Penghuni kompasiana yang budiman ketika kita membaca suatu artikel berita dari apapun media-nya, mungkin kita akan sangat setuju jika itu yang menjadi suatu yang interes atau dukungan kita pada suatu pihak. Sah2 saja ketikal artikel tersebut diangkat menjadi suatu artikel di blog kompasiana menjadi artikel dukungan pada Ahok misalnya. Tetapi dengan lumrah saja saya akan mengkritisi artikel Saudara Mawalu yang menarik untuk dicermati pada artikel ini. Â Saya harus memberi kepahaman kepada para kompasiana budiman jika niat Ahok secara jujur ingin mengingatkan PNS DKI dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 atau karena ketakutan berlebihan singgasananya digoyang oleh PNS hanya Ahok sendiri yang bisa menjawab.
Lae Mawalu, logika anda kok seperti otoriter/orde baru sih Lae? PNS itu juga masyarakat sipil yang punya hak demokrasi siapa pun pemimpinya. Lae apakah kamu mau jaman ini kembali ke orde baru yang semua Abdi negara dan ABRI dimasa lalu harus "yes man" atau coblos golkar? Bukankah ini yang ditakuti pendukung Ahok dan Juga pendukung Jokowi untuk tidak kembali ke masa ORBA (yang punya simbol "Negara/DKI adalah Ahok/maaf Saya ?) Lae apakah anda bisa mengira PNS DKI yang Haters itu Bodoh2, Nggak tau diri sudah gaji sangat besar kok kritisi Ahok? Belum tentu Lae kadang gaji besar -pun belum tentu nyaman jadi bawahannya Ahok. Saya berani jamin jika-pun Lae bawahannya Ahok dan beliau suka sumpah-serapah di depan forum (beda keyakinan lagi) serta Lae merasa sudah bekerja maksimal/ndak korupsi masih saja diomelin, apakah Lae masih betah? Ingat belum tentu PNS itu salah/korupsi atau kerja tidak maksimal bisa saja seperti ini:
1. Seperti hal-nya masyarakat biasa, PNS-pun punya pandangan yang berbeda pada suatu kebijakan bahkan pandangan politis siapapun pemimpinya;
2. Beberapa PNS mungkin ada yang gerah dengan tingkah laku Ahok yang cacat ahlak tersebut;
3. Ingat tidak semua PNS handal dan anti korupsi hanya diam dan tidak punya daya kritis;
4. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Ahok memimpin DKI dengan gaya Manajer perusahaan (Ahok sdh akui itu) yang melihatnya hanya dari sisi profitabilitas/untung-rugi, sedangkan kinerja PNS multi disiplin penilaian;
5. Pemerintahan DKI/jajaran birokrasinya itu bukan punya Ahok dan Cukung cari untung, tapi juga bersifat melayani masyarakat apapun strata-sosial-nya, sedangkan Ahok selalu gusur itu masyarakat bawah (walau ada solusi tipe untung-rugi juga/rusunawa);
6. Sekarang ini teknologi sudah berkembang, PNS (yang mungkin juga anti korupsi) punya cara jitu untuk mengkritisi Ahok, jika mereka face to face, Ahok akan melibasnya jika tidak sesuai dengan kebijakannya ( kebijakan/ peraturan Ahok bukan peraturan malaikat yang pro rakyat tapi bisa saja pro syaiton yang pro cukung, pengusaha, pengembang apapun namanya);
7. Kalau dibilang sebagian PNS itu dibilang gaji gede nggak tau diri, tapi masih mengkritisi Ahok, menurut saya itu malah bagus justru dia mau mempertaruhkan jabatan dan gajinya untuk suatu yang diyakininya benar jangan hanya kebo di-angon Ahok;
8. Lae, informasi/berita/isu2 yang anda baca sekarang (kasus Gub. Agung Podomoro, Sumberwaras s.d. yang terakhir suntikan dana 30 milyar), Ahok bukan Dewa bisa saja saja dia syetan dibalik kebijakan populisnya (pembangunan infrastruktunya);
9. Lae lihat saja nanti, ketika partainya "Papa minta Saham" dan adik-golkarnya (Hanura dan Nasdem), sekarang ini dukung Ahok akan semakin kelihatan apa yang saya prediksi, Bahwa DKI nanti akan dibuat seperti milik Ahok dan kroni2 atau kaumnya, dimana yang Halal jadi Haram, Haram jadi Halal sekarang ini sudah terlihat tanda2nya.