Mohon tunggu...
Palti West
Palti West Mohon Tunggu... Administrasi - Hanya Orang Biasa Yang Ingin Memberikan Yang Terbaik Selagi Hidup. Twitter dan IG: @Paltiwest
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Tulisan analisa pribadi. email: paltiwest@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Setelah Nining, Sumirat Disalahkan, Benarkah BURT dan Banggar Tidak Bersalah?

24 Januari 2012   23:54 Diperbarui: 25 Juni 2015   20:29 133
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kasus Ruangan Banggar belum dimulai proses investigasinya oleh BPK dan KPK, Badan Kehormatan (BK) DPR sudah menetapkan siapakah yang bertanggung jawab munculnya ruangan seharga 20 miliar tersebut.

Tempointeraktif.com memberitakan bahwa Ketua BK DPR, M. Prakosa, menyatakan tanggung jawab renovasi proyek ruang Badan Anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Soemirat. Dari hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan (BK), penentuan spesifikasi ruangan dilakukan antara perusahaan konsultan dan pejabat pembuat komitmen.

"Kami belum menemukan indikasi adanya permintaan dari anggota Dewan dalam penentuan spesifikasi," katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.

Pernyataan Politikus PDI Perjuangan ini tidak terlalu mengejutkan bagi saya. BK sepertinya sedang melindungi anggota DPR lain. Apalagi Prakosa juga menyatakan, belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR di Badan Anggaran (Banggar) maupun di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Benarkah Banggar dan BURT tidak bersalah?

Sikap DPR menyalahkan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan sekarang Soemirat adalah bentuk pelemparan tanggung jawab dan sikap tidak mau disalahkan. Nining dan Soemirat adalah hanyalah pelaksana dan pengawas proyek. Perencanaan dan pengesahan anggaran bukankah DPR terlibat juga? Mungkinkah uang 20 miliar bisa keluar tanpa ada pengesahan anggota DPR?

Pius, anggota BURT, yang merupakan anggota Partai Gerindra mengakui bahwa dialah yang telah menandatangani proyek tersebut. Tetapi Pius menyatakan bahwa proyek ini diputuskan secara kolektif bukan pribadi.

Pernyataan Pius ini jelas menyatakan kepada kita bahwa DPR terlibat dan patut dimintai pertanggung jawabannya. Minimal disalahkan karena lalai tidak melihat angka 20 miliar untuk renovasi ruang banggar. Tetapi benarkah DPR lalai? Atau memang ada anggota DPR yang ikut bermain?

Kita patut was-was melihat kinerja DPR yang meloloskan proyek 20 miliar ini. Bukankah di pos lain ada uang rakyat triliun rupiah yang harus diawasi penganggarannya? Bagaimana jika miliaran rupiah bisa lagi lolos tanpa DPR tahu?

Dalam kasus ini DPR harus tetap dipersalahkan. Lolosnya uang 20 miliar untuk satu ruangan adalah sebuah kesalahan. Jangan lagi melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria. Hanya seorang pengecutlah yang lempar batu sembunyi tangan.

Selamat pagi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun