Pidato Puan Maharani Dibacakan Sufmi Dasco pada Rapat Paripurna DPR, Singgung Soal Etika

Ada yang menarik Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, yang dibuka hari ini, Selasa (5/3/2024). Ketua DPR RI Puan Maharani yang memberi pidato pada pembukaan tidak hadir.

Sidang Paripurna yang terlambat sekitar 30 menit dari jadwal pada pukul 09.30 itu, akhirnya dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Setelah melantik anggota DPR RI periode 2019-2024 Pergantian Antar Waktu (PAW), Dasco pun membacakan Pidato Ketua DPR dari podium.

Setelah membuka Sidang Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu membacakan Pidato Ketua DPR dari podium. 

Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal etika. Baik etika untuk menang dan kalah, serta etika penyelenggara pemilu. Menurut Puan, Pemilu 2024 membutuhkan komitmen semua penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat konstitusi.

"Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada. Kita dituntut untuk memiliki etika untuk siap menang dan siap kalah. Namun pada saat bersamaan etika yang sama juga dituntut harus dimiliki penyelenggara pemilu," bunyi pidato Puan yang dibacakan Sufmi Dasco Ahmad. 

Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik untuk menciptakan Pemilu, sebagai prosedur demokrasi, yang harus berada dalam budaya politik yang semakin maju, yang ditunjukan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Mewakili DPR RI, Puan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari yang lalu, dan tetap menjaga ketertiban dan persatuan Indonesia. 

"Walaupun Pilihan Rakyat berbeda-beda, tetapi untuk bangsa dan negara, hanya ada Merah Putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhineka Tunggal Ika," ungkap Puan.

Puan juga tidak lupa mengingatkan soal penggunaan APBN. Dia menegaskan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan terus memantau dan mengevaluasi agar APBN Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Terlebih saat ini terjadi gejolak kenaikan harga bahan pokok.