Tidak bisa dipungkiri keberanian Susno membuka rahasia penyuapan dalam kasus Gayus Tambunan membuat dirinya dikriminalkan. Bukan karena dia ikut terlibat dalam kasus pajak tersebut tetapi dibukanya kasus baru super cepat tentang Pilkada Jabar dan kasus ikan arwana. Mengapa disebut super cepat? Karena proses penyidikan, penyelidikan, sampai persidangan memakan waktu yang relatif singkat untuk sebuah kasus korupsi. Semua bukti dan saksi begitu mudahnya dikumpulkan. Bandingkan dengan kasus suap pemilihan DGS BI atau kasus mafia pajak Gayus.
Pada vonis persidangan untuk kedua kasus tersebut Susno terkena hukuman 7 tahun dan denda 8,5 Milyar. Sebuah vonis yang besar untuk hal yang tidak dia "lakukan" dan "nikmati". Lalu apa tanggapan Susno? Ini tanggapannya yang saya kutip langsung dari kompas.com : Susno mempertanyakan sikap JPU tidak menggunakan keterangan saksi-saksi yang menyebut tidak pernah melihat
Sjahril Djohan datang ke rumah keluarga Susno di Abuserin, Jaksel, baik pada Rabu
(4/12/2008) maupun waktu lain. JPU juga tak menggunakan
pengakuan AKBP Samsurizal yang menyebut datang ke
rumah Susno pada 27
Desember 2008.
Dalam tuntutan, JPU menilai Sjahril terbukti menyerahkan
uang Rp 500 juta ke Susno di rumah Abuserin pada 4
Desember 2008. Uang itu pemberian Haposan Hutagalung
agar kasus ikan arwana segera
diselesaikan penyidik Bareskrim Polri.
"Mana mungkin yang satu (Sjahril) ketemu tanggal 4 Desember, kalau datang, yang
satu (Samsurizal) tanggal 27 Desember. Menurut JPU, Sjahril
melihat saya gendong cucu, padahal cucu belum lahir (cucu Susno lahir Februari 2009). Tidak ada satu pun di rumah yang lihat Sjahril datang, baik penjaga pintu gerbang, pengawal, ajudan," terang
Susno. Terkait perkara pemotongan dana pengamanan pemilukada Jabar tahun 2008 saat menjabat Kepala Polda Jabar, menurut
Susno, tidak ada perintah darinya baik tertulis maupun lisan kepada Maman Abulrahman selaku Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar
untuk memotong dana sebesar Rp 8,5 miliar. "Tidak terungkap saya terima
duit (dana pemotongan). Cek perjalanan yang saya terima jelas dari mana sumbernya,"
ucap Susno. Seperti diketahui, menurut Susno, 40 cek
perjalanan masing-masing senilai Rp 25 juta dibeli dengan
uang hasil penjualan dua bidang tanah miliknya.
Melalui kutipan ini maka sebenarnya sudah terjadi skenario untuk memvonis beliau. Fakta persidangan tidak ada gunanya bagi JPU karena sudah ada "perintah". Hal ini juga terjadi pada kasus antasari dimana fakta persidangan menguap begitu saja. Menurut kompas.com Susno berharap akan keadilan hakim dalam memutuskan. Jika hakim bersih dan menghargai fakta persidangan, maka susno bisa bebas dan menjadi whstle blower lagi.
Semoga Susno tidak senasib dengan antasari.
Salam.