Entah apa yang ada dalam pikiran Wakil ketua DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Priyo Budi Santoso, ketika ia menyatakan bahwa demokrasi transaksional adalah murni kesalahan rakyat. DPR sebagai lembaga yang menaungi para anggota dewan yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum legislatif tidak berhak untuk dipersalahkan dalam berjalannya demokrasi transaksional yang kian kuat mencengkeram Indonesia paska orde baru.
"Demokrasi transaksional bukan salah DPR tapi murni kesalahan kita sebagai rakyat Indonesia. Mereka yang menentang demokrasi transaksional jangan berkoar-koar saja, mereka harus masuk ke dalam sistem untuk merubahnya, yaitu lewat DPR," ujar Priyo di diskusi kebangsaan Rusak Budaya Hancur Negara di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta, Rabu (26/9/2012) malam.
Priyo menambahkan, kesalahan rakyat tersebut dapat terlihat dari dukungan rakyat terhadap para anggota dewan yang jelas melakukan model demokrasi transaksional melalui cara money politics.
"Tidak hanya rakyat, para aktivis yang giat menyatakan demokrasi transaksional merugikan rakyat itu salah. Kebanyakan dari mereka itu alergi kekuasaan. Padahal yang bisa merubah demokrasi transaksional yaitu dengan jalan kekuasaan. Mereka jangan protes doang tapi tidak mau memasuki kekuasaan," pungkasnya (kompas.com).
Pemikiran Priyo ini adalah pemikiran sesat. Menyatakan bahwa demokrasi transaksional adalah murni kesalahan rakyat, merupakan tindakan 'lempar batu sembunyi tangan'. Bahkan mencari kambing hitam dari kesalahan yang telah dibuat DPR dan partai politik. Menurut saya, pada demokrasi transaksional rakyat adalah korban.
Mengapa rakyat dikatakan korban? Karena DPR dan juga parpol memanfaatkan kemiskinan rakyat sebagai cara mencari simpati. Bukankah ketika orang miskin dan butuh uang ditawarkan uang oleh seseorang tidak menolak? Bukankah DPR dan parpol sangat suka memanfaatkan situasi seperti ini?
Nah, menyalahkan aktivis tidak mau masuk dalam kekuasaan karena alergi pada kekuasaan lebih salah lagi. Aktivis tidak masuk dalam kekuasaan karena mereka tidak diterima oleh kekuasaan. Apalagi para aktivis tidak punya uang dan partai tidak pernah mau menerima aktivis. Apa iya Golkar siap menerima aktivis yang tidak mau bermain uang dalam politik?
Saya pikir Priyo ini sudah keterlaluan. Sudah tidak mau mengakui kesalahan partai dan DPR yang menyebabkan demokrasi transaksional, malah menyalahkan rakyat dan aktivis. Nanti lama-lama si Priyo ini menyalahkan Tuhan yang ikut serta dalam demokrasi transaksional. Semoga Priyo disadarkan dan kita juga sadar untuk tidak memilih dia lagi.
Salam.
