Selamat Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75

Ketika mendengar perdebatan Menteri BUMN Erick Tohir dgn Anggota DPR Adian Napitupulu, pikiranku melayang ke kota kelahiranku 47 tahun silam, yaitu Kota Dumai.  Ya di Kota administratif  Dumai  (provinsi Riau) berdiri sejak tahun 1970, sebuah Kilang Pengolahan Minyak yang diberi nama Kilang Minyak Putri Tujuh. Kilang ini adalah kilang Unit Pengolahan II Milik Pertamina, salah satu BUMN dari 142 BUMN yang ada di republik ini. 

Betapa bangganya saat itu jika seseorang di Kota Dumai disematkan sebutan pegawai Pertamina. Bagaimana tidak bangga, untuk lulusan setara SLTA fesh graduate saja, gaji baru masuk sudah jauh diatas gaji guru guru senior  yang mengajar di sekolah saya saat itu di Dumai. Belum lagi bonus akhir tahun, yang diterima berlipat lipat kali gaji. 

Padahal kerja mereka hanya buka tutup kran pipa atau tangki di kilang tersebut. Tapi karena mereka dianggap sebagai  agen pembangunan dan dianggap paling berjasa mendatangkan pemasukan Negara. Semua remunerasi yang menggiurkan tadi dianggap pantas dan sah sah saja. Tapi bagi saya itu sudah menumbuhkan kecemburuan sektoral puluhan tahun.  Pertanyaannya..apakah sektor lain  tidak berjasa bagi negeri ini karena tidak mendatangkan pemasukan bagi negara?? Dan  saya amati kesenjangan remunerasi tsb terpelihara cukup lama  di seluruh BUMN sampai HUT  Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, tanpa ada satu kriteria yang jelas tentang kelayakan penggajian tadi bagi pegawai negara atau pegawai BUMN.  Salah satu contoh bisa kita lihat dari gaji komisaris komisaris di BUMN. Hanya datang beberapa kali dalam sebulan, remunerasi yang diterima bisa ratusan juta perbulan. Demi profesionalitas katanya pantas. Demi kompetensi yang dimiliki katanya memang harusnya begitu. Saya kira sudah  saatnya Pemerintah dalam 75 tahun Indonesia merdeka mulai membuat suatu rumusan tentang kepantasan remunerasi kepegawaian sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sektoral puluhan tahun. Menurut Lazear dan Rosen , bila kontribusi seseorang  bisa diukur dengan mudah, solusi kompensasi terbaik adalah piece rates artinya dibayar sesuai dengan output yang dihasilkan. Pemerintah misalnya bisa meminta suatu lembaga independen untuk melakukan riset tentang output tadi untuk seluruh BUMN , sehingga remunerasi yang proporsional dan tidak jomplang bisa diformulasikan agar tidak terjadi penghambur-hamburan uang negara untuk membayar gaji seorang  pegawai "kegedean" di satu sektor padahal di  sektor lain misalnya sektor  pendidikan sangat miris. Misalnya kita lihat betapa banyaknya tenaga guru honorer yg sudah puluhan tahun menjadi tenaga honorer  di seluruh Nusantara dibayar jauh dibawah kata layak.

Tapi kemudian kita dikejutkan dengan berita yang mengatakan di masa Covid-19 ini, tiba tiba hampir semua BUMN tadi harus disuntik dana oleh Pemerintah, kalau tidak,  akan terjadi PHK besar-besaran.  Apakah kita jujur memang karena Covid-19 penyebab BUMN2 tadi merugi sehingga harus disuntik dana. .  Bukankah sebelum covid-19 pun BUMN-BUMN tadi sebenarnya sudah merugi. Kenapa merugi. Bukankah ada komisaris komisaris tadi yang sudah dibayar professional (bayaran tinggi) berfungsi mengawal BUMN BUMN tadi agar tidak merugi. 

