Setelah Nining, Sumirat Disalahkan, Benarkah BURT dan Banggar Tidak Bersalah?

Kasus Ruangan Banggar belum dimulai proses investigasinya oleh BPK dan KPK, Badan Kehormatan (BK) DPR sudah menetapkan siapakah yang bertanggung jawab munculnya ruangan seharga 20 miliar tersebut.

Tempointeraktif.com memberitakan bahwa Ketua BK DPR, M. Prakosa, menyatakan tanggung jawab renovasi proyek ruang Badan Anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Soemirat. Dari hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan (BK), penentuan spesifikasi ruangan dilakukan antara perusahaan konsultan dan pejabat pembuat komitmen.

"Kami belum menemukan indikasi adanya permintaan dari anggota Dewan dalam penentuan spesifikasi," katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.

Pernyataan Politikus PDI Perjuangan ini tidak terlalu mengejutkan bagi saya. BK sepertinya sedang melindungi anggota DPR lain. Apalagi Prakosa juga menyatakan, belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR di Badan Anggaran (Banggar) maupun di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Benarkah Banggar dan BURT tidak bersalah?

Sikap DPR menyalahkan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan sekarang Soemirat adalah bentuk pelemparan tanggung jawab dan sikap tidak mau disalahkan. Nining dan Soemirat adalah hanyalah pelaksana dan pengawas proyek. Perencanaan dan pengesahan anggaran bukankah DPR terlibat juga? Mungkinkah uang 20 miliar bisa keluar tanpa ada pengesahan anggota DPR?

Pius, anggota BURT, yang merupakan anggota Partai Gerindra mengakui bahwa dialah yang telah menandatangani proyek tersebut. Tetapi Pius menyatakan bahwa proyek ini diputuskan secara kolektif bukan pribadi.

Pernyataan Pius ini jelas menyatakan kepada kita bahwa DPR terlibat dan patut dimintai pertanggung jawabannya. Minimal disalahkan karena lalai tidak melihat angka 20 miliar untuk renovasi ruang banggar. Tetapi benarkah DPR lalai? Atau memang ada anggota DPR yang ikut bermain?

Kita patut was-was melihat kinerja DPR yang meloloskan proyek 20 miliar ini. Bukankah di pos lain ada uang rakyat triliun rupiah yang harus diawasi penganggarannya? Bagaimana jika miliaran rupiah bisa lagi lolos tanpa DPR tahu?

Dalam kasus ini DPR harus tetap dipersalahkan. Lolosnya uang 20 miliar untuk satu ruangan adalah sebuah kesalahan. Jangan lagi melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria. Hanya seorang pengecutlah yang lempar batu sembunyi tangan.

Selamat pagi.