Masih ada saja yang mengkambinghitamkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai penyebab utama polusi udara di Jakarta. Padahal, PLTU di Indonesia diawasi dengan sangat ketat dan menerapkan standar tinggi. Karena PLTU ini adalah penopang terbesar listrik di Indonesia.
Untuk diketahu, Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit. PLTU juga banyak tersebar Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Jadi, sangat aneh rasanya kalau PLTU dipojokkan sebagai penyebab utama polusi di Jakarta dan sekitarnya. Apalagi kalau mau jujur, PLTU ini kan sebenarnya sudah lama dibangunnya. Kalau dijadikan penyebab mengapa tidak tahun sebelumnya?! Lalu bukankah waktu pandemi PLTU tetap beraktivitas, tapi mengapa langit Jakarta dan sekitarnya bisa bersih?!
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengemukakan bahwa ada upaya menunggangi isu polusi untuk memojokkan PLTU di barat Pulau Jawa. Menurutnya, banyak informasi palsu beredar. Namun, ia menekankan bahwa sumber polusi utama di Jakarta adalah transportasi.Â
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menegaskan bahwa operasional PLTU telah menggunakan teknologi canggih seperti Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk mengontrol emisi. Teknologi ESP telah digunakan di berbagai PLTU di sekitar Jabodetabek.
Menurut Edwin, PLTU telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan Banten. "Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan lingkungan dan berkomitmen pada energi bersih," pungkasnya.
Salah satu media yang memainkan isu ini adalah BBC Indonesia. Dan siapa lagi aktor yang menjadi corong kampanyenya kalau bukan NGO seperti WALHI. Isunya apalagi kalau bukan soal mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan dan lingkungan hidup. Ga heran sih karena memang isu inilah yang paling banyak NGO mendapatkan cuan dari proposal-proposal mereka. Kalau Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah menyebut pemerintah tidak berani untuk memperketat aturan lingkungan ke perusahaan, itu jelas salah besar.
Karena faktanya, pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen besar terkait aturan lingkungan dan energi terbarukan. Peralihan penggunaan energi fosil dalam industri seperti PLTU dan juga kendaraan bermotor terus dilakukan. Tapi prosesnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kan ga mungkin PLTU di shutdown terus Indonesia jadi minim listrik?! Itu namanya sedang menghalangi Indonesia menjadi negara maju.
Komitmen pemerintah tersebut bisa dilihat dari apa yang dicanangkan oleh PLN. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam upaya menurunkan emisi karbon di sektor kelistrikan salah satunya dengan cara menambahkan pembangkit yang menggunakan EBT mencapai 51,6% atau dengan total kapasitas 21 GW.