Seperti contoh Jiwasraya, katanya salah investasi atau salah kelola sehingga gagal bayar dan merugi, dimana fungsi pengawasan internal yang seharusnya dilakukan oleh komisaris-komisaris yg sudah dibayar mahal tadi. Dan perdebatan Menteri Erik Tohir dan anggota DPR Adian Napitupulu tentang penempatan orang2 yg pantas sebagai direktur dan komisaris di BUMN2 sepertinya kembali akan mengulangi salah kelola  terhadap  BUMN-BUMN tadi. Kenapa tidak dilakukan secara lelang saja. Nggak apa2 misalnya harus dibayar mahal orang2 yg akan menduduki jabatan. Namun ketika memegang jabatan kemudian diberi target. Jika tidak bisa memenuhi target, ya harus mundur.  Jadi sebaiknya yang mengemuka dalam perdebatan 2 pejabat itu adalah substansinya .  Artinya  Fokus bagaimana membuat BUMN meraup laba sebesar2nya buat pemasukan negara. Jika seseorang ditunjuk bahwa dia akan benar-benar bekerja  untuk memberikan keuntungan bagi BUMN dan jika merugi  konsekuensinya harus mundur.

Lee Kuan Yew berkata : " you must pay the civil servant and ministers well, in relation to what their peers will earn in the private sectors. That is how we build up  a clean, honest and competent government." Menurut Lee Kuan Yew , Pejabat itu harus dibayar mahal agar bekerja dgn baik. Namun dikatakan Bondan Winarno dalam tulisannya di buletin kiat Kontan beberapa puluh tahun yang lalu : ' Ketika "Good Corporate Governance belum merupakan kenyataan yang hidup di Indonesia akan terlalu mudah bagi BUMN untuk dibebani berbagai tujuan yag tidak berorientasi  pasar oleh pemerintah". 

Artinya dibayar mahal sekalipun namun jika masih tersandera oleh kepentingan kepentingan orang yang menghunjuknya untuk menjabat sesuatu jabatan, yang  terjadi BUMN hanya jadi sapi perah,. Pepatah Belgia mengatakan : "Jika kamu makan roti dari dia, maka kamu akan berbicara dalam bahasa dia juga". Artinya seprofessional apapun orang jika tersandera, pasti tidak bisa bekerja optimum, bagaimana dia mau bekerja mencapai target. Dengan cara lelang, Ahok ketika menjabat gubernur Jakarta sudah membuktikan bahwa cara itu tidak membuat seseorang tersandera dan membuat Jakarta manjadi kota yang didambakan. 

Keadaan berubah setelah Ahok tidak lagi menjabat, Karena pola yang dianut sudah berubah. Tidak salah sih memilih orang berdasarkan balas budi karena sudah "berdarah-darah" membantu kampanye misalnya, tetapi tetap berlalukan target.  Selama target tidak ada, yang ada kerugian BUMN melulu. Tapi rasanya tidak mungkin ada "makan siang gratis".

Dengan lelang, kesalahan kelola atau kesalahan investasi bisa diminimalisasi bahkan bisa ditiadakan. Kalau ini lebih kita tingkatkan, bisa saja kita lelang hingga ke luar negeri (merekrut profesional dunia international) . Artinya lelang terbuka ke seluruh dunia dengan bayaran fantastis sekalipun, nggak masalah demi mendatangkan keuntungan yang fantasis juga bagi republik ini, namun Indonesia  tetap sebagai kepemilikan sehingga tidak ada kata-kata menjual aset nasional kepada asing. 

Yang kita rekrut sebatas kontraktor, bukan berbicara kepemilikan.  Saya jadi ingat ketika banyak yang menghembus-hembuskan bahwa kita tidak bisa mengelola tambang emas tertutup Freeport.  Karena teknologinya satu-satunya di Dunia dan hanya Freeport yang  bisa teknologi tersebut.. Saya kira ucapan ini karena kepentingan asing melalui antek-anteknya. Kalau dulu di zaman awal-awal kemerdekaan, bisalah dikatakan demikian. Namun sekarang zaman sudah berubah. 

