan nilai tambah berlipat ganda.

Dengan menghentikan ekspor produk mineral nikel dalam bentuk mentah, pemerintah harus mengambil langkah-langkah berikut: mencari investor pendukung keuangan yang tertarik untuk menanam dan membangun bisnis, pedoman hukum yang melindungi industri aset normal hilir, konsistensi dalam ketersediaan bahan mentah untuk penanganan pertambangan , kapasitas barang modern hilir baik dalam negeri maupun luar negeri, kepastian pendukung keuangan dari perubahan strategi, soliditas politik, beban biaya dan komitmen pendukung keuangan untuk bekerja sama dengan pelaku bisnis / UMKM lokal dalam menyelesaikan langkah hilirisasi dan inovasi modern.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan banyak perusahaan penanganan logam nikel akan membawa keuntungan bagi orang-orang di sekitar mereka sebagai pekerjaan, bisnis baru membuka pintu yang luar biasa untuk organisasi kecil dan menengah (UMKM) sehingga pertumbuhan keuangan di wilayah dan peningkatan tingkat publik. Akhirnya bantuan pemerintah daerah sekitar pun bertambah.

Daftar Pustaka : 

Kementerian Keuangan, 2022. Pengaruh Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terhadap Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13957/Multiplier-Effect-Proyek-Strategis-Nasional-Pembangunan-Bandara-Kediri.html 

CNNIndonesia.com, 2023. Marak Digaungkan Jokowi, Apa Itu Hilirisasi?. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221100544-85-915697/marak-digaungkan-jokowi-apa-itu-hilirisasi#:~:text=Hilirisasi%20adalah%20proses%20atau%20strategi,negara%20tersebut%20menjadi%20lebih%20besar.