Masalah polusi di Jakarta dan sekitarnya masih menjadi fokus pemerintah pusat. Dalam keterangan pers di SMKN 1 Semarang, Rabu (30/8/2023) yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Presiden Jokowi dengan tegas akan menjatuhkan sanksi, bahkan menutup industri yang menyebabkan polusi dan tidak mau menaati peraturan.
"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Saya kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa sanksi ini diterapkan karena masalah polusi udara sudah sangat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Terakhir kita juga melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mampu berbicara saat rapat dengan DPR karena tenggorokannya serak.
Ketegasan pemerintah ini juga bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada 11 industri yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek dan sekitarnya.
Bahkan sebanyak empat pabrik dihentikan aktivitasnya oleh KLHK. Pabrik yang dihentikan itu antara lain:
1. PT Wahana Sumber Rezeki di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara
2. PT Unitama Makmur Persada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara
3. PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung, Jakarta Timur
4. PT Pindo Deli 3 yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (kegiatan dumping FABA dan cerobong)
Berbeda dengan industri yang dikenai sanksi administrasi dan penghentian aktivitas, Sub Holding PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan guna menekan emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara.
Upaya ini sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menekan polusi udara.
"Selama PLTU atau PLTGU beroperasi, kami selalu berupaya tekan emisinya semaksimal mungkin, serta dimonitor secara realtime terhubung langsung dengan dashboard Kementerian LHK," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha dalam keteranganya, Senin (21/8/2023).
Karena PLTU PLN sudah ramah lingkungan itulah mengapa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mendorong para pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan listrik industri dari PT PLN (Persero) demi mengurangi jumlah PLTU. Namun dengan catatan, harga yang ditawarkan lebih murah.
"Kalau nanti kita memberikan satu policy bahwa industri harus beli listrik dari PLN tentu kita akan dorong itu dengan catatan harga PLN harus kompetitif juga," kata Agus saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).
Ya penyelesaian masalah polusi udara ini memang harus dilakukan secara holistik dan bersama-sama. Menghentikan PLTU dan penutupan industri yang menyebabkan polusi toh tidak berpengaruh signifikan terhadap turunnya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
Penggunaan transportasi massal dan konversi kendaraan listrik juga harus dilakukan dengan paralel. Karena itu, kita perlu dukung untuk diperbanyak jalur MRT, LRT, dll untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Karena sebenarnya yang paling banyak menyumbang polusi adalah kendaraan pribadi tersebut.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