Yang penting kita punya uang. Teknologi mana yang tidak bisa kita terapkan selagi kita punya uang. Kita lelang dan rekrut ahlinya dari luar negeri dengan bayaran tinggi. Uangnya dari mana, bukankah kita bisa meniru apa yang dilakukan Arab Saudi dimana ladang ladang minyaknya dijadikan  SWF (Sovereign Wealth fund) untuk mendapatkan uang. Kita kaya akan hasil sumber daya alam yang bisa kita jadikan SWF untuk mendapatkan uang . Namun kenapa tidak dilakukan?? Kembali lagi, bicara kepentingan.  Apakah Kepentingan merah putih atau kepentingan asing atau kepentingan kelompok. Seperti kata Ahok, di Pertamina itu semua ada Professor , Doktor, Pakar, namun kita tetap tidak bisa  membangun Kilang baru. Ada apa? Bukankah  BUMN sektor ini sudah menghambur2kan uang negara dengan membayar seluruh gaji pegawainya jauh diatas yang lain, seharusnya kinerja mereka berlipat lipat juga dong. Yah kembali ke yang tadi..kepentingan..kita masih ingat selama 75 tahun Indonesia merdeka , meski gaji2 pegawainya sudah jauh diatas rata-rata tetapi masalah korupsi silih berganti puluhan tahun, kita masih ingat misalnya kebocoran Pertamina mencapai 45 Trilliun berdasarkan hasil audit yang dilakukan PriceWater House Cooper mencakup kurun waktu April 1996 hingga Maret 1998. Belum lagi beberapa direkturnya yang pada tahun setelahnya   yang masuk jeruji.

Semoga di usia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, menjadi momentum untuk kemajuan dan perubahan bangsa ini menjadi lebih baik. Gambaran beberapa BUMN tadi bukan tidak mungkin itulah gambaran 142 BUMN dan 800 perusahaan anak-cucunya  secara umum sampai 75 Tahun Indonesia merdeka. Harapan perubahan itu hanya  bisa dimulai oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai orang nomer satu di republik ini.  Seperti Bapak Presiden Jokowi katakan disaat terpilih di periode pertama  bahwa sebagai orang nomer satu di republik ini, harapan itu begitu besar digantungkan bangsa ini di pundak beliau untuk membawa Indonesia ini dari keterpurukan. Terlalu banyaknya kepentingan yang membuat semua keterpurukan bangsa ini.  Mungkin sudah saatnya Bapak Jokowi juga meminta untuk melakukan "rapid test" untuk mendeteksi apakah "merah putih" yang mengalir di dalam darah orang-orang di sekitarnya. Ataukah Bapak presiden Jokowi hanya akan melepaskan begitu saja momentum kepemimpinan yang dimiliki tadi dan Indonesia kembali kepada zaman keterpurukan. Semoga Pak Jokowi tidak akan seperti yang diramalkan  seorang pengamat Politik bahwa hanya akan masuk "perangkap  periode kedua" dimana Presiden Jokowi hanya akan mengutamakan kepentingan partai pendukungnya menjelang akhir periode kepemimpinan beliau .  Jika ini terjadi, rakyat akan apatis karena sudah tidak ada "trust" lagi. Kalaulah ini yang terjadi, masyarakat ini akan menjadi masyarakat "low trust society"..tidak akan ada lagi calon yang dipercaya pada Pilpres 2024. "Trust " kata Francis Fukuyama adalah " The social virtues and the creation of prosperity". Rasa percaya adalah suatu ikatan sosial yang penting untuk menciptakan kemakmuran. Dan itu harus dimulai dari Presiden.  Kenapa harus Presiden..karena percaya itu harus dilmulai dari orang nomer satu di negeri ini yang otomatis akan diturunkan ke semua pejabat, masyarakat dan semua elemen bangsa ini. Merdeka!!!