Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengatakan revisi aturan seputar penggunaan zat kimia Bisphenol A (BPA) pada air minum dalam kemasan (AMDK) bertujuan untuk melindungi konsumen dalam jangka panjang. Saat ini proses revisi dalam tahap harmonisasi.
"Tidak sembarangan Badan POM melakukan proses untuk kita melakukan revisi terhadap peraturan yang ada. Upaya Badan POM adalah untuk melindungi masyarakat. Upaya atau tugas dan tanggungjawab pemerintah adalah melindungi masyarakat tidak hanya di masa ini tapi juga di masa depan, di masa yang lebih Panjang," jelas Penny K. Lukito dalam sesi tanya jawab konferensi pers secara virtual via Zoom Meeting tentang "Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022" di Jakarta pada Jumat (24/12) siang yang disiarkan juga di YouTube Channel Badan POM.
Ia mengatakan revisi tersebut dalam rangka menyempurnakan aturan seputar galon guna ulang yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang migrasi.
"Dampak kandungan BPA itu bisa saja tidak dirasakan saat ini, tapi di masa depan akan muncul masalah kesehatan masyarakat, itu harus kita cegah," katanya.
Ia menegaskan bahwa Badan POM tidak bergerak asal-asalan sendiri untuk melakukan revisi terkait aturan BPA Free dalam AMDK.
"Revisi (peraturan BPA Free) ini sudah dilakukan cukup panjang sejak tahun 2019 melalui proses-proses konsultasi publik, berkonsultasi dengan para expert (ahli dari berbagai bidang), me-refer (merujuk) dan mempelajari perubahan standard yang ada di berbagai negara-negara lain. Dan ini tujuannya untuk melindungi masyarakat" papar Penny.
Ia mengatakan pelabelan air dalam kemasan di banyak negara sudah dilakukan untuk melindungi masyarakat setempat dari risiko kesehatan jangka panjang suatu produk.
"Laporan scientific pendukung sudah menunjukkan adanya resiko tersebut sehingga peraturan standard, peraturan pelabelan BPA Free, harus diperbaiki," tegas Penny.
Atas situasi tersebut, BPOM menindaklanjuti hal itu bersama para pakar serta pengamatan situasi secara global demi mencegah risiko negatif pada konsumen.
Dalam Kajian Ekonomi Kesehatan Dampak Bisphenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta mencatat dampak pada kesehatan manusia dilakukan dengan menghitung burden of disease akibat BPA yang melibatkan pakar dari perguruan tinggi.Â
Kajian Cost of Illness Infertilitas menunjukkan bahwa biaya satuan yang dibutuhkan untuk satu siklus layanan in-vitro fertilization (IVF) di Indonesia memiliki rentang biaya antara Rp 80.292.952 di layanan kesehatan pemerintah hingga Rp 153.951.964 di layanan kesehatan swasta.
Sehingga diperoleh total beban biaya infertilitas terkait paparan BPA dalam AMDK galon dengan hasil kisaran antara Rp 16 triliun sampai dengan Rp 30,6 triliun dalam periode satu siklus IVF.
BPOM memastikan revisi aturan terkait BPA tidak menyasar pelaku usaha kecil, umumnya adalah menyasar industri besar. Alasannya, produk yang dihasilkan menyebar secara luas di berbagai komitmen, sehingga bila muncul dampak secara kesehatan pun akan memiliki efek yang lebih luas.
"Karena produknya akan menyebar dalam porsi besar sehingga kalau ada efek, dampaknya akan besar sekali. BPOM lindungi masyarakat dalam jangka panjang berdasarkan dukungan saintifik," jelasnya.
Penny berharap komitmen terhadap BPA Free ini menjadi visi bersama untuk melindungi masyarakat terkait keberadaan BPA dalam AMDK. Dan tentunya ini menyangkut kualitas masa depan Indonesia bukan hanya sekarang tetapi juga masa depan.
Terkait persepsi bahwa ketentuan pelabelan BPA Free akan berdampak ekonomi yang cukup besar, pakar berpendapat bahwa hal tersebut cukup berlebihan.Â
Karena dengan adanya ketentuan BPA Free tersebut, galon berbahan PC tidak perlu ditarik/diganti, namun perlu penambahan keterangan dengan mencetak pada label atau bahkan tidak perlu melakukan perubahan apapun (existing) jika dapat dibuktikan sesuai ketentuan hasil uji. (*)
