Setgab Harus Mendukung Semua Keputusan Pemerintah, Bukti Matinya Demokrasi di Setgab?

Tempointeraktif.com memberitakan bahwa sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah sepakat mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keputusan ini diambil dalam pertemuan Setgab di kediaman Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 3 April 2012.

Sekretaris Setgab Syarief Hassan mengatakan pertemuan yang digelar di Puri Cikeas membahas masalah kontrak koalisi atau code of conduct koalisi, terutama terkait sikap PKS yang berseberangan ihwal rencana pemerintah menaikkan harga
bahan bakar minyak.

Dalam ketentuan kontrak koalisi dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab.

"Kalau ternyata anggota koalisi Setgab berseberangan, maka anggota koalisi tersebut harus mengundurkan diri dan keterlibatan dalam koalisi akan berakhir," katanya.

Sampai saat ini kepastian keluarnya PKS belum ada pernyataan resmi dari Pak SBY selaku ketua setgab. Jika sudah dinyatakan dalam pernyataan resmi kepada pers, maka akan dipastikan status PKS sesungguhnya. Keluarnya PKS bisa mengubah peta perpolitikan walau jumlah kursi oposisi masih kalah dari koalisi.

Terlepas dari status PKS yang tinggal sebentar lagi di setgab, sangat menarik jika kita membaca kontrak koalisi yang dinyatakan Sekretasis setgab Syarief Hassan. Kalimat wajib mendukung kebijakan pemerintah membuat setgab dipertanyakan statusnya sebagai wakil rakyat. Kata wajib juga berarti tidak ada lagi demokrasi yang terjadi.

Kontrak koalisi ini juga membukakan dengan jelas bahwa partai koalisi bukan hanya sekedar pendukung pemerintah melainkan wakil pemerintah. Berseberangan dengan pemerintah langsung dikeluarkan. Apapun kebijakan yang dikeluarkan partai koalisi dilarang menolak.

Nah yang jadi pertanyaan penting adalah apakah setgab ikut membahas kebijakan strategis pemerintah sebelum diputuskan? Atau hanya sekedar menjadi stempel kebijakan pemerintah?

Partai koalisi bukanlah wakil rakyat. Mereka tidak boleh berbeda dari pemerintah, meski pemerintah salah. Mereka harus tunduk atas apa yang diputuskan pemerintah. Setgab adalah produk gagal dalam demokrasi karena mengusung paham otoriter.

Salam matinya demokrasi di setgab.