Hal ini tercermin dari ungkapan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang masih belum tegas soal dukungan pemerintah terhadap usulan Pertamina untuk menghapus Pertalite (RON 90) pada 2024 dan mengalihkan subsidi ke produk Pertamax Green 92, campuran Pertalite dengan etanol 7 persen.
Direktur Eksekutif KPBB sekaligus Ketua Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI) Ahmad Safrudin menilai bahwa negara bersama Pertamina justru seperti melakukan sabotase dalam rangka mendorong minat masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan.
"Negara lain sudah tidak terima BBM kotor, tapi Indonesia cenderung toleran. Padahal regulasi jelas melarang, tapi masih saja impor besar-besaran karena tangan-tangan jahat yang masih ingin Indonesia sebagai dumping ground BBM kotor. Ini membuat Tanah Air tertinggal, bahkan dari negara-negara Afrika," jelasnya.
Apakah pengalihan isu polusi udara Jakarta ke PLTU, bukannya ke kendaraan bermotor adalah kongkalikong antara tangan-tangan jahat yang ingin meraup untung dari impor BBM?! Saya jadi curiga karena banyak NGO yang sepertinya digerakkan untuk memframing kendaraan bermotor bukan penyebab utama Polusi Udara Jakarta.
Sayangnya kampanye mereka itu patah dengan sendirinya karena banyak dari kita yang mengalami sendiri di masa pandemi udara bersih karena pembatasan aktivitas sosial yang berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Bukan karena PLTU batubara dishutdown.
Yuk kita tetap cerdas dan menjaga NalaR..
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
