Baliho Ganjar Mahfud Tidak Dipasang Kembali, PJ Gubernur Harus Bertanggung Jawab

Peristiwa pencopotan Baliho Ganjar Mahfud dan bendera PDI Perjuangan di Gianyar menjelang kunjungan kerja Jokowi menimbulkan efek yang tidak kecil dalam proses demokrasi di Republik ini. Bahkan ternyata, Jokowi sendiri menyatakan kekeliruan yang dilakukan oleh Pemprov Bali yang saat ini dipimpin PJ Gubernur, yang tidak berkomunikasi dengan partai yang bersangkutan.

Parahnya, PJ Gubernur yang beralasan pencopotan untuk estetika dan kenyamanan malah membuat runyam situasi karena sama saja sedang menganggap pesta demokrasi adalah sebuah gangguan estetika. Padahal, ini pesta rakyat yang seharusnya didukung oleh pemerintah, bukan malah dianggap gangguan estetika dan kenyaman acara kepresidenan.

Dari penjelasan yang diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Gianyar didapatkan fakta, bahwa pemasangan Baliho Ganjar Mahfud dan bendera PDI Perjuangan sudah mendapatkan ijin dari pemangku adat dan pemerintahan di daerah tersebut. Awalnya, Baliho dan Bendera dikatakan hanya dicopot sementara dan akan dipasang kembali, faktanya malah tidak dilakukan dan yang ada muncul bendera partai lain.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta, meminta PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memasang kembali seluruh baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali. 

"Seharusnya Pemprov pasang lagi, kalau dia disuruh PJ Gubernur Bali menugaskan Satpol PP melepas dia harus memasang lagi. (Per hari ini) belum dipasang, artinya tidak semua dilepas itu dipasang," katanya di Kantor DPD PDIP Bali, Kamis (2/11/2023).
 

Fakta bahwa kekuasaan dipakai untuk memasung kebebasan berekspresi salah satu partai dibandingkan partai lain adalah bentuk nyata kelahiran kembali Orde Baru atau kita sebut saja sebagai Neo Orba. Kekuasaan melakukan tindakan represif hanya kepada PDI Perjuangan, tetapi malah memberikan kesempatan kepada partai lainnya. Kalau mau adil, seharusnya seluruh baliho Ganjar Mahfud dan bendera PDI Perjuangan dipasang kembali di tempatnya semula.

Diplomasi makan siang bersama di Istana ternyata benar hanyalah gimmick penguasa untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah netral. Padahal faktanya yang terjadi tidak seperti itu. Tindakan pencopotan seluruh Baliho Ganjar Mahfud dan Bendera PDI Perjuangan adalah pembangkangan terhadap demokrasi dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ini juga jadi bukti sahih, bahwa nepotisme adalah kanker bagi kehidupan berdemokrasi. Netralitas tidak akan mungkin terjadi jika seorang anak presiden aktif maju dalam kontestasi Pilpres.